TATA RUANG PROVINSI RIAU

Pusat Belum Sahkan RTRWP Riau

2010-03-09T23:16:00.000-08:00

10 Maret 2010

Laporan ADRIAN EKO, Pekanbaru
adrianeko@riaupos.com

Hingga saat ini, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau masih belum disahkan pusat. Akibatnya, beberapa rencana pengembangan wilayah di Riau turut terhambat aturan yang berlaku. Di antaranya pengembangan perkebunan seperti kelapa sawit atau pengelolaan hutan. Namun begitu, keterlambatan pembahasan RTRWP tersebut tidak diketahui penyebabnya.

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Emrizal Pakis, seluruh kelengkapan RTRWP termasuk penolakan beberapa kabupaten yang lalu sudah dituntaskan. Bahkan seluruh kabupaten/kota di Riau sudah menyepakati isi RTRWP yang disampaikan ke pusat tersebut.

‘’Saat ini masih pembahasan di pusat. Kurang jelas juga apa permasalahan yang membuat RTRWP Riau ini belum juga disahkan. Yang jelas, isi draf RTRWP ini sudah disepakati seluruh kabupaten/kota di Riau,’’ jelasnnya kepada Riau Pos Selasa (9/3) di Pekanbaru.

Akibat dari keterlambatan pengesahan RTRWP tersebut, beberapa lahan potensi perkebunan tidak bisa digarap. Pasalnya, jika saat digarap dan diproduksi tersangkut akan aturan RTRWP yang sudah dibuat terpaksa lahan tersebut dihapuskan. Lagi pula jika hal ini dilakukan, kepercayaan investor terhadap Riau juga akan menurun.

Sementara itu, masalah ketidak pahaman terkait pembebasan beberapa desa di Rohul yang dalam RTRWP yang lama harus dihapuskan, saat ini sudah tidak ada masalah. Namun begitu, beberapa desa kecil yang berada di dalam areal hutan dalam RTRWP harus dikeluarkan untuk mengurangi permasalahan. Untuk itu, dia berharap pusat segera mengesahkan RTRWP yang masih gantung di Riau.

‘’Kita harapkan pusat segera selesaikan masalah RTRWP Riau ini. Karena itu jika memang ada permasalahan yang menghambat kami siap dipanggil untuk meluruskan. Paling tidak pertengahan tahun semuanya sudah disahkan oleh pusat,’’ harapnya. (eko)

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

RTRWP Menuai Masalah di ROHUL

2010-01-16T19:49:00.000-08:00

RTRWP Menuai Masalah

Desa Berumur 300 Tahun Terancam Hilang di Rohul

12 Januari 2010

DEMO: Massa menggelar demo menolak penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang baru buat, karena dikhawatirkan dapat menghapus sebagian wilayah pemukiman penduduk, Senin (11/1/2010).(mirshal/riaupos)

PEKANBARU (RP) - Puncak masalah RTRWP bermula pada Kamis (7/1) lalu, saat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Emrizal Pakis melakukan ekspose tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Riau kepada seluruh bupati dan wali kota se-Riau.

DALAM penjelasannya, bahwa telah dilakukan perubahan atau revisi Peraturan Daerah Nomor 10/1994 tentang RTRWP, masa berlaku 2007-2026. Yang mana salah satunya berkaitan dengan status perluasan hutan di Rokan Hulu (Rohul).

Mengenai penetapan luas kawasan hutan tersebut, berdampak buruk pada konsekuensi tercaploknya daerah pemukiman masyarakat yang sudah ada sejak 300 tahun lalu. Beberapa kampung ini berpenduduk 72.000 jiwa lebih.

Beberapa kampung atau desa yang akan menuai dampak karena RTRWP Riau ini adalah Kecamatan Rokan IV Koto yang meliputi Desa Timbawan, Lubuk Ingou, Tandikan, Cipang Kiri Hilir, Cipang Kanan yang rencananya akan menjadi kawasan hutan lindung. Ini tidak sesuai harapan dari masyarakat Rohul yang menginginkan desa ini tetap dijadikan HPT atau kawasan Budi Daya Kehutanan.

Selanjutnya, Kecamatan Rambah meliputi Desa Sungai Bungo, HPT Kaiti-Kubu Pauh yang akan menjadi kawasan hutan lindung. Sedangkan harapan masyarakat atau usulan Pemkab Rohul tetap dijadikan HPT atau Kawasan Budi Daya Kehuatanan.

Kemudian, Kecamatan Tambusai Utara yang meliputi Desa Mahato (30.000 jiwa bertempat tinggal di Desa Mahato, red). Dalam revisi Perda Nomor 10/1994, tentang RTRWP dijadikan Hutan Produksi. Padahal usulan Pemkab

Rohul sudah harus dikeluarkan atau inclave dari Kawasan Hutan Produk Terbatas, bukan dijadikan hutan produksi.

Daerah lainnya yang bakal terkena dampak RTRWP adalah Kecamatan Kabun yang meliputi Desa Aliantan. Rencananya Desa Aliantan akan dijadikan Areal Penggunaan Lain (APL) ataupun kawasan Hutan Lindung Suligi.

Bila memang diteruskan RTRWP ini dapat dipastikan masyarakat di empat kecamatan ini terancam tidak akan memiliki tempat tinggal lagi. Sebab, tempat tinggal yang mereka huni selama ratusan tahun lalu berubah.

Tokoh Masyarakat Rohul H Irvansyah yang juga Ketua Perhimpunan Tempat Pengaduan Rohul mengatakan, wacana RTRWP perlu mendapatkan pengkajian ulang oleh pemerintah. Karena, masyarakat terpaksa pindah entah kemana lagi.

Desa yang sudah berdiri ratusan tahun lamanya atau saat Agama Islam masuk ke Rohul, perkampungannya akan musnah begitu saja karena perubahan kawasan. Masyarakat harus pindah kemana lagi, menurut dia, ini harus dipikirkan pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan.

Ketua Aliansi Mahasiswa Masyarakat Rohul Bersatu, Jupendri menambahkan, dalam membuat RTRWP sudah seharusnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan Pemkab Rohul saling bersinergi. Pemkab Rohul yang lebih mengetahui lebih banyak mengenai fakta dilapangan hendaknya bisa memberikan informasi lebih akurat lagi kepada Pemprov Riau.

Menanggapi ini Kepala Bappeda Riau, Emrizal Pakis menyampaikan, RTRWP belum final. Dalam pengerjaan RTRWP masih dalam proses yang belum terselesaikan sampai sekarang. Usulan dari masyarakat Rohul, sambungnya, merupakan acuan kembali untuk perubahan RTRWP kedepannya.

‘’RTRWP sebuah proses. Informasi masyarakat sangat kita harapkan dalam pembuatan RTRWP. Berikan kami masukan sebanyak-banyaknya untuk menjadi bahan pertimbangan,’’ ungkapnya kepada Riau Pos, Senin kemarin, usai menerima ratusan demonstran dari Aliansi Masyarakat Rohul Bersatu, di Halaman Kantor Bappeda Riau Pekanbaru.

Menurut dia, tidak mungkin pemerintah ingin menyengsarakan masayrakatnya dalam membuat sebuah kebijakan. Sebaliknya, pemerintah sangat berkeinginan apa yang dilakukan dalam sebuah kebijakan bisa berdampak bagi perkembangan suatu kawasan dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Tak Akan Setuju
Dalam pada itu, Bupati Rokan Hulu Drs H Achmad MSi menegaskan, pihaknya tidak akan meneken Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau yang telah disusun oleh Pemprov Riau, sebelum tim Pemprov Riau dan Pusat menyesuaikan apa yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah Rohul sebelumnya.

Karena, pada prinsipnya yang mengetahui kondisi suatu daerah itu adalah kepala daerahnya. Dimana sebelum direvisi RTRW Riau itu, tim Pemprov Riau, Dephut RI bersama Pemkab Rohul telah turun ke lapangan melihat kondisi daerah Rohul yang sebenarnya.(new/epp/hpz)

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

2010-01-12T04:20:00.000-08:00

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)



Apa yang dimaksud dengan AMDAL? Apa guna AMDAL? Bagaimana Prosedur AMDAL? Siapa yang menyusun AMDAL? Siapa saja yang terlibat dalam AMDAL? Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya? Apa yang dimaksud dengan AMDAL? AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan). "...kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan..." Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan. Dokumen AMDAL terdiri dari : Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak. Apa guna AMDAL? Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan "memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif" "digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan" Bagaimana prosedur AMDAL? Prosedur AMDAL terdiri dari : Proses penapisan (screening) wajib AMDAL Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping) Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak. Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL. Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan). Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL). Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya. Siapa yang harus menyusun AMDAL? Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan. Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL? Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati. Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL ? Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup). Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan. Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia. UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan. Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi : Identitas pemrakarsa Rencana Usaha dan/atau kegiatan Dampak Lingkungan yang akan terjadi Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup Tanda tangan dan cap Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada : Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ? AMDAL-UKL/UPL Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya. AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan. Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup. Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN 2009

2010-01-12T00:41:00.000-08:00

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

P.67/Menhut-II/2009

tentang:
Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan Melekat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

P.65/Menhut-II/2009

tentang:
Standard Biaya Produksi Pemanfaatan Kayu pada Izin Pemanfaatan Kayu dan Atau Penyiapan Lahan dalam Rangka Pembangunan Hutan Tanaman

P.64/Menhut-II/2009

tentang:
Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat

P.63/Menhut-II/2009

tentang:
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura pada Hutan Produksi

P.62/Menhut-II/2009

tentang:
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Kehutanan.

P.61/Menhut-II/2009

tentang:
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.75/Menhut-II/2006 tentang Pelaksanaan Program Sekolah Riset (Research School) Bagi Peneliti Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan.

P.60/Menhut-II/2009

Tentang:
Pedoman Penilaian Keberhasilan Reklamasi Hutan.

p.59/Menhut-II/2009
Tentang Rencana Kerja ( Renja ) Departemen Kehutanan Tahun 2010.

P.58 Menhut-II/2009

Tentang penggantian Nilai Tegakan dari Izain Pemanfaatan Kayu dan atau dari penyiapan lahan dalam pembangunan hutan tanaman.

P.57 Menhut-II/2009
Tata Cara Verifikasi Klaim Kredit Macet Kredit Usahatani Konservasi Daerah Aliran Sungai (KUK-DAS)

P.56Menhut-II/2009
Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam Dan Hutan Restorasi Ekosistem
P.55/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.22/Menhut-II/2007 Tentang Petunjuk Teknis Dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehablitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2007
P.54/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.21/Menhut-II/2007 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerakan Nasional Rehablitasi Hutan Dan Lahan Tahun 2007
P.53/Menhut-II/2009
Tentang Pemasukan Dan Penggunaan Alat Untuk Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Atau Izin Pemanfaatan Kayu
P.50/Menhut-II/2009
Tentang Penegasan Status Dan Fungsi Kawasan Hutan
P.49/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.4/Menhut-II/2009 Tentang Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara
P.48/Menhut-II/2009
Tentang Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000
P.47/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan
P.46/Menhut-II/2009
Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu Atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Produksi
P.45/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara
P.43/Menhut-II/2009
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) Primer Hasil Hutan

P.42/Menhut-II/2009

P.41/Menhut-II/2009

P.40/Menhut-II/2009
tentang
Standar Operasi Prosedur Sistem Komunikasi Radio Terpadu Departemen Kehutanan

P.39/Menhut-II/2009
tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu

P.38/Menhut-II/2009
tentang
Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin Atau Pada Hutan Hak

P.37/Menhut-II/2009
tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-II/2005 Tentang Kerjasama Koperasi (KSO) Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman

P.36/Menhut-II/2009

tentang
Tata Cara Perijinan Usaha Pemanfaatan Penyerapan Dan/Atau Penyimpanan Karbon Pada Hutan Produksi Dan Hutan Lindung
P.35/Menhut-II/2009
tentang
Tata Cara Penerbitan Rekomendasi Ekspor Produk Kayu Ulin Olahan (PROKALINO)

P.34/Menhut-II/2009
tentang
Tata Cara Dan Persyaratan Pemindahtanganan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

P.33/Menhut-II/2009
tentang
Pedoman Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Pada Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi

P.32/Menhut-II/2009

tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTkRHL-DAS)

P.31/Menhut-II/2009

tentang
Akta Buru Dan Tata Cara Permohonan Akta Buru

P.30/Menhut-II/2009
Tentang
Tata Cara Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi Hutan (REDD)

P.29/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Atas Menteri Kehutanan Nomor : P.52/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam Dalam Hutan Produksi

P.28/Menhut-II/2009
Tentang
Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi Dalam Rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Daerah

P.26/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 Tentang Standar Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman Rakyat

P.23/Menhut-II/2009
Tentang
Tata Cara Penyerahan Kembali Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Sebelum Jangka Waktu Izin Berakhir

P.22/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-II/2005 Tentang Pelepasan Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan

P.21/Menhut-II/2009
Tentang
Kriteria dan Indikator Penetapan Hasil Hutan Bukan Kayu Unggulan

P.19/Menhut-II/2009
Tentang
Startegi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional

P.18/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.37/Menhut-II/2007 Tahun 2007 Tentang Hutan Kemasyarakatan

P.17/Menhut-II/2009
Tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pemegang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu

P.16/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan

P.15/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2007 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

P.14/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2008 Tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Dan Hutan Tanaman Rakyat

P.13/Menhut-II/2009
Tentang
Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi

P.12/Menhut-II/2009
Tentang
Pengendalian Kebakaran Hutan

P.11/Menhut-II/2009
Tentang
Sistem Silvikultur Dalam Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Produksi

P.10/Menhut-II/2009
Tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Taman Hutan Raya

P. 9/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2008 Tentang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan

P.8/Menhut-II/2009
Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 Tentang Penatusahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Negara

P.7/Menhut-II/2009
Tentang
Pedoman Pemenuhan Bahan Baku Kayu Untuk Kebutuhan Lokal

P.6/Menhut-II/2009
Tentang
Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan

P.4/Menhut-II/2009
Tentang
Penyelesaian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri Sementara

P.01/Menhut-II/2009
Tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BINA PRODUKSI KEHUTANAN
P.03/VI-BIKPHH/2009
Tentang
Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam Negara Secara Online

KESEPAKATAN BERSAMA MENTERI KEHUTANAN DAN GUBERNUR PAPUA BARAT
PKS.2/Menhut-VI/2009
522.2/277.GPB/2009
Tentang
Penyelesaian Kayu Non Police Line di Provinsi Papua Barat

SURAT EDARAN MENTERI
SE.6/Menhut-VI/2009
Tentang
Penundaan Pelaksanaan SI-PUHH ONLINE

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan

2010-01-02T09:35:00.000-08:00

Pengertian Umum

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang. Yang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan buatan yang secara hirarkis dan struktural berhubungan satu dengan lainnya membentuk tata ruang; diantaranya meliputi hirarki pusat pelayanan seperti pusat kota, lingkungan; prasarana jalan seperti jalan arteri, kolektor, lokal dan sebagainya. Sementara pola pemanfaatan ruang adalah bentuk pemanfaatan ruang yang menggambarkan ukuran fungsi, serta karakter kegiatan manusia dan atau kegiatan alam; diantaranya meliputi pola lokasi, sebaran permukiman, tempat kerja, industri, dan pertanian, serta pola penggunaan tanah perdesaan dan perkotaan.

Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kawasan Perkotaan dibedakan atas:

a. Kawasan Perkotaan yang berstatus administratif Daerah Kota;
b. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten;
c. Kawasan Perkotaan Baru yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah Kawasan Perdesaan menjadi Kawasan Perkotaan;
d. Kawasan Perkotaan yang mempunyai bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi dan fisik perkotaan.

Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan, secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan merencanakan pemanfaatan potensi dan ruang perkotaan serta pengembangan infrastruktur pendukung yang dibutuhkan untuk mengakomodasikan kegiatan sosial ekonomi yang diinginkan.
Penanganan penataan ruang masing-masing Kawasan Perkotaan tersebut perlu dibedakan antara satu dengan lainnya. Ada 3 klasifikasi Kawasan Perkotaan yang akan diuraikan dalam Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan ini:

a. Kawasan Perkotaan Metropolitan;
b. Kawasan Perkotaan yang berstatus Daerah Kota;
c. Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten.

Sesuai dengan klasifikasi tersebut di atas, maka:
• untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan, pengaturan pemanfaatan ruang diarahkan bagi keserasian pusat-pusat wilayah maupun kota, yang dipandang dalam rangka keserasian administratif maupun fungsional, dan sifat rencananya menyangkut hal-hal yang strategis;
• untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota, kedalaman rencananya bersifat umum;
• untuk Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, diakomodasikan perencanaannya dalam RTRW Kabupaten yang bersifat umum.
Selanjutnya kawasan perkotaan yang berstatus Daerah Kota disebut ‘Kota’

Kedudukan dan Jenis Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan
• Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budi daya;
• Penataan ruang berdasarkan aspek administratif meliputi ruang wilayah Nasional, wilayah Propinsi, dan wilayah Kabupaten/Kotamadya;
• Penataan ruang berdasarkan fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi Kawasan Perdesaan, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Tertentu;
• Penataan ruang Kawasan Perkotaan diselenggarakan sebagai bagian dari penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota;
• Penataan ruang Kawasan Perkotaan meliputi proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan perkotaan.;
• Perencanaan tata ruang Kawasan Perkotaan dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
• Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan perlu dibedakan dalam 3 jenis rencana dengan tingkat kedalaman yang berbeda:
1) Rencana Struktur, adalah kebijakan yang menggambarkan arahan tata ruang untuk Kawasan Perkotaan Metropolitan dalam jangka waktu sesuai dengan rencana tata ruang;
2) Rencana Umum, adalah kebijakan yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi dan dibudidayakan sertadiprioritaskan pengembangannya dalam jangka waktu perencanaan;
3) Rencana Rinci, terdiri dari:
a. Rencana Detail, merupakan pengaturan yang memperlihatkan keterkaitan antara blok-blok penggunaan kawasan untuk menjaga keserasian pemanfaatan ruang dengan manajemen transportasi kota dan pelayanan utilitas kota.
b. Rencana Teknik, merupakan pengaturan geometris pemanfaatan ruang yang menggambarkan keterkaitan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya, serta keterkaitannya dengan utilitas bangunan dan utilitas kota/kawasan (saluran drainase, sanitasi dll).
Sesuai dengan tingkatan kedalaman perencanaan tata ruang tersebut, maka produk perencanaan tata ruang kawasan perkotaan meliputi:
a. Rencana Struktur Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan;
b. Rencana Umum Tata Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
c. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan;
d. Rencana Teknik Ruang Kawasan Perkotaan/Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.

Klasifikasi dan Kriteria Kawasan Perkotaan
2.3.1 Kawasan Perkotaan berdasarkan status pemerintahan dibedakan atas:
a) Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota;
b) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari Daerah Kabupaten, yang terdiri dari ibukota Kabupaten, Kawasan Perkotaan yang sesuai kriteria, termasuk Kawasan Perkotaan Baru (yaitu kawasan yang merupakan hasil pembangunan yang mengubah kawasan perdesaan menjadi kawasan perkotaan);
c) Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian dari dua atau lebih Daerah Otonom yang berbatasan sebagai satu kesatuan sosial, ekonomi, dan fisik perkotaan.
a) Kriteria Kawasan Perkotaan yang merupakan Daerah Kota
• Kemampuan ekonomi; merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung di suatu Daerah Kota, yang dapat diukur dari:
- PDRB (produk domestik regional bruto);
- Penerimaan daerah sendiri.
• Potensi daerah; merupakan cerminan tersedianya sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan memberikan sumbangan terhadap penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat, yang dapat diukur dari:
- Lembaga keuangan;
- Sarana ekonomi;
- Sarana pendidikan;
- Sarana kesehatan;
- Sarana transportasi dan komunikasi;
- Sarana pariwisata;
- Ketenagakerjaan.
• Sosial budaya; merupakan cerminan yang berkaitan dengan struktur sosial dan pola budaya masyarakat, yang dapat diukur dari:
- Tempat peribadatan;
- Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya;
- Sarana olahraga.
• Sosial politik; merupakan cerminan kondisi sosial politik masyarakat, yang dapat diukur dari:
- Partisipasi masyarakat dalam berpolitik;
- Organisasi kemasyarakatan.
• Jumlah penduduk; merupakan jumlah tertentu penduduk suatu daerah.
• Luas daerah; merupakan luas tertentu suatu daerah.
• Pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah; dapat diukur dari:
- Keamanan dan ketertiban;
- Ketersediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- Rentang kendali;
- Kota yang akan dibentuk minimal telah terdiri dari 3 (tiga) Kecamatan;
Cara pengukuran kriteria tersebut di atas dilakukan berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Lampiran PP No. 129 tahun 2000.
b) Kriteria Umum Kawasan Perkotaan
• Memiliki fungsi kegiatan utama budidaya bukan pertanian atau lebih dari 75% mata pencaharian penduduknya di sektor perkotaan;
• Memiliki jumlah penduduk sekurang-kurangnya 10.000 jiwa;
• Memiliki kepadatan penduduk sekurang-kurangnya 50 jiwa per hektar;
• Memiliki fungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi pelayanan barang dan jasa dalam bentuk sarana dan prasarana pergantian moda transportasi.
c) Kriteria Kawasan Perkotaan Metropolitan
• Kawasan-kawasan Perkotaan yang terdapat di dua atau lebih daerah otonom yang saling berbatasan;
• Kawasan Perkotaan yang terdiri atas satu kota inti berstatus otonom dan Kawasan Perkotaan di sekitarnya yang membentuk suatu sistem fungsional;
• Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk secara keseluruhan melebihi 1.000.000 jiwa.
d) Kriteria Kawasan Perkotaan Baru
• Kawasan yang memiliki kemudahan untuk penyediaan prasarana dan sarana perkotaan dengan membentuk satu kesatuan sistem kawasan dengan kawasan perkotaan yang ada;
• Kawasan yang memiliki daya dukung lingkungan yang memungkinkan untuk pengembangan fungsi perkotaan;

• Kawasan yang terletak di atas tanah yang bukan merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis dan bukan kawasan yang rawan bencana alam;
• Kawasan yang tidak mengakibatkan terjadinya konurbasi dengan kawasan perkotaan di sekitarnya;
• Kawasan yang sesuai dengan sistem perkotaan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Propinsi, dan Kabupaten;
• Kawasan yang dapat mendorong aktivitas ekonomi, sesuai dengan fungsi dan perannya;
• Kawasan yang mempunyai luas kawasan budi daya sekurang-kurangnya 400 hektar dan merupakan satu kesatuan kawasan yang bulat dan utuh, atau satu kesatuan wilayah perencanaan perkotaan dalam satu daerah kabupaten;
• Kawasan yang direncanakan berpenduduk sekurang-kurangnya 20.000 jiwa.
2.3.2 Kawasan Perkotaan berdasarkan jumlah penduduk diklasifikasikan menjadi :
a) Kawasan Perkotaan Kecil, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 10.000 hingga 100.000 jiwa;
b) Kawasan Perkotaan Sedang, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani sebesar 100.001 hingga 500.000 jiwa;
c) Kawasan Perkotaan Besar, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 500.000 jiwa;
d) Kawasan Perkotaan Metropolitan, yaitu Kawasan Perkotaan dengan jumlah penduduk yang dilayani lebih besar dari 1.000.000 jiwa.

ali afriandy, S.Si

Pembangunan Nasional harus mengacu pada tata ruang yang seimbang, sehingga Pembangunan Berkelanjutan dan Masalah Kependudukan dapat diatasi

2010-01-01T04:51:00.000-08:00

Lingkungan terdiri atas unsur biotik (unsur hayati atau makhluk hidup), Unsur abiotik (unsur fisik atau benda mati), dan unsur sosial budaya.

1. Unsur Biotik
Unsur biotik yang terdapat dalam lingkungan hidup adalah manusia, hewan [Fauna], tumbuhan [Flora]dan jasat renik.
2. Unsur Abiotik [ Unsur Fisik ]
Unsur abiotik yang terdapat diantara kita antara lain tanah air, sinar matahari, udara, senyawa kimia, dan makhluk yang tidak hidup lainya.
3. Unsur sosial dan budaya
Unsur sosial adalah: hal- hal yang berkaitan dengan masyarakat
Unsur budaya adalah: keseluruhan system, nilai, atau gagasan tindakan dan kewajiban yang dimiliki manusia untuk menentukan perilaku sebagai makhluk sosial dan dalam kehidupan bermasyarakat yang didapatnya dengan cara belajar.
Unsur sosal budaya dapat dikembangkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pembangunan Nasional harus mengacu pada tata ruang yang seimbang, sehingga Pembangunan Berkelanjutan dan Masalah Kependudukan dapat diatasi

Pembangunan berfungsi untuk meningkatkan kwalitas hidup masyarakat. Kwalitas hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar yang esensial sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Kebutuhan dasar tersebut terdiri atas kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati, kehidupan dasar untuk kelangsungan hidup manusiawi, dan derajad kebebasan untuk memilih.

Agar kebutuhan dasar terpenuhi maka kemampuan lingkungan yang mendukung kehidupan perlu di tingkatkan, hal itu dilakukan dengan cara menjaga lingkungan agar lestari dan tidak rusak oleh tangan-tangan jahil yang hanya mencari keuntungan pribadi. Masih adanya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial ditengah-tengah masyarakat, hal itu terjadi karena pembangunan dan hasil- hasilnya, belum dapat dinikmati secar adil dan merata. Dalam bidang lingkungan hidup, pembangunan diarahkan untuk meningkatkan fungsi dan kwalitas lingkungan hidup. Dengan demikian, kegiata sosial ekonomi masyarakat dan usaha pemanfaatan sember daya alam berlangsung secara berkelanjutan. Tujuan itu dapat dicapai dengan usaha yaitu membangun kesadaran disetiap elemen tentang arti pentingnya fungsi lingkungan hidup pada semua aspek kehidupan.

* Hakikat Pembangunan berkelanjutan : Pembangunan adalah seperangkat usaha yang terencana dan terarah untuk menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan taraf hidup manusia.
* Dalam pembangunan berkelanjutan harus mengacu pada Pembangunan berwawasan lingkungan, seperti upaya peningkatan kualitas secara bertahap dengan memperhatikan factor lingkungan.
* Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.

* Ciri-ciri Pembangunan Berkelanjutan :

Ø Menjamin pemerataan dan keadilan, yaitu generasi mendatang, memanfaatkan dan melestarikan sumber daya alam sehingga berkelanjutan.

Ø Menghargai dan melestarikan keanekaragaman hayati, species, habitat, dan ekosistem agar tercipta keseimbangan lingkungan.

Ø Menggunakan pendekatan intergratif sehingga terjadi keterkaitan yang kompleks antara manusia dengan lingkungan untuk masa kini dan akan datang.

Ø Menggunakan padangan jangka panjang untuk merencanakan rancangan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang mendukung pembangunan dengan tidak merusak keseimbangan lingkungan.

Ø Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan tepat guna.

Ø Memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang dan mengaitkan bahwa pembangunan sosial ekonomi harus seimbang dengan konservasi lingkungan.

Ø Penerapan Pembangunan Berkelanjutan : Pembangunan berkelanjutan bertumpu pada empat pilar yaitu ekonomi, lingkungan hidup, social dan sejarah budaya. Beberapa cara dapat diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan antara lain :

[ Pembangunan suatu irigasi atau PLTA, diimbangi dengan usaha pelestarian hutan didaerah aliran sungai (DAS) sebagai sumber irigasi atau PLTA.

[ Penggalian barang tambang seperti batu bara, timah,nikel dan sebagainya di daerah hutan, supaya bekas-bekas galian tambang ditimbun kembali dan ditanami pohon-pohon.

[ Melibatkan masyarakat, terutama masyarakat tempatan dalam pembangunan berkelanjutan sehingga kedepannya kehidupan masyarakat akan semakin lebih baik.

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

PERMASALAHAN LINGKUNGAN, SOIAL DAN EKONOMI PADA PENATAAN RUANG

2009-12-26T00:23:00.000-08:00

PERMASALAHAN LINGKUNGAN, SOIAL DAN EKONOMI PADA PENATAAN RUANG

ada tiga aspek penting dalam penataan ruang yang saling berkaitan dan harus berkelanjutan.
1. aspek perencanaan
2. aspek pelaksanaan
3. aspek penegakan hukum.

A. PENYIMPANGAN PENATAAN RUANG MASA LALU

1. masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam setiap aspek PENATAAN RUANG
2. tata ruang tidak menjadi acuan oleh sektor lain dalam mengeluarkan kebijakan (kebijakan sektor kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dll)sehingga banyak terjadi tumpang tindih kepemilikan lahan.
3. rencana tata ruang yang disusun tidak menjawab persoalan ekonomi, sosial yang dibutuhkan masyarakat namun lebih mengakomodir kepentingan dan kebutuhan investasi.
4.masing-masing kebijakan disetiap level pemerintahan belum mempunyai cara pandang yang sama dalam proses penyusunan tata ruang.

B. TAWARAN SOLUSI PENATAAN RUANG UNTUK INDONESIA YANG LEBIH BAIK

1. MELENGKAPI UU 26/2007 DENGAN PP, KEPMEN, PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN TENTANG PENATAAN RUANG.
2. REFORMASI REGULASI SEKTORAL TERHADAP UU 26/2007
3. MASYARAKT SIPIL HARUS TERLIBAT DALAM SETIAP PROSES PENATAAN RUANG BAIK DALAM ASPEK PERENCANAAN , ASPEK PELAKSANAAN DAN ASPEK PENEGAKKAN HUKUM (UU 26/2007 BAB VIII pasal 60)
4. PENEGAKAN HUKUM

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Pulau Strategis NKRI Terancam Tenggelam, Ribuan Penduduk Dirampas Haknya Akibat Pembabatan Hutan Alam

2009-12-24T14:54:00.000-08:00

Siaran Pers WALHI RIAU

22 Desember 2009,
WALHI Riau terbitkan laporan investigasi penebangan hutan alam oleh
PT Sumatera Riang Lestari (PT.SRL) kelompok PT RAPP/APRIL di Pulau Rangsang, Kab. Kep. Meranti, Riau
Pulau Strategis NKRI Terancam Tenggelam, Ribuan Penduduk Dirampas Haknya Akibat Pembabatan Hutan Alam

PEKANBARU, 22 Desember 2009—Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) daerah Riau hari ini meluncurkan laporan investigasi penebangan hutan alam oleh PT Sumatera Riang Lestari, satu grup dengan PT Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP) maupun Asia Pacific Resources International Holdings Limited (APRIL). Sedikitnya 1.000 hektar hutan alam di Pulau Rangsang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, telah ditebang oleh PT SRL, sejak Mei 2009, yang mengancam tenggelamnya salah satu pulau strategis di Indonesia serta menyebabkan terlepasnya emisi karbon di daerah gambut dalam tersebut.

WALHI Riau melaksanakan investigasi di konsesi PT. Sumatera Riang Lestari (PT. SRL) di Pulau Rangsang sepanjang bulan Juli-Agustus 2009. Tim investigasi menemukan tumpukan kayu log yang diestimasikan mencapai 1500 m3 dan tumpukan kayu sebagai bahan baku pulp sekitar 5000 m3. Selain itu, ditemukan 4 unit alat berat ekskavator sedang menarik kayu yang telah ditebang.

PT SRL juga diketahui membuat kanal di lahan gambut serta mempersiapkan pembuatan logyard (lokasi untuk tumpukan kayu) di pelabuhan yang direncanakan. Tim Walhi juga menemukan pembuatan kanal-kanal yang telah mencapai panjangnya 10 km dengan lebar mencapai 12 meter dan kedalamannya mencapai 5 meter.

Tim WALHI telah mengumpulkan informasi dan data-data di masyarakat terkait ekspansi PT SRL di Pulau Rangsang. Sejumlah dokumen penolakan masyarakat 13 desa se-Kecamatan Rangsang telah diperoleh menunjukkan betapa kerasnya penolakan warga desa terhadap operasi penebangan hutan alam gambut oleh PT SRL.

”Adanya perkebunan HTI oleh kelompok PT RAPP ini tentu akan menjadi ancaman nyata bagi penduduk tempatan, baik dari aspek lingkungan maupun eksistensi mereka sendiri,” ujar Hariansyah ”Kaka” Usman, Direktur Eksekutif WALHI Riau. ”Kehadiran perusahaan HTI ini akan menghilangkan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan dari hutan mereka sendiri karena mereka sangat menggantungkan diri pada kekayaan hutan ini.”

Ekspansi HTI PT. SRL di lahan gambut yang seharusnya dilindungi menyebabkan emisi karbon CO2 yang signifikan. Kawasan ekspansi HTI perusahaan ini dilakukan pada hutan alam yang patut dipertahankan karena masih dalam keadaan bagus. WALHI Riau menilai ekspansi HTI PT SRL juga mengancam kehidupan satwa langka yang dilindungi maupun spesies fauna pohon ramin. Kegiatan perusahaan ini juga memicu abrasi di pulau strategis itu maupun kekeringan di sejumlah danau (tasik) akibat pengeringan kanal gambut.

Dari investigasi ini WALHI menemukan beberapa hal menarik, seperti keganjilan dan kontroversi yang patut untuk dicermati. Legalitas PT SRL di Pulau Rangsang seluas 18.890 ha merupakan bagian konsesi perusahaan itu seluas 215.305 hektar, yang sebelumnya diindikasikan berasal dari konsesi hutan produksi eks HPH milik PT National Timber. Izin penebangan atau Rencana Kerja Tahunan untuk PT SRL ini diperoleh langsung dari Menteri Kehutanan dengan tidak melibatkan partisipasi aktif Dinas Kehutanan Provinsi seperti biasanya.

“Tentu saja hal ini patut dipertanyakan kenapa rekomendasi dari instansi berwenang di daerah tidak jadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan ini,” ujar Hariansyah. WALHI Riau juga mengindikasikan kegiatan perusahaan tidak dilengkapi dengan Amdal dan rekomendasi pejabat berwenang di daerah karena perusahaan hanya mengakui mendapat persetujuan dari Bupati Bengkalis dan Gubernur Riau.

Ekspansi HTI PT SRL menimbulkan konflik sosial dan keresahan masyarakat tempatan terbukti dengan banyaknya protes masyarakat yang merasa terancam kehidupan mereka akibat operasi perusahaan ini. ”Pembabatan hutan alam rawa gambut oleh PT SRL bukan saja mengancam hutan rawa gambut Pulau Rangsang, tapi mengancam pulau terluar Indonesia yang sangat strategis dalam aspek pertahanan dan keamanan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu ini masalah serius dan tak bisa diabaikan begitu saja,” Hariansyah menambahkan.

Karena begitu banyaknya persoalan diakibatkan perluasan konsesi HTI serta banyak kepentingan terancam, mulai dari ekonomi-sosial masyarakat, hutan alam, ekosistem gambut, spesies langka Ramin, satwaliar, terancamnya pulau terluar strategis NKRI, dan lepasnya emisi karbon maka Walhi Riau mengimbau Asia Pacific Resources International Holdings (APRIL), PT RAPP dan PT SRL untuk berhenti melakukan penebangan hutan alam di Pulau Rangsang. Walhi mengimbau Departemen Kehutanan untuk meninjau ulang dan membatalkan izin yang telah diberikan kepada PT SRL karena banyaknya masalah yang ditimbulkan kepada ekosistem dan masyarakat, selain kontroversi dari segi perizinan yang berindikasikan pada praktek KKN.

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

SEMENANJUNG KAMPAR, KADISHUT BERATKAN MENHUT

2009-12-24T13:44:00.000-08:00

KADISHUT BERATKAN MENHUT
Tuesday, 22 December 2009 00:00

Hearing Proses Izin RAPP
PEKANBARU-Kepala Dinas Kehutanan Riau Zulkifli Yusuf menegaskan, surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.327/Menhut- II/2009 seluruh prosesnya merupakan andil dari Menhut. Termasuk proses Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Usaha (RKU) untuk PT RAPP juga dikeluarkan Menhut, tanpa adanya rekomendasi Dishut Riau.

"Berdasarkan surat Menhut tersebut terjadi perubahan luas areal izin RAPP dari 235.140 ha menjadi 350.165 ha di Kampar, Siak, Pelalawan, Kuansing dan Meranti," kata Kadishut kepada wartawan, Senin (21/12), seusai hearing dengan Komisi A prihal simpang siur rekomendasi Pemprov terhadap SK Menhut untuk RAPP.
Dishut Riau, kata Zulkifli, hanya mengeluarkan pemberitahuan kepada Menhut pada tanggal 2 September 2009. Isinya, memberitahukan kepada Menhut bahwa SK tentang perubahan ketiga atas Keputusan Menteri tentang pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri kepada PT RAPP terdapat areal tumpang tindih dengan Kawasan Suaka Alam (KSA) seluas 5.019 Ha, terdapat Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 23.411 Ha.
Bahkan dalam suratnya, Dishut mengusulkan kepada Menhut untuk meninjau ulang dan merevisi keputusan tersebut, mengacau dan mengakomodir Surat Gubernur No.522/EKBANG/ 33.10 tanggal 2 Juli 2004 tentang perubahan status dari non kawasan hutan menjadi kawasan Hutan Produksi Tetap.
"Kan sudah saya bilang dari izinnya, RKT RKU pusat semua (yang tangani red.). Saya sudah bilang saya tidak mau menerbitkan (rekomendasi) karena ini ada hutan alam, ada masalah. Kalau anda (Menhut Red.) anggap tidak masalah silahkan saja terbitkan," kata Zulkifli.
Dijelaskan Kadishut, rekomendasi Gubernur pernah keluar yaitu pada tahun 2004 sebelum terbitnya SK perubahan kedua perluasan areal HTI RAPP menjadi seluas 235.140 H dari Menhut Nomo SK356/Menhut- II/2004). Kendati demikian rekomendasi gubernur saat itu memilliki catatan persyaratan antara lain sebelum Menhut memberi surat Izin kepada RAPP, harus terlebih dahulu mengadenddum SK HPH yang tumpang tindih dengan areal yang dicadangkan kepda PT RAPP. Melaksanakan perubahan status dari non kawasan hutan menjadi kawasan hutan produksi tetap, dan PT RAPP diwajibkan menyelesaikan hak-hak masyarakat.

Semenanjung Kampar
Sementara itu saat rapat hearing dengan komisi A, Kadishut memaparkan tentang perubahan perluasan areal garapan PT RAPP pada tahun 2004 seluas 235.140 Ha berdasarkan SK.356/Menhut- II/2004. Dan perubahan ketiga seluas 350165 Ha dengan SK327/Menhut- II/2009 yang terdiri di Kampar, Siak, Pelalawan, Kuansing, dan Meranti. Nah saat keluarnya SK perubahan ketiga, Pemprov sendiri tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi sama sekali. Bahkan yang ada Pemprov malau mengingatkan menteri tentang adanya tumpang tindih peruntukan atas lahan tersebut.
Namun saat ditanya mengenai kaitannya dengan Semenanjung Kampar, Kadishut sendiri malah menyatakan tidak tahu tentang keberadaan Semenanjung Kampar kaitannya dengan izin yang dikeluarkan Menhut. "Coba saya tanya kepada Anda dimana Semenanjung Kampar," katanya.
Hanya saja dari uraian Kadishut tentang perubahan ketiga areal PT RAPP tahun menurut SK Menhut tahun 2009 tersebut menyebutkan penambahan areal terhadap RAPP di Kabupaten Pelalawan dari 89 ribu hektar bertambah menjadi 151 hektar. Namun diakui Zulkifli pihaknya tidak bisa menyebut secara mendetail daerah atau kawasan dari penambahan tersebut.
Rapat hearing Komisi A juga menghadirkan Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Fadrizal Labay, dan dari Unri dan UIR yang juga dikaitkan dengan keluarnya rekomendasi Amdal.
Fadrizal Labay dalam penjelasannya mengatakan izin Amdal yang dikeluarkan pada tahun 2006 yang layak lingkungan adalah seluas 152.866 Ha, terdiri dari wilayah kabupaten Bengkalis seluas 42.600 ha, kab Siak 20.000 dan kabupaten Pelalawan 90.266.
Sayangnya saat ditanya wartawan Fadrizal tidak bisa menjelaskan secara mendetail kawasan-kawasan tersebut yang lolos amdal. Karenanya saat wartawan mempertanyakan kaitannya dengan Semenanjung Kampar Fadrizal menjawab senada dengan apa yang dikatakakan Kadishut. Intinya Ia juga tidak tahu keberadaan Semenanjung Kampar.
Sedangkan Kepala Penelitian Unri Usman Tang mengatakan, dari hasil penelitian pihaknya, ada yang dipotong-potong poinnya yang menguntungkan pihak RAPP.
Rapat hearing yang dipimpin Ketua Komisi A Bagus Santoso akhirnya menetapkan beberapa kesimpulan antara lain, ada proses izin yang bermasalah, hasil rekomendasi komisi Amdal ada yang dipotong-potong, kemudian keluarnya Izin Menhut menyalahi aturan PP34 dan PP 6 2008 bahwa peruntukan lahan idealnya melalui proses lelang bukang hanya melalui proses permohonan. don
http://www.riaumand iri.net/rmn/index.php? option=com_content&view=article&id=5762%3Akadishut- beratkan- menhut&catid=34%3Aheadline&Itemid=111&lang=en

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Copenhagen

2009-12-24T13:40:00.000-08:00

Copenhagen Accord

The Copenhagen Accord is the document that delegates at the United Nations Climate Change Conference agreed to "take note of" at the final plenary session of the Conference on 18 December 2009.

The Accord is not legally binding, and does not commit countries ever to agree a binding successor to the Kyoto Protocol, whose present round ends in 2012.[1] The BBC immediately reported that the status and legal implications of the Copenhagen Accord were unclear.[2]

Summary of the Accord

The Accord :

* Endorses the continuation of the Kyoto Protocol
* Emphasises a "strong political will to urgently combat climate change in accordance with the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities"
* Recognises "the scientific view that the increase in global temperature should be below 2 degrees Celsius"
* Recognises "the critical impacts of climate change and the potential impacts of response measures on countries particularly vulnerable to its adverse effects"
* Stresses "the need to establish a comprehensive adaptation programme including international support"
* Recognises that "deep cuts in global emissions are required according to science"
* Agrees cooperation in stopping global and national greenhouse gas emissions from rising "as soon as possible"
* States that "Enhanced action and international cooperation on adaptation is urgently required to... reduc[e] vulnerability and build.. resilience in developing countries, especially in those that are particularly vulnerable, especially least developed countries, small island developing States and Africa"
* Agrees that "developed countries shall provide adequate, predictable and sustainable financial resources, technology and capacity-building to support the implementation of adaptation action in developing countries"
* Agrees that developed countries would "commit to economy-wide emissions targets for 2020" to be submitted by 31 January 2010
* Agrees that parties to the Kyoto Protocol would strengthen their existing targets
* Agrees that developing nations would "implement mitigation actions" to slow growth in their carbon emissions, submitting these by 31 January 2010
* Agrees that developing countries would report those actions once every two years via the U.N. climate change secretariat, and that "delivery of reductions and financing by developed countries will be measured, reported and verified... and will ensure that accounting of such targets and finance is rigorous, robust and transparent"
* Recognises "the crucial role of reducing emission from deforestation and forest degradation and the need to enhance removals of greenhouse gas emission by forests", and the need to establish a mechanism to enable the mobilization of financial resources from developed countries to help achieve this
* States that "scaled up, new and additional, predictable and adequate funding as well as improved access shall be provided to developing countries... to enable and support enhanced action on mitigation"
* Agrees a "goal" for the world to raise $100 billion per year by 2020, from "a wide variety of sources", to help developing countries cut carbon emissions and adapt to climate change
* Agrees that developed countries would raise funds of $30 billion from 2010-2012 to help developing nations fight climate change
* Establishes a Copenhagen Green Climate Fund "to support projects, programme, policies and other activities in developing countries related to mitigation"
* Establishes a Technology Mechanism "to accelerate technology development and transfer"
* Calls for "an assessment of the implementation of this Accord to be completed by 2015... This would include consideration of strengthening the long-term goal", for example to limit temperature rises to 1.5 degrees

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Pengrusakan Hutan Adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Mendapat Protes

2009-12-06T21:04:00.000-08:00

Pengrusakan Hutan Adat Mendapat Protes

Jumat, 04 Desember 2009 | 19:14PEKANBARU (satuRiau) - Pencaplokan dan pembabatan hutan adat Suku Talang Mamak di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) semakin menjadi-jadi. Lahan seluas 1400 hektar di Desa Durian Cacar dan Desa Sungai Eko sekarang dirambah perusahaan.

Tokoh Masyarakat Talang Mamak Inhu, Patih Laman kepada wartawan, mengatakan, kehidupan suku asli saat ini semakin terancam. Perusahaan Bukit Betabuh Sungai Indah (BBSI) dan pendatang saat ini telah meluluhlantakan hutan adat. Para perambah tidak lagi menghargai keberadaan suku asli pedalaman Indragiri Hulu.

"Para pendatang dan perusahaan seakan tidak segan-segan mencaplok, merambah dan memperjualkan tanah adat kami. Kami tidak memiliki kekuatan untuk mencegah," katanya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Inhu melalui instansi terkait yakni Dinas Kehutanan dan Perkebunan terkesan kurang peduli menertibkan aksi pembabatan hutan adat yang semestinya dilindungi.

Dikatakan, dalam masalah ini Pemkab Inhu yang diharapkan sebagai tempat mengadu, terkesan tidak peduli dengan apa yang dialami Suku Talang Mamak ini. Karena menurut Patih Laman, permasalahan pencaplokan tanah adat Suku Talang Mamak telah disampaikan kepada DPRD Indragiri Hulu, tapi tidak ada tanggapan.

Bahkan pria berusia 90 tahun yang pernah mendapatkan penghargaan Kalpataru dari Pemerintah Pusat saat pemerintahan Presiden Megawaty ini, menyebutkan, dia meresa heran dengan prilaku pemerintah setempat yang tidak peduli. Karena para perambah hutan alam di daerah ini sangat bebas melakukan penjarahan dan jual beli kawasan hutan adat.

"Pemkab Inhu terkesan tutup mata. Negeri ini sangat aneh, orang sangat bebas memperjualbelikan hak orang secara terangan tanpa ada sanksi hukum sama sekali. Kejadian pengrusakan hutan adat ini sudah berlangsung sejak tahun 2004 silam," kata
penerima penghargaan Kalpataru tahun 2003 lalu ini.

Rasa kekecewaan dengan Pemkab Inhu ini katanya, sudah sangat mendalam. Pasalnya sebagai tokoh masyarakat Suku Talang Mamak, ia bersama masyarakatnya telah berusaha sekuat tenaga untuk mencegah perambahan dan pencaplokan hutan tanah adat ini. Bahkan permasalahan ini telah pula disampaikan kepada pemerintah setempat.

"Kami Kecewa dengan Pemkab Inhu. Kami tidak dianggap ada oleh Pemkab, buktinya pengrusakan hutan semena-mena mencaplok hutan yang selama ini kami jaga kelestariannya. Kami kawatir jika pemerintah daerah ini masih saja acuh tidak acuh dengan apa yang kami hadapi saat ini, maka bisa saja terjadi pertumbahan darah," katanya. [**/drd]

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan segera menurunkan tim independen untuk meninjau lahan gambut di Semenanjung Kampar

2009-12-05T09:52:00.000-08:00

JAKARTA (RP) - Dalam waktu dekat ini Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan segera menurunkan tim independen untuk meninjau lahan gambut di Semenanjung Kampar, Kabupaten Pelalawan.

Peninjauaan lahan seluas 42 ribu hektare ini terkait dengan adanya kontroversi yang muncul di tengah-tengah masyarakat bahwa lahan yang dikelola PT RAPP bisa merusak lingkungan, sehingga perlu ditinjau kebali proses izin yang diberikan.

‘’Direncanakan dalam minggu ini kita segera menurunkan tim independen yang kita bentuk, tim itu terdiri dari Departemen Kehutanan, Pemprov Riau, LIPI, perguruan tinggi serta

para ahli lahan gambut. Tim ini nantinya akan bekerja menentukan keberadaan lahan gambut tersebut, apakah memang ketebalannya sampai tiga meter atau lebih,’’ jelas Menhut ketika dikonfirmasi Riau Pos usai penerima penghargaan dari UNESCO di Hotel Gran Melia, Selasa (1/12) malam.

Dijelaskan Menhut, ketika nanti hasil dari tim independen yang juga ada para ahli lahan gambut, menyatakan bahwa keberadaan lahan tersebut akan mempengaruhi lingkungan kalau dibiarkan pengelolaan terus dilanjutkan, maka akan dihentikan kalau ternyata itu baik untuk masyarakat luas.

Namun sebaliknya, kalau hasil tersebut menunjukkan bahwa lahan tersebut tidak mencapai ketebalan tiga meter dan harus diperbaiki oleh perusahaan, maka pengelolaan akan terus dilanjutkan.

‘’Dalam menetapkan persoalan ini tentunya kita masih menunggu hasil dari tim independen kita, bukan berpedoman kepada aktivis Greenpeace yang kemungkinan besar tidak tahu dengan kondisi hutan kita, apakah betul merusak lingkungan atau sebaliknya. makanya untuk memastikan itu kita menurunkan langsung para ahli yang akan menentukan apakah mesti dihentikan atau dilanjutkan,’’ ujarnya.(yud)

KERINCI KANAN-Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Siak H Nuzirwan Aziz, memastikan kerusakan sekitar 14 hektar kebun sawit warga Desa Simpang Perak Jaya, Kerinci Kanan, disebabkan limbah RAPP. "Positif karena limbah RAPP. Berdasarkan hasil uji labor dari sampel yang kami ambil, memang kawasan tersebut tercemar limbah," tegas Kepala BLH Siak tersebut, Kamis (3/12) di sela-sela kegiatan Harganas dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat di Koto Gasib.
Beberapa hari lalu, sejumlah anggota Kkelompok Tani Semangka hamparan 202, Desa Simpang Perak Jaya, mengadukan persoalan tersebut ke Komisi II DPRD Siak. Dua tahun sudah mereka menderita kerugian karena kebun mereka rusak. Komisi II yang menerima petani berjanji menindaklanjuti keluhan tersebut.
Berdasarkan pengakuan perwakilan warga bernama Handoko, ia dirugikan secara materi, karena hasil kebunnya sangat tidak sebanding dengan biaya perawatannya. Jika rata-rata hasil perkapling kebun sawit normal 5-6 ton per bulan, yang diperoleh petani korban limbah RAPP tersebut hanya berkisar 600 kg. Bahkan ada yang hanya panen 300 kg per kaplingnya.
"Kami sudah cukup sering mengadukan hal ini ke manajemen RAPP. Bahkan nyaris security di RAPP hapal benar dengan wajah-wajah kami, karena seringnya kami datang ke kantor mereka. Kami hanya berharap kebun kami dibenahi sebagaimana layaknya dan kompensasi atas kerugian yang kami derita diganti sesuai hasil kebun secara normal," ujar Handoko.
Ia bahkan menyebutkan, bahwa tidak ada itikad baik RAPP terhadap persoalan tersebut. Karena jika hal itu memang mau dilakukan RAPP, tentu sudah jauh-jauh hari dilakukannya.
Ketika masalah ini dikonfirmasikan ke pihak RAPP melalui humasnya Nandik Sufaryono, ia tidak dapat ditemui. Bahkan nomor hp yang biasa digunakannya juga tidak aktif. n ali

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Menhut Cabut Izin Sementara Perluasan HTI PT RAPP

2009-12-03T18:00:00.000-08:00

Menhut Cabut Izin Sementara Perluasan HTI PT RAPP

Pekanbaru - Menteri Kehutanan (Menhut) Zulkifli Hasan akhirnya nencabut izin sementara perluasan hutan tanaman industri (HTI) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau. Pencabutan izin sementara itu disampaikan Menhut saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

"Menhut akhirnya menyetujui adanya jeda tebang di Riau. Pencabutan sementara ini kita sambut dengan baik. Kita berharap SK pencabutan sementara izin HTI PT RAPP segera dikeluarkan," kata Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau Hariansyah Usman dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (20/11/2009) .

Menurut keputusan Menhut itu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi IV pada yang berlangsung selama dua hari, Rabu dan Kamis. Ketika rapat kerja itu, pihak Walhi diberi kesempatan untuk menyaksikan jalannya rapat tentang pembahasan masalah konflik kehutanan di Indonesia.

"Walau saat itu pembahasan secara nasional, namun sejumlah kasus yang terjadi di Riau menjadi perhatian khusus. Salah satunya yaitu tadi, Menhut menyetujui pencabutan izin sementara HTI PT RAPP," kata Hariansyah Usman.

Dalam rapat tersebut, lanjut Kaka, begitu sapaan akrabnya, dalam waktu dekat Menhut akan melakukan kunjungan kerja ke Riau. Kunjungan ini ingin melihat persoalan yang terjadi di lapangan.

"Menhut akan melakukan peninjauan langsung ke lokasi HTI RAPP yang saat ini terjadi penolakan dari kalangan aktivis dan masyarakat Riau," kata Kaka.

Pihak Walhi Riau juga akan memberikan masukan terhadap Menhut atas kondiri rill sejumlah perizinan yang selama ini dikeluarkan Menhut sebelumnya.

"Kami yakin kondisi riil di lapangan selama ini banyak yang tidak disampaikan secara utuh kepada Menhut. Karena itu kami di Jakarta sampai akhir bulan ini guna memberikan masukan kepada Menhut serta DPR RI tentang kondisi hutan Riau yang telah porak poranda," kata Kaka.

Walau saat ini pencabutan izin HTI RAPP seluas 115 ribu hektar itu sifatnya baru sementara, menurut Kaka, hal itu merupakan langkah maju. Dengan demikian, Menhut akan melihat langsung kondisi hutan hutan di Riau termasuk dugaan izin sebelumnya penuh dengan manipulasi.

"Kita mendukung langkah mencabutan sementara ini. Tentunya dengan harapan, setelah Menhut ke lapangan izin RAPP itu dicabut untuk selamanya," kata Kaka.

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Laju Kerusakan Hutan 1,02 juta Ha per Tahun

2009-12-03T17:49:00.000-08:00

MS Kaban: Laju Kerusakan Hutan 1,02 juta Ha per Tahun
MENHUT.GO.ID

MS Kaban
Jumat, 3 Juli 2009 | 11:41 WIB

BANDUNG, TRIBUN - Laju kerusakan hutan produksi di Indonesia mencapai 1,08 juta hektar per tahun. Laju ini sebetulnya sudah berkurang signifikan dibandingkan empat tahun lalu.

Hal itu disampaikan Menteri Kehutanan MS Kaban dalam Diskusi Panel bertajuk Masa Depan Hutan dan Kehutanan Indonesia yang diselenggarakan di Graha Kompas-Gramedia Bandung, Jumat (3/7).

Acara ini diadakan Pengurus Pusat Keluarga Alumni Ilmu Kehutanan Fakultas Kehutanan Universitas Wiyana Mukti, Komunitas Pohon dan HU Kompas. "Dulu,empat tahun lalu sebelum bertugas, saya sempat worried (khawatir) dengan data 2,8 juta hektar hutan terdegradasi tiap tahun. Sekarang, turun di 1,08 juta ha. Saya yakin, ini bisa turun di bawah 1 juta hektar jika hotspot (wilayah kebakaran) hutan dan illegal logging bisa dikurangi," ucap Kaban.

Ia pun mengklaim, dengan upaya penagakan hukum terus menerus, angka penebangan liar bisa ditekan menjadi 200 kasus per tahun, dari sebelumnya 9.600 kasus per tahun.

Menurutnya, menjadi tantangan bagi pemerintahan ke depan untuk menekan angka laju kerusakan hutan. "Perlu konsistesi kebijakan kehutanan siapapun pemimpinnya nanti," ucapnya kemudian.

Ia khawatir, jika tidak dicegah laju deforistasi hutan produksi ini, dalam 15-16 tahun ke depan, hutan produksi akan lenyap. "Menjadi malapaetaka. Kita menciptakan kematian pada bangsa ini," ucapnya. (KOMPAS/Yulvianus Harjono)

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya penataan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat.

Masih Ditemukan Perizinan Perkebunan Tumpang Tindih di Rohul

2009-12-03T17:46:00.000-08:00

Masih Ditemukan Perizinan Perkebunan Tumpang Tindih di Rohul
4 Desember 2009

Laporan Engki Prima Putra, Pasirpangaraian engkiprima-putra@riaupos.com
Sampai saat ini masih ditemukan sejumlah perusahaan perkebunan yang beroperasi di Rokan Hulu, memiliki perizinan tumpang tindih.

Seharusnya kondisi itu tidak terjadi. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Rohul akan meneliti perusahaan yang memiliki keabsahan perizinan yang dimilikinya.

Hal disampaikan Asisten I Setda Kabupaten Rohul H Zulfikar Achmad SH MH dalam ekpose Pemetaan dan evaluasi potensi kawasan perkebunan Kabupaten Rohul yang digelar, Kamis (3/11) oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rohul berdasarkan hasil survey Konsultan PT Tiara Kreasi Utama yang dilaksanakan di Aula Kantor Dishutbun Rohul.

Menurutnya, luas areal perizinan tumpang tindih perkebunan swasta/BUMN di Rohul ada dua kasus di kawasan APL, terjadi di Kecamatan Pendalian IV Koto seluas 99,59 hektar, Kunto Darussalam dan Bonai Darussalam seluas 5.458,10 hektare.

Zulfikar menyebutkan, luas areal perkebunan kelapa sawit milik perusahaan berdasarkan TGHK di Kabupaten Rohul seluas 220.095,47 hektare yang tersebar di 13 kecamatan. Sedangkan status areal kebun kelapa sawit milik rakyat berdasarkan TGHK di Rohul seluas 204.351, 24 hektare.

Selanjutnya status areal kebun kelapa sawit yang diduga kerjasama rakyat dengan perusahaan berdasarkan TGHK di Rohul seluas 53.009, 41 hektare.Sementara luas areal okupasi oleh perkebunan swasta/BUMN dan masyarakat Rohul yakni 6.255,37 hektar.

Terdiri Okupasi oleh perkebunan rakyat pada areal HPH PT Rokan Permai Timber di Kecamatan Tambusai Utara seluas 1.011 hektar.Okupasi oleh perkebunan rakyat pada areal HTI PT Sumatera Silva Lestari di Kecamatan Bangun Purba seluas 814,84 hektare.

Okupasi oleh areal perkebunan yang diduga milik atau bekerjasama dengan perkebunan swasta atau BUMN pada areal HPH PT Rokan Permai Timber di Kecamatan Tambusai Utara seluas 3.376, 53 hektare. Sedangkan okupasi oleh perkebunan swasta PT Torusganda pada areal HPH PT Rokan Permai Timber seluas 1.053 hektare.

Kepada Riau Pos, Kamis (3/12), Asisten I Setda Rohul Zulfikar mengatakan, adanya tren peningkatan luas kebun kelapa sawit di Kabupaten Rohul dari tahun ketahun, data tahun 2004 luas kebun sawit 254.431,76 hektare sedangkan tahun 2008 luas kebun sawit 477.456,12 hektare.

Kemudian lokasi kebun sawit terluas di Kabupaten Rohul berada di Kecamatan Tambusai Utara yaitu 109.092,52 hektare, sedangkan yang terkecil berada di Kecamatan Rambah seluas 2.291,40 hektar.Untuk luas kebun perusahaan yang terluas terdapat di Kecamatan Kepenuhan seluas 34.924,57 hektare sedangkan perkebunan rakyat terluas di Kecamatan Tambusai Utara seluas 65.970,84 hektare.

Selain masih terdapatnya perizinan tumpang tindih antar perusahaan perkebunan yang terdapat dua kasus, lanjutnya, ditemukan adanya okupasi terhadap areal yang masih dibebani hak oleh pelaku usaha perkebunan dan terdapat areal perkebunan yang berada dalam areal yang tidak sesuai peruntukkannya (kawasan hutan) oleh pelaku usaha perkebunan.

Zulfikar menyebutkan, berdasarkan data hasil identifikasi luas areal perkebunan seluas 477.456 hektar (BUMN/PBS/Perkebunan Rakyat) diketahui estimasi nilai pendapatan dari PBB sebesar Rp24,6 miliar, lebih tinggi jika dibandingkan perkiraan penerimaan PBB atas dasar luas perkebunan tahun 2004 (254.431,76 hektare) yaitu sebesar Rp15 miliar.

‘’Bagi areal yang tidak sesuai peruntukannya akan didata ulang kembali, agar tidak terjadi konflik dalam pemanfaatannya,’’jelasnya.***

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Mandah, Kecamatan Tua yang Penuh Sejarah

2009-12-03T17:45:00.000-08:00

Mandah, Kecamatan Tua yang Penuh Sejarah
Banyak Situs Kuno yang Terabaikan di Mandah
4 Desember 2009

Laporan YON WAHYUDI, Mandah yonwahyudi@riaupos.com
Ditilik dari keberadaannya, Kecamatan Mandah tergolong daerah tua di Indragiri Hilir (Inhil). Banyak bukti sejarah yang membuktikan tuanya daerah ini. Beberapa bukti sejarah itupun sudah ada yang tinggal kenangan karena tidak tampak lagi kasat mata.

Salah satu objek wisata yang masih tersisa adalah rumah dan bangunan penjajahan kolonial Belanda, alat-alat perang zaman kemerdekaan. Beberapa objek religi seperti seperti makam para penyiar agama Islam di masa dahulu juga mudah ditemukan pada Kecamatan Mandah.

Salah satu rumah peninggalan Belanda adalah, Rumah Kuning. Itu adalah bangunan yang masih berdiri di pinggir sungai di tengah Kota Khariah Mandah. Berdasarkan penjelasan kalangan tua yang mengetahui sejarahnya, rumah itu dinamakan rumah kuning. Karena sejak awal berdirinya sudah diberi cat kuning yang sangat menyolok. Rumah itu diketahui sebagai tempat tinggal wedana.

Bangunan tersebut berbentuk panggung, memiliki ketinggian hampir dua meter darai permukaan tanah. Saat ini tiangnya dibeton, dan dindingnya telah dipugar. Ketika ada acara besar, biasanya selalu digelar pada rumah tersebut.

‘’Rumah itu selain tempat tinggal. Dulunya juga sebagai Kantor Kepala Pemerintahan Perwakilan Belanda di Mandah. Ketika itu dikenal dengan sebutan Amir. Sekarang kondisi bangunan ini mulai memprihatinkan, padahal memiliki sejarah tinggi,’’ kata HM Ali Hanafiah, salah seorang tokoh warga Mandah kepada Riau Pos, Kamis (3/12).

Peninggalan sejarah dengan nuansa religius juga ada di Mandah, seperti keberadaan pemakaman H Encik Ahmad Gerunggang dan dua orang sahabatnya yakni Said Ahmad dan Wan Ahmad. Mereka bertiga adalah pasangan ‘’Tiga Serangkai’’ yang dikenal sebagai orang yang sangat berjasa dalam penyebaran agama Islam di kawasan tersebut bahkan sampai ke Kepulauan Riau dan Johor, sehingga menjadikan kawasan Mandah sebagai daerah yang kental akan warisan ke-Islaman di Kabupaten Inhil.

Menurut penuturan kalangan warga, Kompleks Datuk Gerunggang, awal mula ditemukan sekitar tahun 1970, atas prakarsa ahli warisnya yang sebagian masih bermukim di Mandah. Penyebar agama Islam inipun masih termasuk kerabat Bupati Inhil, H Indra Muchlis Adnan.

Konon, penemuan makam ini bermula dari wangsit yang diterima oleh ahli warisnya. Diperkirakan Datuk Geronggang meninggal dunia sekitar 1.650 silam. Kepala Dinas Pariwisata Inhil, Drs H Tantawi Jauhari kepada wartawan belum lama ini menegaskan, upaya untuk melakukan penyelamatan situs dan bangunan bersejarah tetap menjadi perhatian pihaknya dan sudah dilakukan berbagai macam upaya. Upaya penyelamatan menurut dia harus tetap dilakukan. Apalagai situs sejarah itu menggambarkan bagaimana perjalanan daerah ini.

Oleh sebab itu, seluruh situs bersejarah menurut dia akan dicek keberadaannya. Bagi yang memerlukan penanganan, pihaknya akan berupaya untuk melakukan pemugaran. ‘’Kita akan cek tiap objek bersejarah, karena memang harus dilindungi,’’ ujar Tantawi Jauhari.***

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

peta HTI RAPP disemenanjung kampar

2009-12-03T01:13:00.000-08:00

dicabutnya sementara izin HTI RAPP disemenanjung kampar hanya untuk sementara(sampai bulan maret).

Pekanbaru (ANTARA News) - LSM lingkungan Greenpeace berencana menggugat Permenhut P.14/Menhut-II/2009 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena menilai peraturan terkait pemberian izin alih fungsi hutan alam menjadi perkebunan akasia dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan di Provinsi Riau.

"Permenhut itu mengakibatkan kerugian dari kerusakan lingkungan karena mengakibatkan hutan alam terutama di kawasan gambut dalam di Riau rusak dan beralih fungsi demi kepentingan perusahaan," kata Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Bustar Maitar, di Pekanbaru, Minggu.

Bustar menjelaskan, peraturan tersebut diterbitkan oleh MS Kaban beberapa saat sebelum masa jabatannya berakhir sebagai Menteri Kehutanan pada tahun 2009.

Peraturan itu membuat izin rencana kerja tahunan (RKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) tidak lagi ditandatangani oleh Kepala Dinas Kehutanan Riau dan diambil alih oleh Dirjen Bina Produksi Departemen Kehutanan.

Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, sekitar 318.360 hektar hutan alam di Provinsi Riau berubah fungsi menjadi kebun akasia untuk hutan tanaman industri.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Riau, alih fungsi ratusan ribu hektare hutan alam tersebut berlandaskan pada 24 RKT IUPHHK-HT pada tahun 2009 yang langsung dikeluarkan oleh Dephut.

Potensi kayu yang berada di areal RKT hutan alam tersebut sangat besar karena mencapai 12,28 juta meter kubik.

"Menhut menilai peraturan itu dibuat karena adanya stagnasi RKT di Riau, namun Kepala Dinas Kehutanan Riau membantah hal itu dengan mengirimkan surat ke Menhut bahwa keputusan tidak mengeluarkan RKT dikarenakan lokasinya di hutan alam dan kawasan gambut yang dalamnya lebih dari tiga meter yang seharusnya dilindungi," katanya.

Selain itu, peraturan itu juga menjadi masalah baru akibat perizinan terhadap RKT yang diberikan diduga cacat hukum dan mengakibatkan konflik antara masyarakat di sekitar hutan dan perusahaan.

Ia menambahkan, Greenpeace sedang mengumpulkan bahan untuk melakukan gugatan yang akan segera dikirimkan ke PTUN.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Zulkifli Yusuf mengatakan kerusakan hutan di Riau disebabkan aturan yang dibuat tumpang tindih terutama aturan yang dibuat oleh pemerintah pusat.

"Karena Menteri yang lama (MS Kaban) pada mei 2008, tidak akan ada lagi penambahan HTI di Riau. Tapi mengapa tahun 2009 `meledak` masih ada lagi izin yang keluar. Apalah daya saya," kata Zulkifli Yusuf.(*)

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang provinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang provinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

ROKAN HULU

2009-08-19T21:00:00.000-07:00

POTENSI WISATA DI ROKAN HULU

WISATA AIR
Sungai Rokan Kiri yang mengalir melintasi kota ujungbatu salah satu potensi untuk wisata air deras, atau wisata petualangan dengan menggunakan boat ke hulu sungai yang deras dengan tebing-tebing sungai yang cadas sekaligus dapat menyaksikan hutan sekunder disepanjang sungai, sambil melihat kehidupan tepi sungai sekitar 1 jam perjalanan kita akan jumpai air terjun hujan lobek di tebing sungai, dihulu sungai ada dua air terjun yang cukup tinggi yaitu air terjun sungai murai dan air terjun sungai tolang.

Sumber Air Pawan
terletak di desa Pawan sekitar 9 km dari Pasirpengarayan. Mudah dijangkau dengan kendaraan bermotor serta roda dua, uniknya becak jerman pun dapat melayani trayek langsung ke lokasi. Tempat ini sangat diminati oleh wisatawan, dengan keunikan ada dua sumber air panas dari gejala post vulkanis yang masing-masing sumber berbeda panas airnya (Suhu sisi kiri 600oC dengan debit air 7200 ml/dtk, sisi kanan 480-580oC dengan debit air 1800 ml/dtk); yang disalurkan ke beberapa pancuran yang jatuh di tepi sungai kecil yang airnya dingin dan bersih lagi jernih dengan suhu 200-250oC. Tempat ini baik untuk rekreasi kesehatan, sambil bersenang-senang bersama keluarga, yang didukung oleh alam yang asri serta tempat parkir yang luas, tersedia pula Camping Ground.

Goa Huta Sikafir
berada sekitar 1 km dari sumber air pawan, kita akan menjumpai hutan dengan kayu-kayu besar, yang dililiti oleh urat-urat kayu hawa (Sulur). Didalam kawasan hutan 6 hektar inilah terdapat 41 goa-goa besar dan kecil yang setiap goa memiliki nama yang sesuai dengan kondisi goa, seperti contoh goa landak, goa ini seperti lobang sarang landak, goa tupai seperti parit yang panjang tidak terlalu sempit. Dari sekian banyak goa yang terkenal keindahannya ialah Goa Mata Dewa dan Goa Lepong, serta Goa Kulam. Goa-goa ini cukup membuat anda lelah berpetualang didalamnya bersama pemandu yang telah siap melayani jasa pramuwisata di Huta Sikafir.

Cipogas,
Bendungan Kaiti terdapat batu-batuan yang besar dengan aliran sungai dari kaki Bukit Haorpit yang terjal dan berbatu, konon dahulu kala tempat petua-petua melakukan semedi/pertapaan. Daerah ini memiliki cerita/dongeng yang dapat kita tanyakan kepada juru kunci daerah ini. Daerah Cipogas dan Bendungan Kaiti dapat ditempuh dengan kendaraan roda dua sekitar 4 km dari Pasirpengarayan serta bersimpangan dengan objek Air Panas Pawan dan Goa Huta Sikafir, disamping itu bendungan yang genangan airnya menjadikan tempat ini cocok untuk berekreasi sambil mendayung kereta air yang dapat disewa kepada pemilik kereta air disekitar danau, kegiatan ini lebih cocok untuk melihat tebing batu-batu sungai sepanjang danau ke hulu sungai cipogas, di hulu sungai ini tidak jauh berjalan ada tebing yang terjal untuk kegiatan panjat tebing, disini selalu dijadikan kegiatan pertandingan panjat tebing alam yang diselenggarakan oleh FPTI.

Sungai Bungo
adalah sebuah kampung dikaki bukit Hadiantua dengan penduduk sekitar 30 KK dengan pencaharian penduduk berkebun, berladang, serta meramu hutan. Daerah yang asli perkampungan tanpa pengaruh modernisasi dan terisolir sekitar 1 jam perjalanan dari bendungan Cipogas. Tempat ini cocok dijadikan Ecotourism, dimana segala kegiatan yang memiliki sifat menjauhkan diri dari keramaian dan tidak menuntut fasilitas yang baik, sifat berpetualang dan berkemah dipinggir kampung, serta melihat rutinitas masyarakat.

Rumah Batu Serombou
terletak di desa Serombou Indah sekitar 12 km dari jalan propinsi dengan kondisi jalan dapat dilalui kendaraan roda empat pada musim kemarau. Terdapat 3 batu berbentuk rumah secara radial menonjol keluar seperti payung, bagian bawah menjorok berlobang, hutan dan bebatuan yang berbentuk binatang serta benda-benda rumah yang terlihat tidak jelas dan nyata (Gejala alam yang beraturan). Dikisahkan sebuah dongeng tentang sumpah seorang yang sakti terhadap kampung yang durhaka tidak menjalankan syariat Islam hingga satu kampung disumpah menjadi batu. Dekat daerah ini terdapat sebuah kampung yang terisolir dari modernisasi tempat ini dikenal orang dengan desa Tanjung Botong.

Makam Raja-Raja Rambah
terletak di desa Kumu sekitar 9 km dari pasirpengarayan dan masuk sekitar 100 meter dari jalan propinsi dengan kondisi jalan semenisasi. Daerah ini adalah bekas Kompleks kerajaan Rambah yang terakhir, terdapat beberapa makam Raja Rambah yang terkenal. Masuk ke tempat ini berkesan suasana angker dikarenakan makam-makam telah ditumbuhi kayu-kayu besar, ada salah satu makam raja Rambah yang dilindungi oleh urat-urat kayu ara sehingga makam tersebut seperti terletak di dalam pangkal kayu sehingga para peziarah melihat makam harus merunduk masuk kedalam jalinan urat kayu ara tersebut.

Benteng Tujuh Lapis.
Setelah melihat makam kita bisa langsung melanjutkan dengan kendaraan ke daerah Dalu-dalu Kecamatan Tambusai sekitar 23 km dari makam raja-raja Rambah. Benteng tanah yang dibuat masyarakat dalu-dalu pada zaman penjajahan Belanda atas petuah Tuanku Tambusai di atas bumbun tanah ditanam bambu atau aur berduri. bekas benteng tersebut yang ditinggalkan Tuanku Tambusai pada tanggal 28 Desember 1839. Disekitar daerah dalu-dalu ini juga terdapat beberapa benteng-benteng yang disebut Kubu.

Istana Rokan (Rumah Tinggi)
terletak di desa Rokan IV Koto sekitar 46 km dari Pasir Pengarayan. Istana Rokan adalah peninggalan kesultanan Nagari Tuo berumur 200 tahun. Istana dan beberapa rumah penduduk sekitar ini memiliki koleksi ukiran dan bentuk bangunan lama khas melayu (Rumah tinggi).

Taman Nasional Bukit Suligi
memiliki jenis flora dan fauna yang dilindungi oleh pemerintah, ada danau yang indah didalam taman ini yang dijadikan sebagai tempat rekreasi bagi masyarakat yang berkunjung. Selain berekreasi tempat ini dijadikan tempat penelitian biologi yang membuat tempat ini menarik. Terdapat sumber air panas yang tidak terlalu besar serta goa-goa dan seramnya hutan yang lebat. Bagi para wisatawan yang ingin bermalam ditempat ini disediakan camping ground.

Mesjid Tua Kunto Darussalam
terletak sekitar 62 km dari Pasirpengarayan yang didirikan pada tahun 1937 oleh R.T. Muhammad Alie dan terdapat 3 makam ahli Suluk (Khalifah) Tengku Imam Khalifah Muda dan Imam Nawawi. Mesjid Tua Kunto Darussalam ini sebagai pusat Tarkat Nasyahbandiyah, dalam perkembangan selanjutnya dibangun bangunan suluk pada tahun 1958.

Air Terjun Aek Martua
terletak di kecamatan Bangun Purba merupakan air terjun bertingkat-tingkat, sehingga sering pula disebut air terjun tangga seribu, dapat ditempuh melalui jalan darat, kira-kira 2/3 dari bawah terdapat kuburan pertapa Cipogas dengan air terjun yang bertingkat-tingkat dan sungguh mengagumkan untuk dinikmati.***

Statistik Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Rokan Hulu
Tahun 1999 2000
Statistik Penduduk
Jumlah Pria - 138,082 jiwa
Jumlah Wanita - 127,604 jiwa
Jumlah Total 0 265,686 jiwa
Pertumbuhan Penduduk - 4.05 %
Kepadatan Penduduk - - per km2

http://www.rokanhulu.go.id/image/profilKabupaten/petaLereng.jpg

analisa sebagai kajian dalam menyusun tata ruang Kabupaten Bengkalis

2009-08-12T20:10:00.000-07:00

Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Bengkalis

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Km?)	Penduduk & Populasi		Jumlah Desa / Kel
Sub-Regency	Capital	Area	Total	%	*Village*
1. Bengkalis	Bengkalis	514,00	66.211	10,29	20
2. Bantan	Selat Baru	424,40	37.855	5,89	9
3. Bukit Batu	Sungai Pakning	1.128,00	28.708	4,46	15
4. Merbau	Teluk Belitung	1.348,91	47.370	7,36	21
5. Tebing Tinggi	Selat Panjang	849,50	73.784	11,47	16
6. Tebing Tinggi Barat	Alai	586,83	15.126	2,35	8
7. Rangsang	Tanjung Samak	681,00	28.106	4,37	13
8. Rangsang Barat	Bantar	241,60	29.770	4,63	15
9. Mandau	Duri	937,47	180.088	27,99	15
10. Rupat	Batu Panjang	896,35	33.634	5,23	12
11. Rupat Utara	Tanjung Medang	628,50	12.757	1,98	5
12. Siak Kecil	Lubuk Muda	742,21	22.377	3.48	13
13. Pinggir	Pinggir	2.503,00	67.402	10,48	13
		11,481,77	643.188	100	175

Update Data Terakhir : 31 Juli 2008
(Sumber : DINAS CATATAN SIPIL, KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA)

(SUMBER : BAKOSURTANAL 1986 dan BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)

Letak Kabupaten Bengkalis sangat strategis, karena disamping berada di tepi alur pelayaran internasional yang paling sibuk di dunia, yakni Selat Malaka, juga berada pada kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga pertumbuhan Ekonomi Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT).

Tinjauan Historis

Secara historis wilayah Kabupaten Bengkalis sebelum Indonesia. merdeka, sebagian besar berada di wilayah pemerintahan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Setelah diproklamirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan diikuti dengan penyerahan kekuasaan oleh Raja Kerajaan Siak Sri Indrapura Sultan Syarif Kasim II , maka seluruh wilayah yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Siak Sri Indrapura, termasuk wilayah Kabupaten Bengkalis berada dibawah pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian pada tahun 1956 yakni berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 dibentuklah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yang pada waktu itu masih berada dibawah Propinsi Sumatera Tengah dengan pusat pemerintahan berkedudukan di Sumatera Utara. Dengan dibentuknya Propinsi Daerah Tingkat I Riau berdasarkan Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 tentang Penetapan Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, maka Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis berada dalam Propinsi Daerah Tingkat I Riau.

Selanjutnya setelah terjadi pemekaran daerah, kabupaten Bengkalis yang semula jumlah penduduknya merupakan jumlah penduduk terbanyak di Propinsi Riau yaitu dengan jumlah 1.182.267 jiwa namun setelah pemekaran menjadi 547.876 jiwa dengan luas wilayah yang semulanya 30.646,83 Km2 menjadi 11.481,77 Km2.

Kondisi Geografis

Kabupaten Bengkalis memilki luas 11.481,77 Km2 yang wilayahnya berada pada posisi 0?17'LU-?30'LU dan 100?52'BT - 102?BT, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka
Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak
Sebelah Barat dengan Kota Dumai, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten
Rokan Hulu
Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Bengkalis memilki letak yang sangat strategis, sebab disamping berhadapan langsung dengan Negara tetangga, yakni Malaysia, yang hanya dipisahkan dengan Selat Malaka yang sejak dahulu dikenal sebagai jalur perdagangan Internasional yang ramai, juga berada pada posisi segitiga pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (IMS-GT) dan Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (IMG-GT).

Potensi dan Sumber Daya Alam

Disamping letaknya yang strategis Kabupaten Bengkalis menyimpan sumberdaya alam yang cukup besar bahkan kekayaan alam bumi Bengkalis, baik sektor migas seperti minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Merbau maupun non migas, seperti hasil perkebunan, hasil perikanan dan lain-lainnya.

Penduduk

Secara Administrasi Pemerintah, Kabupaten Bengkalis terbagi dalam 13 Kecamatan, 24 Kelurahan, 155 Desa dengan luas wilayah 11.481,77 Km2. Tercatat jumlah penduduk Kabupaten Bengkalis 690.366 jiwa dengan sifatnya yang heterogen, mayoritas penganut agama Islam, disamping Suku Melayu yang merupakan mayoritas juga terdapat suku-suku lainnya seperti : Suku Minang, Suku Jawa, Suku Bugis, Suku Batak, Tionghoa dan sebagainya.

Arti Lambang Daerah

Berdasarkan Peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis Nomor 16 tahun 1989 tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkalis, yaitu :

Bentuk Dan Pembagian Lambang

Lambang Daerah berbentuk Perisai yang terdiri dari lima bagian, yaitu :

Rotan yang melingkar seluruh Lambang dengan jumlah ruas 17;
Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima;
Pohon Rumbia dengan 4 pelepah, dan
Pohon Para dengan 4 helai daun, sehingga berjumlah 8;
Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45.

Warna Utama yang dipakai adalah Hijau Muda disamping menggunakan warna
kuning, putih, biru tua dan hitam, Pemberian warna lambang, yaitu :

Rotan yang melingkari seluruh Lambang adalah warna kuning;
Perahu layar dengan layar terkembang dan laut yang bergelombang lima adalah
warna putih;
Pohon rumbia dengan 4 pelepah, dan
Pohon Para dengan 4 helai daun, adalah warna biru tua;
Ikan Terubuk adalah warna kuning.

Arti Lambang

Rotan melingkar yang berjumlah 17 ruas mengingatkan tanggal Proklamasi, dan melambangkan Persatuan dan Kesatuan Penduduk Daerah;
Perahu layar dengan layar terkembang melambangkan sarana utama perhubungan dan pengambilan hasil laut, berarti lambing wilayah perairan yang terdiri dari pada laut dan sungai, serta gelombang lima lapis melambangkan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia;
Pohon Rumbia dan Pohon Para masing-masing terdiri dari 4 pelepah dan 4 helai daun sehingga berjumlah 8, mengingatkan pada bulan Proklamasi, dan melambangkan kesuburan tanah sebagai penghasil pangan yang potensial, berarti lambang ketahanan pangan dimasa sulit, dan melambangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan untuk hubungan perdagangan ke luar Daerah;
Ikan Terubuk dengan jumlah sisik 45, mengingatkan tahun Proklamasi, dan melambangkan wilayah perairan penghasilan ikan berarti lambang hasil laut yang potensial.

Kondisi Geografi

Bengkalis merupakan salah satu Kabupaten di Propinsi Riau. Wilayahnya mencakup daratan bagian timur pulau Sumatera dan wilayah kepulauan, dengan luas adalah 11.481,77Km2, dan mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka
Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Siak
Sebelah Barat dengan Kota Dumai, Kab. Rokan Hilir dan Kab. Rokan Hulu
Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun dan Kabupaten Pelalawan

Secara Administrasi Pemerintah Kabupaten Bengkalis terdiri dari 13 (sebelas) wilayah Kecamatan, yaitu : Kecamatan Bengkalis ( luas 514,00 km2) , Kecamatan Bantan ( luas 424,40 km2) , Kecamatan Bukit Batu ( 1.128,00 km2) , Kecamatan Mandau (luas 937,47 km2) , Kecamatan Merbau ( luas 1.348,91 km2) , Kecamatan Rupat (luas 1.524,85 Km2) , Kecamatan Tebing Tinggi (luas 1.436,83 km2), Kecamatan Rangsang (luas 922,10 km2), Kecamatan Rangsang Barat (luas 241,60 km2), Kecamatan Rupat Utara (628,50) dan Kecamatan Tebing Tinggi Barat(luas 586,83 km2) , Kecamatan Pinggir (luas 2.503,00), Kecamatan Siak Kecil (luas 742,21 km2).

Topografi

Wilayah Kabupaten Bengkalis merupakan dataran rendah, rata-rata ketinggian antara 2 - 6,1 meter diatas permukaan laut, sebagian besar merupakan tanah organosol, yaitu jenis tanah yang banyak mengandung bahan organic Terdapat sungai, tasik (danau) serta pulau besar dan kecil yang berjumlah 26 buah. Adapun pulau-pulau besar dimaksud, yaitu pulau Rupat (1.524,85 km2) , pulau Tebing Tinggi (1.436,83 km2) , pulau Bengkalis (938,40 km2) , pulau Rangsang (922,10 km2)serta pulau Padang dan pulau Merbau (1.348,91 km2).

Flora & Fauna

Jenis-jenis flora yang menonjol terutama terdapat di hutan-hutan wilayah Kabupaten Bengkalis adalah : Meranti, Punak, Sungkai, Bintangur, Api-api, Bakau, Nibung dan puluhan jenis lainnya. Kayu-kayuan ini sebagian besar merupakan jenis kayu komersial yang digunakan sebagai bahan baku industri kayu dan meubel.

Hasil hutan lainnya adalah berupa Rotan, Damar, dan Getah Jelutung. Disamping itu terdapat pula jenis Anggrek Hutan dan berbagai jenis tanaman hias, seperti Pinang Merah dan Palm (Kepau) dan sebagainya. Sedangkan jenis-jenis fauna yang masih terdapat di kawasan hutan, seperti Harimau Sumatera, Gajah, Beruang Madu, Beruk, Lutung, Kera, Rusa, Kijang, Kancil, Ayam Hutan, berbagai jenis Ular dan Burung serta Buaya.Di Kabupaten Bengkalis terdapat kawasan hutan lindung, seperti kawasan hutan Bukit Batu, Mandau serta di Kecamatan Rupat.

I k l i m

Kabupaten Bengkalis beriklim tropis yang sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut, dengan temperatur berkisar 26?C - 32?C. Musim hujan biasa terjadi antara bulan September hingga Januari, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara antara 809-4.078 mm/tahun Periode kering (musim kemarau) biasanya terjadi antara bulan Pebruari hingga Agustus.

Potensi Daerah

Kabupaten Bengkalis disamping letaknya yang strategis juga mempunyai potensi sumber daya alam yang sangat banyak. Kekayaan alam tersebut hampir menyebar di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis. Potensi tersebut antara lain di sektor pertanian tanaman pangan dan holtikultura, perikanan, perternakan, perkebunan, perternakan, pertambangan dan pariwisata.

Pertambangan

Sebelum terbagi menjadi 4 wilayah Daerah Tingkat II, wilayah Kab Bengkalis merupakan penghasil minyak bumi yang terbesar, tidak hanya di propinsi Riau tetapi juga di Indonesia. Saat ini ladang-ladang minyak bumi terdapat di Kecamatan Mandau, Bukit Batu dan Merbau pengelolaannya dilakukan oleh perusahaan minyak PT. Caltex Pasific Indonesia dengan wilayah operasi di Kecamatan Mandau dan Bukit Batu serta perusahaan minyak Kondur Petroleum S.A yang wilayah konsesi/operasinya meliputi Kecamatan Merbau, Tebing Tinggi, Rangsang, Bengkalis dan perairan Bengkalis sekitar Selat Malaka.Disamping minyak bumi, terdapat pula potensi tambang pasir, yang sebagian besar terdapat di Pulau Rupat dan Rangsang serta potensi Gambut, yang terdapat di Pulau Bengkalis, Tebing Tinggi dan Rangsang serta Deposit Batubara di Kecamatan Rupat..

Perikanan

Kabupaten Bengkalis terdapat 26 buah pulau besar dan kecil serta memiliki perairan yang cukup dan garis pantai yang panjang luas, sehingga dapat dikatakan bahwa Kabupaten Bengkalis memilki potensi sumber daya kelautan terutama di sektor perikanan. Pemanfaatan sumber daya perikanan disamping dilakukan melalui penangkapan ikan dilaut juga dilakukan melalui budi daya, antara lain dengan Sistem Tambak, Kolam, Jaring Apung dan Keramba.

Pertanian dan Holtikultura

Tanaman pangan yang diusahakan oleh masyarakat Kabupaten Bengkalis terdiri dari Padi sawah,Padi ladang, Jagung, Sagu, Ketela pohon, Ketela rambat, Kacang tanah, Kodelai soya, Kacang hijau, Buah-buahan( Alpokat, Mangga, Rambutan, Duku, Jeruk, Durian, Sawo, Pepaya, Pisang). Wilayah pengembangan komoditi Tanaman Pangan di Kabupaten Bengkalis, meliputi :

Pengembangan Tanaman Padi, diarahkan pada Kecamatan Bantan,
???Bukit Batu, Rangsang dan Tebing Tinggi.
Pengembangan Tanaman Sagu diarahkan pada Kecamatan Merbau
???dan Tebing Tinggi.
Pengembangan komoditi buah-buahan diarahkan pada Kecamatan
???Merbau, Tebing Tinggi dan Bengkalis.
Komoditi sayur-sayuran diarahkan pada Kecamatan Bengkalis, Rupat,
?? Mandau dan Tebing Tinggi

Komoditi unggulan dan andalan sub sektor perkebunan di Kabupaten Bengkalis, yaitu : Karet, kelapa sawit, kelapa, cengkeh, kopi dan coklat .

Perternakan

Penggarapan potensi perternakan di Kabupaten Bengkalis secara umum mengalami peningkatan, dengan jenis ternak : sapi, kerbau, kambing/Domba, babi dan unggas (ayam ras, ayam kampung).

Kehutanan

Hutan Di Kabupaten Bengkalis tersebar pada 13 wilayah Kecamatan . Hutan Kabupaten Bengkalis menyimpan berbagai flora dan fauna. Hutan Bakau banyak ditemui disepanjang pesisir pantai, dan hasil hutan lainnya berupa kayu logpond, rotan, damar dan sebagainya, banyak digunakan untuk bahan baku industri.

Peranan Sektor Industri

Kontribusi sektor industri Bengkalis dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto tanpa migas Bengkalis tahun 2004 sebesar 35,01 %, telah meningkat dibanding 2003 sebesar 33,88% dan 30,43% pada tahun 2002.

Pada tahun 2004, sektor industri di Kabupaten Bengkalis masih mempunyai peranan yang penting dan cukup dominan terhadap perekonomian Bengkalis maupun Riau, dan diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kaupaten Bengkalis..

Kelompok industri besar dan sedang dapat diklasifikasikan dan digolongkan sesuai produk yang dihasilkan. Penggolongan dilakukan untuk golongan/ klasifikasi sampai dengan dua digit kode ISIC/KLUI (Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia ). Perusahaan industri besar dan sedang yang dominan beroperasi di Kabupaten Bengkalis adalah dari golongan industri kayu, termasuk Perabot rumah tangga. Kelompok Industri Makanan , Minuman dan Tembakau berada pada urutan kedua, kemudian kelompok Indusri barang galian, Bahan Logam kecuali Minyak bumi dan Batu Bara dan terakhir kelompok Industri Barang dari Logam.

LUAS HUTAN MENURUT JENIS HUTAN
Area of Forest by Kinds , 2006

Jenis Hutan Forest Kinds		2004	2005	2006
1.	Konversi	295.289,87	208.421,19	208.421,19
2.	Produksi Tetap	133.054,45	133.054,45	133.054,45
3.	Produksi Terbatas	189.877,01	189.877,01	189.877,01
4.	Bakau	8.413	-	-
5.	Lindung	122.929,00	120.525,00	120.525,00
6.	PPA	17.535,35	17.400,35	17.400,35
Jumlah Total		767.098,68	669.278,00	669.278,00

HASIL HUTAN MENURUT JENISNYA
Forest Products by Kinds, 2006

Jenis Hasil Hutan Forest Product Kinds		Satuan Units	2004	2005	2006
1.	Kayu Bulat	M3	51.166,67	53.299,36	4.045,34
2.	Bahan Baku Serpih (BBS)	M3	1.136.206,32	689.423,48	95.573,75
3.	Kayu Bulat Kecil (KBK)	M3	169.851,67	159.415,61	24.818,48
4.	Kayu Bakau	M3	7.321,68	16.865,89	4.516,41
5.	Kayu Bakar	M3	301,98	1.098,41	379,80
6.	Arang Bakau	Ton	4.003,64	5.868,14	3.212,91
7.	Nibung	Batang	-	1.993,00	-

LUAS AREA TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
Planted Area of Estated, 2006 (ha)

Kecamatan Sub Regency		Karet Rubber	Kelapa Sawit Palm Oil	Kelapa Coconut	Sagu	Kopi Coffee	Coklat Cocoa
1.	Mandau	2.256	42.661	912	-	-	-
2.	Pinggir	2.323	45.236	579	-	28	64
3.	Bukit Batu	6.487	3.491	1.411	62	110	-
4.	Siak Kecil	2.984	4.128	395	18	65	-
5.	Bantan	8.536	97	12.677	-	-	302
6.	Bengkalis	5.673	7.052	2.132	2.241	35,5	-
7.	Merbau	8.236	-	1.766	9.334	-	-
8.	Rupat	4.996	1.368	875	174	183	1
9.	Rupat Utara	769	236	119	4	6	-
10.	Rangsang	685	-	15.722	2.593	49	-
11.	Rangsang Barat	4.557	-	10.590	430	705	-
12.	Tebing Tinggi	1.903	-	2.805	24.875	-	-
13.	Tebing Tinggi Barat	7.249	-	853	7.443	4	75
Jumlah Total		56.563	104.269	50.836	47.172	1.085,5	442
2005		51.304	100.000	50.828	-	1.047,5	378
2004		72.809	93.334	49.529	-	1.209	-
2003		58.182	69.907	47.280	-	1.037	-
2002		66.646	76.564	49.529	-	1.646	-
2001		62.304	48.368	48.198	-	2.012	-
2000		61.883	46.893	48.168	-	2.006	-

PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN RAKYAT
Productions of Estated, 2006 (ton)

Kecamatan Sub Regency		Karet Rubber	Kelapa Sawit Palm Oil	Kelapa Coconut	Sagu	Kopi Coffee	Coklat Cocoa
1.	Mandau	972	46.413	42	-	-	-
2.	Pinggir	3.339	68.645	108	-	-	5,82
3.	Bukit Batu	2.076	1.335	243	-	0,21	-
4.	Siak Kecil	549	3.273	399	-	9,15	-
5.	Bantan	7.410	864	11.919	-	-	-
6.	Bengkalis	4.389	1.963	1.914	5.919	9,27	-
7.	Merbau	4.599	-	1.092	169.766	0,02	-
8.	Rupat	1.836	2.502	309	-	15,45	-
9.	Rupat Utara	657	2.394	138	-	2,70	-
10.	Rangsang	222	-	16.680	10.656	39,60	-
11.	Rangsang Barat	1.551	-	10.866	-	60,50	-
12.	Tebing Tinggi	8.391	-	14.613	233.625	-	-
13.	Tebing Tinggi Barat	8.193	-	645	26.262	1,80	-
Jumlah Total		44.229	127.689	58.968	446.238	138,70	5,82
2005		91.336	85.505,6	61.532,00	-	262,62	-
2004		246.672	1.217.820	48.832,80	-	265,20	-
2003		229.110	449.520	31.108,34	-	524,50	-
2002		24.347	55.205	44.947,00	-	429,80	-
2001		22.653	41.073	43.889,00	-	415,30	-
2000		23.761	59.352	42.816,00	-	315,90	-

PERKEMBANGAN HARGA RATA-RATA KOMODITI
PERKEBUNAN RAKYAT MENURUT JENIS KOMODITI
Trends of Farms Commodity Averages Price by Kinds, 2002-2006 (Rp/Kg)

Jenis Hutan Forest Kinds		2002	2003	2004	2005	2006
1.	Karet / Ojol Rubber	2.700	2.575	3.500	4.000	7.500
2.	Kelapa Bulat Coconut	600	600	500	450	550
3.	Kelapa Sawit Palm Oil	500	950	900	850	750
4.	Cengkeh Clove	-	-	-	-	-
5.	Kopi Biji Coffe	8.933	7.000	8.000	10.000	10.000
6.	Coklat Cocoa	-	-	-	-	9.300

Dinas Kehutanan dan Perkebunanan
* Keadaan Oktober 2006
Forestry and Farm Agriculture Service of Bengkalis Regency

Analisa tata ruang Kabupaten Kampar

2009-08-11T21:03:00.000-07:00

Peta Administrasi Kabupaten Kampar

SEJARAH SINGKAT KABUPATEN KAMPAR

Putaran waktu tanpa terasa telah mengantarkan Kabupaten Kampar pada usia yang lebih dari setengah abad, tepatnya pada tanggal 6 Februari 2009 Kabupaten Kampar telah berusia 59 tahun. Dalam rentang waktu yang cukup panjang Kabupaten Kampar telah mengalami banyak perubahan dan kemajuan, yang tidak bisa kita pungkiri, merupakan hasil dari proses pembangunan selama ini.. Perubahan-perubahan itu dapat kita lihat dan rasakan pada hampir seluruh aspek kehidupan, tentunya sebagai bagian integral dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan yang terjadi disini sangat dipengaruhi dan diwarnai pula oleh perkembangan Negara secara keseluruhan.

Pembentukan Kabupaten Kampar tidak lepas dari proses sejarah yang cukup panjang yang dipengaruhi oleh situasi dan kondisi pada saat itu dimulai dari zaman penjajahan Belanda, zaman pemerintahan Jepang, zaman kemerdekaan hingga era otonomi daerah.

Zaman Penjajahan Belanda.

Pada zaman Belandsa ini pembentukan Kabupaten Kampar telah mulai terlihat, namun Kabupaten Kampar masih embrio, belum ada pengelompokkan biaya secara pasti yang dapat dijadikan cikal bakal berdirinya Kabupaten Kampar. Saat itu secara administrasi dan wilayah pemerintahannya, Kabupaten Kampar masih berdasarkan persekutuan hukum adat, yang meliputi beberapa kelompok wilayah yang sangat luas, seperti ; Pertama, Desa Swapraja meliputi : Rokan, Kuto Darussalam, Rambah, Tambusai dan Kepenuhan yang merupakan suatu Lanschappen atau raja-raja dibawah District Loofd Pasir Pengarayan yang dikepalai oleh seorang Belanda yang disebut Kontroleur (Kewedanaan) Aderah / wilayah yang termasuk residensi Riau. Kedua, Kedemangan Bangkinang, membawahi kenegrian Batu Bersurat, Kuok, Salo, Bangkinang dan Air Tiris termasuk residen Sumatra Barat, karena susunan masyarakat hukumnya sama dengan daerah Minang Kabau yaitu Nagari, Koto dan Teratak. Ketiga, Desa Swapraja Senapelan/ Pekanbaru meliputi kewedanan Kampar Kiri, Senapelan dan Swapraja Gunung Sahilan Singingi sampai kenegrian Tapung Kiri dan Tapung Kanan termasuk Kesultanan Siak (Residensi Riau). Keempat, Desa Swapraja Pelalawan meliputi : Bunut, Pangkalan Kuras, Langgam, Serapung dan Kualu Kampar (Residensi Riau).. Begitu luasnya cikal bakal wilayah Kabupaten Kampar, mengakibatkan belum sempat diresmikannya Kabupaten Kampar oleh Pemerintah Provinsi Sumatra Tengah pada bulan Nopember 1948, disebabkan situasi diwaktu itu sudah genting antara Republik Indonesia dengan Belanda.

Zaman Pemerintahan Jepang

Saat itu guna kepentingan militer Kabupaten Kampar dijadikan satu Kabupaten, dengan nama Riau Nishi Bunshu (Kabupaten Riau Barat) yang meliputi kewedanaan Bangkinang dan kewedanaan Pasir Pengaraian. Dengan menyerahnya Jepang ke pihak sekutu dan setelah proklamasi Kemerdekaan, maka kembali Bangkinang ke status semula, yakni Kabupaten Lima Puluh kota, dengan ketentuan dihapuskannya pembagian administrasi pemerintahan berturut-turut seperti : CU (Kecamatan), GUN (Kewedanaan), BUN (Kabupaten), Kedemangan Bangkinang dimasukan kedalam Pekanbaru BUN (Kabupaten) Pekanbaru.

Zaman Kemerdekaan

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, atas permintaan Komite Nasional Indonesia Pusat Kewedanaan Bangkinang dan pemuka-pemuka masyarakat Kewedanaan Bangkinang kepada pemerintah Keresidenan Riau dan Sumatra Barat agar kewedanaan Bangkinang dikembalikan kepada status semula, yakni termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota Keresidenan Sumatra Barat dan terhitung mulai tanggal 1 Januari 1946 Kewedanaan Bangkinang kembali masuk Kabupaten Lima Puluh kota keresidenan Sumatra, dan Kepala Wilayah ditukar dengan sebutan Asisten Wedana, Wedana dan Bupati. Untuk mempersiapkan pembentukkan Pemerintah Provinsi dan Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri maka Komisariat Pemerintah Pusat diBukit Tinggi menetapkan peraturan sementara daerah-daerahy Kewedanaan dan daerah Kabupaten yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Namun baru merupakan peraturan tentang pembentukan Kabupaten Kampar dalam Provinsi Sumatra Tengah, dengan pembagian 11 (sebelas) Kabupaten di Sumatra Tengah yakni:

Kabupaten Singgalang Pasaman dengan ibukota Bukit Tinggi.
Kabupaten Sinamar dengan ibukota Payakumbuh.
Kabupaten Talang dengan ibukota Solok.
Kabupaten Samudera dengan ibukota Pariaman.
Kabupaten Kerinci/Pesisir Selatan dengan ibukota Sei. Penuh.
Kabupaten Kampar dengan ibukota Pekanbaru, meliputi daerah Kewedanaan Bangkinang, Pekanbaru, kecuali Kecamatan Singingi, Pasir Pengarayan dan Kecamatan Langgam.
Kabupaten Indragiri dengan ibukota Rengat.
Kabupaten Bengkalis dengan ibukota Bengkalis. Meliputi Daerah Kewedanaan Bengkalis, Bagan Siapi-api, Selat Panjang, Pelalawan kecuali Kecamatan Langgam dan Kewedanaan Siak.
Kabupaten Kepulauan Riau dengan ibukota Tanjung Pinang.
Kabupaten Merangin dengan ibukota Muara Tebo.
Kabupaten Batang Hari dengan ibukota Jambi.

Berdasarkan pembagian Kabupaten di Sumatra Tengah tersebut diketahui bahwa tanggal 1 Desember 1948 adalah proses yang mendahului pengelompokkan wilayah Kabupaten Kampar. Sementara tanggal 1 Januari 1950 adalah tanggal ditunjuknya DT. WAN ABDUL RAHMAN sebagai Bupati Kampar pertama, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan Pemerintahan, karena adanya penyerahan Kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konfrensi Meja Bundar.

Tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran, hal ini sesuai Ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah Nomor. 3/DC/STG/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri.

Mulai tanggal 6 Februari tersebut Kabupaten Kampar resmi memiliki nama, batas-batas wilayahy, rakyat/masyarakat yang mendiami wilayah dan pemerintah yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Kabupaten dalam lingkungan daerah Provinsi Sumatra Tengah

Secara yuridis dan sesuai persyaratan resmi berdirinya suatu daerah, dasar penetapan hari jadi Kabupaten Kampar adalah pada saat dikeluarkannya ketetapan Gubernur Militer Sumatra Tengah nomor. 3/DC/STG/50 tanggal 6 Februari 1950, yang kemudian telah ditetapkan dengan Peratuiran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar Nomor. 02 Tahun 1999 tentang hari jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar, dan disahkan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Riau Nomor : KPTS.60/II/1999 tanggal 4 Februari 1999 dan diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar tahun 1999 Nomor. 01 tanggal 5 Februari 1999

Dalam perkembangan selanjutnya sesuai dengan perkembangan dan aspirasi masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181) tanggal 4 Oktober 1999 Kabupaten Kampar dimekarkan menjadi 3 (tiga) Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Rokan Hulu,. Dua Kabupaten baru tersebut yaitu Kabupaten Rokan Hulu dan Pelalawan sebelumnya merupakan wilayah Pembantu Bupati Wilayah I dan Pembantu Bupati Wilayah II dimana Kabupaten tersebut memperingati Hari Jadinya setiap tanggal 4 Oktober.

Sejak terbentuknya Kabupaten Kampar sampai dengan diperingatinya hari jadi Kabupaten Kampar ke-59 tahun 2009 yang Insya Allah akan digelar pada hari Jum’at tanggal 6 Februari 2009, pejabat yang pernah menjadi pimpinan daerah di KabupATEN Kampar adalah :

Bupati dengan masa jabatan :

Datuk Wan Abdul Rahman (1Januari 1950-sampai 1 Oktober 1954)
Ali Loeis ( April 1954 sampai dengan Maret 1956)
A. Moein Datuk Rangkayo Maharajo (Maret 1956 sampai dengan Maret 1958)
Datuk Abdul Rahman (1958 sampai 1959)
Datuk Haroensyah ( 21 Januari 1960 sampai dengan 11 Februari 1965).
Tengkoe Moehammad (11 Februari 1965 sampai dengan 17 Mei 1967)
Raden. Soebrantas Siswanto (18 Me3i 1965 sampai dengan 7 September 1978)
Abdul Makahamid, SH (7 September 1978 sampai dengan 7 Maret 1979).
Sartono Hadi Sumarto (14 Februari 1979 sampai dengan 28 Mei 1984)
Syarifuddin (28 Mei 1984 sampai dengan 3 Oktober 1985)
H Imam Munandar (Pejabat Bupati 1985-1986)
H Saleh Djasit, SH (1986 sampai 1996)
H. Azaly Djohan, SH (Pejabat Bupatio April 1996 sampai Desember 1996)
Drs. H. Beng Sabli (1996-2001)
Drs H Syawir Hamid (Pejabat Bupati Maret 2001 sampai dengan Nopember 2001).
H Jefry Noer dan wakilnya H A zakir SH, MM (23 Nopember 2001-2006)
H M Rusli Zainal SE, Plt Bupati Kampar (25 Maret 2004- 29 Juli 2005)
H Jefry Noer dan wakilnya H A Zakir SH, MM (29 Juli- 23 Nopember 2006).
Drs Marjohan Yusuf Plt Bupati Kampar (24 Nopember 2006-11 Desember 2006).
Drs H Burhanuddin Husin dan wakilnya Teguh Sahono SP (2006-2011).

Ketua DPRD dengan masa jabatan :

H Abdul Hamid Yahya (1950-1952)
Arifin Ruslan (1952-1958)
Datuk Harunsyah (1960-1965).
Tengku Muhammad (1965-1966).
Tengku Nazir (1966-1967).
Aziz Gani (1967-1970)
T.S. Jaafar. M (1970-1977).
M. Arsyad (1977-1982).
H Nazaruddin (1982-1992).
H. Soewardi (1992-1997).
Drs H. M. Damsir Ali (1997-2000).
Drs H Syaifuddin Efendy (2001-2004).
H. Masnur SH (2004-2009).

Melalui kegiatan peringatan Hari Jadi Kabupaten Kampar diharapkan dapat menyegarkan kembali ingatan masyarakat Kampar terhadap sejarah dan proses terbentuknya Kabupaten Kampar. Juga diharapkan dapat memperdalam rasa memiliki dan kecintaan terhadap daerah ini. Selain itu, momentum peringatan hari Jadi Kampar ini dapat pula dijadikan saat yang tepat untuk mengintropeksi diri sejauh mana peran dan sumbangsih yang telah kita berikan selama ini bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Kampar . Selamat memperingati Hari Jadi Kabupaten Kampar ke-59 kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kampar. Semoga Kabupaten Kampar tetap Jaya. (Syafrizal Hasan staf Humas Setda Kampar)

Berdasarkan surat keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49 tanggal 9 Nopember 1949, Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Propinsi Riau terdiri dari Kawedanaan Palalawan, Pasir Pangarayan, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibu kota Pekanbaru. Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang dan baru terlaksana tanggal 6 Juni 1967.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar pada tahun 1949 sampai tahun 2006 sudah 21 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah. Sampai Jabatan Bupati yang keenam (H. Soebrantas S.) ibu kota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang berdasarkan UU No. 12 tahun 1956.

Adapun faktor-faktor yang mendukung pemindahan ibu kota Kabupaten Kampar ke Bangkinang antara lain :

Pekanbaru sudah menjadi ibu kota Propinsi Riau.
Pekanbaru selain menjadi ibu kota propinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
Mengingat luasnya daerah Kabupaten Kampar sudah sewajarnya ibu kota dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lagi dibina dengan baik dari Pekanbaru.

Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan dan sebaliknya.

Geografis

1. GEOGRAFIS

1.1 Keadaan Alam

Kabupaten Kampar dengan luas lebih kurang 1.128.928 Ha merupakan daerah yang terletak antara 01000’40” Lintang Utara sampai 00027’00” Lintang Selatan dan 100028’30” – 101014’30” Bujur Timur. Batas-batas daerah Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Pekanbaru dan Kabupaten Siak.

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi.

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Propinsi Sumatera Barat.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak.

Di daerah Kabupaten Kampar terdapat dua buah sungai besar dan beberapa sungai kecil yaitu:

- Sungai Kampar yang panjangnya ± 413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dengan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai ini termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Bangkinang Barat, Kampar, Siak Hulu dan Kampar Kiri.

- Sungai Siak bagian hulu yakni panjangnya ± 90 km dengan kedalaman rata-rata 8 – 12 m yang melintasi kecamatan Tapung.

Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih budi daya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).

1.2 Iklim dan Curah Hujan

Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim tropis dengan temperatur maksimum 320C. Jumlah hari hujan dalam tahun 2006, yang terbanyak adalah disekitar Salo, Bangkinang, dan Bangkinang Seberang sedang yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu

Potensi

Kabupaten Kampar mempunyai banyak potensi yang masih dapat dimanfaatkan, terutama di bidang pertanian dan perikanan darat.

Pertanian

Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten kampar.

Perkebunan

Khusus perkebunan perkebunan sawit untuk saat ini kabupaten Kampar mempunyai luas lahan 241,5 ribu hektare dengan potensi coconut palm oil (CPO) sebanyak 966 ribu ton.

Perikanan

Di bidang perikanan budidaya ikan patin yang dikembangkan melalui kerambah (kolam ikan berupa rakit) di sepanjang sungai kampar, ini terlihat banyaknya keramba yang berjejer rapi di sepanjang sungai kampardan adanyakerjasama antara pemda kampar dengan PT Benecom dengan jumlah investasi 30 miliar yang mana kedepan kampar akan menjadi sentra ikan patin dengan 220 ton per hari.

Pariwisata

Di segi pariwisata Kabupaten Kampar juga tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya,seperti Candi MUARA TAKUS yang merupakan peninggalan kerajaan sriwijaya,namun untuk saat ini pemda kampar belum memaksimalkan pengelolaannya menjadi tujuan wisatawan, Mandi "balimau bakasai" tradisi ini adalah mandi membersihkan diri di sungai kampar untuk menyambut bulan suci Ramadhan. "Ma'awuo ikan" ini adalah menangkap ikan secara bersama-sama (ikan larangan) setahun sekali, ini berada di danau Bokuok (kec.Tambang) dan sungai Subayang desa Gema(kec.Kampar Kiri hulu).

Di samping julukan BUMI SARIMADU kabupaten Kampar juga terkenal dengan julukan SERAMBI MEKKAH di propinsi Riau,ini disebabkan masyarakatnya yang sebagian besar beragama Islam (etnis ocu), demikian juga dengan pakaian yang sehari-hari yang dipakai bernuansa muslim.

Kabupaten Kampar juga memiliki sosok pejuang di zaman kolonial Belanda yang terkenal yakni Datuk Tabano dan Datuk Panglima Khatib

Kecamatan

Saat ini (tahun 2006), Kabupaten Kampar memiliki 20 kecamatan, sebagai hasil pemekaran dari 12 kecamatan sebelumnya. Kedua puluh kecamatan tersebut (beserta ibu kota kecamatan) adalah:

Bangkinang (ibu kota: Bangkinang)
Bangkinang Barat (ibu kota: Kuok)
Bangkinang Seberang (ibu kota: Muara Uwai)
Gunung Sahilan (ibu kota: Kebun Durian)
Kampar (ibu kota: Air Tiris)
Kampar Kiri (ibu kota: Lipat Kain)
Kampar Kiri Hilir (ibu kota: Sei.Pagar)
Kampar Kiri Hulu (ibu kota:Gema)
Kampar Timur (ibu kota: Kampar)
Kampar Utara (ibu kota: Desa Sawah)
Perhentian Raja (ibu kota: Pantai Raja)
Rumbio Jaya (ibu kota: Rumbio)
Salo (ibu kota: Salo)
Siak Hulu (ibu kota: Pangkalanbaru)
Tambang (ibu kota: Sei.Pinang)
Tapung (ibu kota: Petapahan)
Tapung Hilir (ibu kota: Pantai Cermin)
Tapung Hulu (ibu kota: Sinama Nenek)
XIII Koto Kampar (ibu kota: Muara Mahat)
Kampar Kiri Tengah (ibu kota: Simalinyang)

Kampar dan Limo Koto

Kampar sangat identik dengan sebutan Kampar Limo Koto dan dahulunya merupakan bagian dari kerajaan minangkabau. Limo Koto terdiri dari XXXIII Koto Kampar, Kuok, Bangkinang, Air Tiris dan Rumbio. Terdapat banyak persukuan yang masih dilestarikan hingga kini. Konsep adat dan tradisi persukuannya sama dengan konsep adat dan persukuan miangkabau di sumatera barat. Tidak heran bila adat istiadat hingga bahasa sehari-hari warga Limo Koto amat mirip dengan Minang Kabau. Bahasa yang dipakai di Limo Koto, yang juga kemudian menjadi bahasa Kampar adalah bahasa Ocu. Di samping itu, Limo Koto juga memiliki semacam alat musik tradisional Calempong dan Oguong.

Kebudayaan Kampar

Kebudayaan Kampar merupakan kebudayaan baru, khususnya Desa Air Tiris belum Seratus Tahun dikembangkan (dari tahun 2002) dapat dilihat dari tanggal yang tertera di Masjid Jamik Air Tiris. Banyak penduduk yang berasal dari Sumatra Barat, Kampar dikembangkan oleh orang yang menuntut Ilmu di Turky Usmani yang sebelumnya Islam dibawa dari Sumatra Barat, Al Qur'an sebesar Jempol dibawa dari Turky.

Batas wilayah

Kabupaten Kampar berbatasan dengan kabupaten-kabupaten lain, sebagai berikut:

Utara - Kabupaten Siak
Timur - Kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan
Selatan - Kabupaten Kuantan Singingi
Barat - Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Lima Puluh Kota (Provinsi Sumatera Barat)

Bahan Analisa Kajian Tata Ruang KABUPATEN PELALAWAN

2009-08-11T20:37:00.000-07:00

Peta Geografis

Luas kabupaten Pelalawan adalah 12.490,42 Km2. Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'.

Sebagian besar wilayahnya adalah daratan dan hanya sebagian kecil yang berupa perairan. Pelalawan memeiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu.

Sebagian besar daratan wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan dataran rendah dan sebagian merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Secara umum ketinggian beberapa daerah/kota berkisar antara 3 ~ 6 meter, dengan kemiringan lahan rata-rata ± 0 ~ 15% dan 15 ~ 40%. Daerah/kota yang tinggi adalah Sorek I dengan ketinggian ± 6 meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kecamatan Kuala Kampar) dengan ketinggian ± 3.5 meter.

Di wilayah Kabupaten Pelalawan terdapat sebuah Sungai Kampar yang panjangnya ± 413.5 Km, dengan kedalaman rata-rata ± 7,7 meter dan lebar rata-rata ± 143 meter. Sungai ini dan anak sungainya berfungsi sebagai prasarana perhubungan, sumber air bersih, budi daya perikanan dan irigrasi.

Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran aluvium sungai dengan daerah dataran banjirnya. Dataran ini dibentuk oleh endapan aluvium muda dan aluvium tua yang terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut. Sedangkan wilayah berikut dan bergelombang tanahnya termasuk jenis orgonosal (hostosal) dan humus yang mengandung bahan organik.

Dibelah oleh aliran sungai Kampar, kabupaten Pelalawan memilik beberapa pulau yang relatif besar yaitu: Pulau Mendol, Pulau Serapung dan Pulau Muda serta pulau-pulau yang tergolong kecil seperti: Pulau Tugau, Pulau Labuh, pulau Baru Pulau Ketam, Pulau Untut.

Luas seluruh wilayah kabupaten Pelalawan adalah sebesar: 12.647,29 Km2 (Luas Kecamatan-kecamatan ini diukur berdasarkan peta batas wilayah kecamatan dan telah ditetapkan melalui Surat Bupati No.050/Bappeda-B/2000/212, tentang batas dan luas wilayah kabupaten dan kecamatan).

Batas Wilayah

Menurut Bab II, Pasal 14, UU RI Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan, Batas Wilayah, dan Ibukota:

Utara : Sungai Apit.
Selatan : Cerenti dan Pasir Penyu.
Barat : Singingi.
Timur : Kundur, Kateman, dan Mandah.

Daftar Kecamatan

Kecamatan Langgam, dengan ibukota : Langgam
Kecamatan Pangkalan Kerinci, dengan ibukota : Pangkalan Kerinci
Kecamatan Pangkalan Kuras, dengan ibukota : Sorek Satu
Kecamatan Pangkalan Lesung, dengan ibukota : Pangkalan Lesung
Kecamatan Ukui, dengan ibukot, dengan ibukota : Ukui Satu
Kecamatan Kuala Kampar, dengan ibukota : Teluk Dalam
Kecamatan Kerumutan, dengan ibukota : Kerumutan
Kecamatan Teluk Meranti, dengan ibukota Teluk Meranti
Kecamatan Bunut, dengan ibukota Pangkalan Bunut
Kecamatan Pelalawan, dengan ibukota Pelalawan
Kecamatan Bandar Sekijang, dengan ibukota Sekijang
Kecamatan Bandar Petalangan, dengan ibukota Sesapan

Luas kabupaten Pelalawan adalah 12.490,42 Km2. Secara geografis, Pelalawan berada di 00° 46,24' LU sampai 00° 24,34 LS dan 101° 30,37' BT sampai dengan 103° 21,36'.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan. Adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari Sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relatif besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Lebuh, Pulau Muda dan beberapa pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugau dan Pulau Labu

Batas Administratif

Sebelah Utara dengan Kabupaten Siak
Sebelah Selatan dengan Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir
Sebelah Barat dengan Kabupaten Kampar dan Indragiri Hulu
Sebelah Timur dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepri dan Kabupaten Bengkalis

Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 kecamatan, 4 kecamatan definitif, sedangkan lainnya merupakan kecamatan pembantu.

Kecamatan definitif:

1. Langgam, luas 916,61 Km2

2. Bunut, luas 1.339,96 Km2

3. Pangkalan Kuras, luas 2.158,68 Km2

4. Kuala kampar, luas 4.656,34 Km2

Kecamatan pembantu:

1. Pangkalan Kerinci, luas 616,40 Km2

2. Ukui, luas 407,73 Km2

3. Pelalawan, luas 930,63 Km2

4. Pangkalan Lesung, luas 472,75 Km2

5. Kerumutan, luas 773,86 Km2

6. Teluk Meranti, luas 217, 49 Km2

7. Kecamatan Bandar Petalangan, Luas 365.26 Km2

8. Kecamatan Bandar Sekijang, Luas 98.90 Km2

Struktur wilayah merupakan daratan rendah dan bukit-bukit. Dataran rendah membentang kearah Timur dengan luas wilayah mencapai 93 persen dari total keseluruhan.

Secara fisik sebagian wilayah ini merupakan daerah konservasi dengan karakteristik tanah pada bagian tertentu bersifat asam dan merupakan tanah organik, air tanahnya payau, kelembaban dan temperatur udara agak tinggi.

Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan hasil proyeksi yang dilakukan oleh BPS Pelalawan tahun 2007 adalah 276.353 jiwa, yang terd. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam yakni 257.447 jiwa dan lainnya beragama Protestan, Katolik, Hindu dan Budha.

Mata pencaharian cukup beragam, diantaranya sebagai, Pengusaha, Pedagang, Buruh, Petani, Nelayan, Tukang, dan lain-lain.

KEHUTANAN
Pembangunan sunannya sub sektor kehutanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Pada tabel Luas Hutan Menurut Peruntukannya dan Kecamatan di Kabupaten Pelalawan Tahun 2007, luas hutan di daerah ini lebih kurang 725.945 ha. Jika dirinci menurut penggunaanya sebagian besar yaitu sekitar 88,97 % adalah Hutan Produksi

LUAS HUTAN MENURUT PERUNTUKANNYA DAN KECAMATAN
DI KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2007

Kecamatan/	Luas Hutan Berdasarkan Peruntukannya/Area Of Forest By Utilization
District	Hutan	Hutan	TN	Suaka Marga	Jumlah
	Produksi	Bakau	Tesso Nilo	Satwa
1	2	3	4	5	6
Langgam	90.544	-	-	-	90.544
Pkl.Kerinci	-	-	-	-	-
Bandar Sei Kijang	-	-	-	-	-
Pkl.Kuras	63.672	-	-	-	63.672
Ukui	67.868	-	36.872	-	104.740
Pkl.Lesung	534	-	-	-	534
Bunut	21.185	-	-	-	21.185
Pelalawan	81.044	-	-	-	81.044
Bandar Petalangan	15.369	-	-	-	15.369
Kuala Kampar	13.094	7.142	-	-	20.236
Kerumutan	27.154	-	-	18.607	45.761
Teluk Meranti	265.404	1.425	-	16.031	282.860
Jumlah/total	645.868	8.567	36.872	34.638	725.945

RENCANA TATA RUANG

3 Aspek Pemanfaatan Ruang:

Kawasan Lindung : 138.134 Ha
Kawasan Budidaya Non Pertanian : 90.208 Ha
Kawasan Budidaya Pertanian : 953.566 Ha
(Wilayah Lautan seluas 67.134 Ha)

Seluruh kawasan tersebar pada Satuan Wilayah Pembangunan (SWP).

SWP I dengan luas 188.806 Ha, merupakan pusat pengembangan utama yang berpusat di Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan wilayah pengaruh Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pelalawan, dan khusus Desa Kemang Kecamatan Pangkalan Kuras.
SWP II dengan luas 132.413 Ha, merupakan bagian pengembangan SWP I yang berpusat di Kecamatan Langgam.
SWP III dengan luas 292.512 Ha, merupakan bagian pengembangan SWP I yang berpusat di Sorek I Kecamatan Pangkalan Kuras dengan wilayah pengaruh Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Pangkalan Lesung dan Kecamatan Ukui.
SWP IV dengan luas 187.984 Ha, merupakan bagian pengembangan SWP I yang berpusat di Pangkalan Bunut Kecamatan Bunut dengan wilayah pengaruh Kecamatan Bunut dan Kecamatan Kerumutan.
SWP V dengan luas 346.594 Ha, merupakan bagian pengembangan SWP I yang berpusat di Teluk Meranti Kecamatan Teluk Meranti.
SWP VI dengan luas 100.734 Ha, merupakan bagian wilayah pengembangan yang berpusat di Teluk Dalam dengan wilayah pengaruh Kecamatan Kuala Kampar.

SEJARAH PELALAWAN


Sultan Syarif Harun Marhum Setia Negara (Sultan Terakhir, 1941-1946)

Wilayah kerajaan Pelalawan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan, berawal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380 M). Beliau adalah bekas Orang Besar Kerajaan Temasik (Singapura) yang mendirikan kerajaan ini setelah Temasik dikalahkan oleh Majapahit dipenghujung abad XIV. Sedangkan Raja Temasik terakhir yang bernama Permaisura (Prameswara) mengundurkan dirinya ke Tanah Semenanjung, dan mendirikan kerajaan Melaka.

Maharaja Indera (1380-1420 M) membangun kerajaan Pekantua di Sungai Pekantua (anak sungai Kampar, sekarang termasuk Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan) pada tempat bernama "Pematang Tuo" dan kerajaannya dinamakan "Pekantua". Selain itu Maharaja Indera membangun candi yang bernama "Candi Hyang" di Bukit Tuo (lazim juga disebut Bukit Hyang), namun sekarang lebih dikenal dengan sebutan "Pematang Buluh" atau Pematang Lubuk Emas, sebagai tanda syukurnya dapat mendirikan kerajaan Pekantua. Raja-raja Pekantua yang pernah memerintah setelah Maharaja Indera adalah Maharaja Pura (1420-1445 M), Maharaja Laka (1445-1460 M), Maharaja Sysya (1460-1460 M). Maharaja Jaya (1480-1505 M). Pekantua semakin berkembang, dan mulai dikenal sebagai bandar yang banyak menghasilkan barang-barang perdagangan masa lalu, terutama hasil hutannya. Berita ini sampai pula ke Melaka yang sudah berkembang menjadi bandar penting di perairan Selat Melaka serta menguasai wilayah yang cukup luas, oleh karena itu Melaka bermaksud menguasai Pekantua, sekaligus mengokohkan kekuasaannya di Pesisir Timur Sumatera. Maka pada masa pemerintahan Sultan Mansyur Syah (1459-1477 M), dipimpin oleh Sri Nara Diraja, Melaka menyerang Pekantua, dan Pekantua dapat dikalahkan. Selanjutnya Sultan Masyur Syah mengangkat Munawar Syah (1505-1511 M) sebagai Raja Pekantua. Pada upacara penabalan Munawar Syah menjadi raja Pekantua, diumumkan bahwa Kerajaan Pekantua berubah nama menjadi "Kerajaan Pekantua Kampar" dan sejak itu kerajaan Pekantua Kampar sepenuhnya berada dalam naungan Melaka. Pada masa inilah Islam mulai berkembang di Kerajaan Pekantua Kampar.

Setelah Munawar Syah mangkat, diangkatlah puteranya Raja Abdullah, menjadi Raja Pekantua Kampar (1511-1515 M). Di Melaka, Sultan Mansyur Syah mangkat, digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Syah I, kemudian mangkat dan digantikan oleh Sultan Mahmud Syah I. Pada masalah inilah kerajaan Melaka diserang dan dikalahkan oleh Portugis (1511 M). Sultan Mahmud Syah I mengundurkan dirinya ke Muar, kemudian ke Bintan dan sekitar tahun 1526 M sampai ke Pekantua Kampar.

Raja Abdullah (1511-1515 M), raja Pekantua Kampar yang masih keluarga dekat Sultan Mahmud Syah I, yang turut membantu melawan Portugis akhirnya tertangkap dan dibuang ke Gowa. Oleh karena itulah ketika Sultan Mahmud Syah I sampai di Pekantua (1526 M) langsung dinobatkan menjadi Raja Pekantua Kampar (1526-1528 M) dan ketika beliau mangkat diberi gelar "Marhum Kampar". Makamnya terletak di Pekantua Kampar dan sudah berkali-kali dipugar oleh raja-raja Pelalawan. Pemugaran terakhir dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau dan pemerintah Negeri Melaka, Malasysia).

Sultan Mahmud Syah I setelah mangkat digantikan oleh puteranya dari isterinya Tun Fatimah, yang bernama Raja Ali, bergelar "Sultan Alauddin Riayat Syah II". Tak lama kemudian, beliau meninggalkan Pekantua ke Tanah Semananjung, mendirikan negeri Kuala Johor, beliau dianggap pendiri Kerajaan Johor. Sebelum meninggalkan Pekanbatu, beliau menunjuk dan mengangkat Mangkubumi Pekantua (1530-1551 M)), yang bernama Tun Perkasa dengan gelar "Raja Muda Tun Perkasa". Tun Hitam (1551-1575 M), Tun Megat (1575-1590 M).

Ketika dipimpim oleh Sultan Abdul Jalil Syah (cucu Sultan Alauddin Riayat Syah II, Raja Pekantua Kampar, kerajaan Johor telah berkembang pesat. Oleh karena itu Tun Megat, merasa sudah sepantasnya untuk mengirim utusan ke Johor untuk meminta salah seorang keturunan Sultan Alauddin Riayat Syah II kembali ke Pekantua Kampar untuk menjadi rajanya. Setelah mufakat dengan Orang-orang Besar Pekantua, maka dikirim utusan ke Johor, terdiri dari: Batin Muncak Rantau (Orang Besar Nilo dan Napuh), Datuk patih Jambuano (Orang Besar Delik dan Dayun), dan Raja Bilang Bungsu (Orang Besar Pesisir Kampar).

Sultan Abdul Jalil Syah mengabulkan permintaan Tun Megat, lalu mengirimkan salah seorang keluarga dekatnya yang bernama Raja Abdurrahman untuk menjadi Raja Pekantua. Sekitar tahun 1590 M, Raja Abdurrahman dinobatkan menjadi raja Pekantua Kampar dengan gelar "Maharaja Dinda" (1950-1630 M). Terhadap Johor, kedudukannya tetaplah sebagai Raja Muda Johor. Sebab itu disebut juga "Raja Muda Johor di Pekantua Kampar". Tun Megat yang sebelumnya berkedudukan sebagai Raja Muda, oleh Raja Abdurrahman dikukuhkan menjadi Mangkubumi, mewarisi jabatan kakeknya Tun Perkasa.

Raja Abdurrahman yang bergelar Maharaja Dinda itu amatlah mencintai laut. Beliau mendirikan tempat pembuatan kapal layar di Petatal dan Limbungan (sekarang berada dalam wilayah Sungai Ara, Kecamatan Bunut. Bandar dagang yang sebelumnya berpusat di Bandar Nasi, dipindahkan ke Telawa Kandis. Selanjutnya beliau memindahkan pula pusat kerajaan Pekantua Kampar dari Pekantua (Pematang Tuo) ke Bandar Tolam (sekarang menjadi Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan).

Setelah mangkat, Maharaja Dinda digantikan oleh Puteranya Maharaja Lela I, yang bergelar Maharaja Lela Utama (1630-1650 M), Tak lama kemudian beliau mangkat, dan digantikan oleh puteranya Maharaja Lela Bangsawan (1650-1675 M), yang selanjutnya digantikan pula oleh puteranya Maharaja Lela Utama (1675-1686 M). Raja ini selanjutnya digantikan pula oleh puteranya Maharaja Wangsa Jaya (1686-1691 M). Pada masa pemerintahannya, Tanjung Negeri banyak diganggu oleh wabah penyakit yang banyak membawa korban jia rakyatnya, namun para pembesar belum mau memindahkan pusat kerajaan karena masih sangat baru. Akhirnya beliau mangkat dan digantikan oleh puteranya Maharaja Muda Lela (1691-1720 M), beliau segera memindahkan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri karena dianggap sial akibat wabah penyakit menular yang menyebabkan banyaknya rakyat menjadi korban, termasuk ayahandanya sendiri. Namun upaya itu belum berhasil, karena masing-masing Orang Besar Kerajaan memberikan pendapat yang berbeda. Pada masa pemerintahannya juga, perdagangan dengan Kuantan ditingkatkan melalui Sungai Nilo, setelah mangkat, beliau digantikan oleh puteranya Maharaja Dinda II (1720-1750 M). pada masa pemerintahannya diperoleh kesepakatan untuk memindahkan pusat kerajaan Pekantua Kampar ketempat yang oleh nenek moyangnya sendiri, yakni "Maharaja Lela Utama" pernah dilalaukan (ditandai, dicadangkan) untuk menjadi pusat kerajaan, yaitu di Sungai Rasau, salah satu anak Sungai Kampar jauh di hilir Sungai Nilo.

Sekitar tahun 1725 M, dilakukan upacara pemindahan pusat kerajaan dari Tanjung Negeri ke Sungai Rasau. Dalam upacara adat kerajaan itulah Maharaja Dinda II mengumumkan bahwa dengan kepindahan itu, maka nama kerajaan "PEKANTUA KAMPAR", diganti menjadi kerajaan 'PELALAWAN", yang artinya tempat lalau-an atau tempat yang sudah dicadangkan. Sejak itu, maka nama kerajaan Pekantua tidak dipakai orang, digantikan dengan nama Pelalawan saja sampai kerajaan itu berakhir tahun 1946. Didalam upacara itu pula gelar beliau yang semua Maharaja Dinda II disempurnakan menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau disebut Maharaja lela Dipati. Setelah beliau mangkat, digantikan oleh puteranya Maharaja Lela Bungsu (1750-1775 M), yang membuat kerajaan Pelalawan semakin berkembang pesar, karena beliau membuka hubungan perdagangan dengan Indragiri, Jambi melalui sungai Kerumutan, Nilo dan Panduk. Perdagangan dengan Petapahan (melalui hulu sungai Rasau, Mempura, Kerinci). Perdangan dengan Kampar Kanan dan Kampar Kiri (melalui sungai Kampar) dan beberapa daerah lainnya di pesisir timur Sumatera. Untuk memudahkan tukar menukar barang dagangan, penduduk membuat gudang yang dibuat diatas air disebut bangsal rakit (bangsal rakit inilah yang kemudian berkembang menjadi rumah-rumah rakit, bahkan raja Pelalawan pun pernah membuat istana rakit, disamping istana darat).

Ramainya perdagangan di kawasan ini antara lain disebabkan oleh terjadinya kemelut di Johor. Setelah Sultan Mahmud Syah II (Marhum Mangkat Dijulang) mangkat akibat dibunuh oleh Megat Sri Rama, sehingga arus perdagangan beralih ke kawasan pesisir Sumatera bagian timur dan tengah, terutama di sungai-sungai besar seperti Kampar, Siak, Indragiri, dan Rokan. Dalam waktu itulah Pelalawan memanfaatkan bandar-bandar niaga untuk menjadi pusat perdagangan antar wilayah di pesisir timur dan tengah Sumatera.

Sultan Mahmud Syah II yang mangkat dibunuh oleh Laksemana Megat Sri Rama tidak berputera, maka penggantinya diangkat Bendahara Tun Habib menjadi Raja Johor yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Tak lama datang Raja Kecil Siak menuntut Tahta Johor, karena beliau mengaku sebagai putera Sultan Mahmud Syah II dengan istrinya yang bernama Encik Pong. (Catatan silsilah raja-raja Siak menyebutkan bahwa ketika Sultan Mahmud Syah II mangkat, Raja Kecil masih dalam kandungan bundanya, yang sengaja diungsikan keluar dari Johor. Dalam pelarian itulah beliau lahir, kemudian dibawa ke Jambi dan dibawa ke Pagarruyung. Disanalah beliau dididik dan dibesarkan, sampai beliau turun kembali ke Johor melalui Sungai Siak untuk mengambil tahta Johor yang sudah diduduki oleh Sultan Abdul Jalil Riayat Syah itu. Mengenai Raja Kecil ini terdapat berbagai versi, ada yang mengakuinya sebagai putera Sultan Mahmud dan ada yang menolaknya. Tetapi para pencatat sejarah dan silsilah dikerajaan Siak dan Pelalawan tetap mengakui bahwa beliau adalah putera Sultan Mahmud Syah II.

Raja kecil menduduki tahta Johor bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmad Syah. Tetapi kemudian terjadi pula pertikaian dengan iparnya, Raja Sulaiman, putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Pertikaian itu terus berlanjut dengan peperangan berkepanjangan. Raja Sulaiman akhirnya berhasil menduduki tahta Johor, dan bergelar Sultan Sulaiman Badrul Alam Syah dengan bantuan lima orang putera bangsawan Bugis (1722-1760). Sedangkan Raja Kecil yang menduduki tahta Johor sebelumnya (1717-1722 M) mengundurkan dirinya ke Siak, kemudian membuat negeri di Buatan. Inilah awal berdirinya kerajaan Siak Sri Indrapura. Raja Kecil memerintah Siak 1722-1746 M).

Berlangsungnya kerusukan di Johor itu menyebabkan Pelalawan melepaskan dirinya dari ikatan Johor, apalagi berita yang sampai ke Pelalawan mengatakan, yang memerintah di Kerajaan Johor sekarang bukan lagi keturunan Sultan Alaudin Riayat Syah, yang dulunya menjadi raja Pekantua Kampar.

Pada masa Sultan Syarif Ali berkuasa di Siak (1784-1811 M), beliau menuntut agar Kerajaan Pelalawan mengakui Kerajaan Siak sebagai yang "Dipertuan", karena beliau adalah pewaris Raja Kecil, putera Sultan Mahmud Syah II Johor. Pelalawan yang diperintah Maharaja Lela menolaknya. Maka pada tahun 1797 dan 1798, kerajaan Siak menyerang kerajaan Pelalawan. Serangan pertama yang dipimpin oleh Said Syahabuddin dapat dipatahkan kerajaan Pelalawan, namun serangan berikutnya yang dipimpin oleh Said Abdurrahman, adik Sultan Syarif Ali dapat menaklukan kerajaan Pelalawan. Sultan Said Abdurrahman melakukan ikatan persaudaraan yang disebut "Begito" (pengakuan bersaudara dunia akhirat) dengan Maharaja Lela II, raja Pelalawan yang dikalahkannya, karena merasa sama-sama keturunan Johor, kemudian mengangkatnya menjadi Orang Besar Kerajaan Pelalawan dengan gelar Datuk Engku Raja Lela Putera. Said Abdurrahman kemudian dinobatkan menjadi Raja Pelalawan dengan gelar Syarif Abdurrahman Fakhruddin (1798-1822 M). Sejak itu kerajaan Pelalawan diperintah oleh raja-raja keturunan Said Abdurrahman, saudara kandung Syarif Ali, Sultan Siak, sampai kepada raja Pelalawan terakhir, raja-raja itu adalah:

Syarif Abdurrahman (1798 - 1822 M)
Syarif Hasyim (1822 - 1828 M)
Syarif Ismail (1828 - 1844 M)
Syarif Hamid (1844 - 1866 M)
Syarif Ja'afar (1866 - 1872 M)
Syarif Abubakar (1872 - 1886 M)
Tengku Sontol Said Ali (1886 - 1892 M)
Syarif Hasyim II (1892 - 1930 M)
Tengku Said Osman (Pemangku Sultan) (1892 - 1930 M)
Syarif Harun (Tengku Said Harun) (1941 - 1946 M)

Kajian Sejarah Dan Geografis dalam menganalisa tata ruang Kabupaten Siak

2009-08-10T21:04:00.000-07:00

Sejarah Siak

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di situ.

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan di angkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.
Pada awal tahun 1699 Sultan Kerajaan Johor bergelar Sultan Mahmud Syah II mangkat dibunuh Magat Sri Rama, istrinya yang bernama Encik Pong pada waktu itu sedang hamil dilarikan ke Singapura, terus ke Jambi. Dalam perjalanan itu lahirlah Raja Kecik dan kemudian dibesarkan di Kerajaan Pagaruyung Minangkabau.
Sementara itu pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Setelah Raja Kecik dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecik berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 Kerajaan Johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecik yang merupakan putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.
Dalam merebut Kerajaan Johor ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecik mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buantan (anak Sungai Siak). Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buantan.
Namun, pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buantan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buantan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.
Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889 ? 1908, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah yang dibangun pada tahun 1889.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda.
Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II).
Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden.
Dan sejak itu beliau meninggalkan Siak dan bermukim di Jakarta. Baru pada tahun 1960 kembali ke Siak dan mangkat di Rumbai pada tahun 1968.

Beliau tidak meninggalkan keturunan baik dari Permaisuri Pertama Tengku Agung maupun dari Permaisuri Kedua Tengku Maharatu.
Pada tahun 1997 Sultan Syarif Kasim II mendapat gelar Kehormatan Kepahlawanan sebagai seorang Pahlawan Nasional Republik Indonesia. Makam Sultan Syarif Kasim II terletak ditengah Kota Siak Sri Indrapura tepatnya disamping Mesjid Sultan yaitu Mesjid Syahabuddin.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

Lambang DerahKabupaten Siak
Lambang Daerah Kabupaten Siak berbentuk Perisai berwarna hijau lumut didalamnya terdiri dari:
Bintang bersegi lima, berwarna kuning keemasan.

1. Istana Siak, berwarna kuning air.
2. Padi, berwarna kuning keemasan.
3. Kapas, berwarna hijau dan putih.
4. Roda pembangunan bersegi dua belas, berwarna hitam.
5. Gelombang dua bertindih, berwarna kuning keemasan dan hitam.
6. Pita, berwarna merah dengan tulisan "SIAK" berwarna putih.

Warna Lambang

Warna utama yang dipakai adalah: hijau lumut, merah darah burung dara, kuning keemasan disamping sedikit mempergunakan warna hitam dan putih.

Makna Lambang

1. Perisai, secara keseluruhan bermakna sebagai perlindungan pertahanan dan melindungi masyarakat.
2. Bintang, melambangkan bahwa masyarakat Siak adalah masyarakat yang religius, berKetuhanan Yang Maha Esa dan berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Istana Siak, berwarna kuning air melambangkan kebesaran dan kejayaan Kabupaten Siak.
4. Padi dan kapas, melambangkan kesejahteraan, meliputi antara lain: sandang, pangan, papan, dll. merupakan standar kesejahteraan.
5. Roda Pembangunan Bergerigi Dua Belas Berwarna Hitam, melambangkan dinamika roda pembangunan di segala bidang dan tanggal 12 Oktober 1999 resminya Siak menjadi Kabupaten.
6. Gelombang Dua Bertindih, melambangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki Siak yaitu: gelombang warna hitam melambangkan minyak bumi sebagai potensi pertambangan. Gelombang berwarna kuning melambangkan minyak sawit sebagai potensi perkebunan dan pertanian.
7. Pita, menyatakan/melambangkan dinamika Kabupaten Siak yang terus giat membangun.
8. Tulisan Siak Dengan Huruf Latin dan Huruf Melayu, menyatakan nama Kabupaten Siak.
9. Tiga Simpul Ikatan Padi dan Kapas, melambangkan Kabupaten Siak berangkat dari tiga Kecamatan.
10. Warna Hijau Lumut, Kuning Keemasan dan Merah Darah Burung, adalah warna tradisonal khas Melayu Riau.

* Hijau lumut melambangkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, adat istiadat dan kesuburan.
* Kuning keemasan perlambang kebesaran/keagungan dan kemuliaan serta keadilan.
* Merah darah burung, melambangkan keberanian dan semangat di atas kebenaran dan tanggung jawab.
* Hitam putih dan warna-warni asli yang melambangkan keabadian.

Geografis Siak
A. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16’ 30” — 00 20’ 49” Lintang Selatan dan 1000 54’ 21” 102° 10’ 59” Bujur Timur. Secara fisik geografls memiliki kawasan pesisir pantai yang berhampiran dengan sejumlah negara tetangga dan masuk kedalam daerah segitiga pettumbuhan (growth triangle) Indonesia - Malaysia - Singapura.
Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dan tanah podsolik merah kuning dan batuan, dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Daerah mi beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° -- 32° Celsius, dengan kelembaban dan curah hujan cukup tinggi.

Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar.
Selain Sungai Siak, daerah ml juga dialiri sungai-sungai lain, yaitu: Sungai Mandau, Sungai Gasib, Sungai Apit, Sungai Tengah, Sungai Rawa, Sungai Buantan, Sungai Limau, dan Sungai Bayam. Sedangkan danau-danau yang tersebar di daerah ini adalah: Danau Ketialau, Danau Air Hitam, Danau Besi, Danau Tembatu Sonsang, Danau Pulau Besar, Danau Zamrud, Danau Pulau Bawah, Danau Pulau Atas, dan Tasik Rawa.

Berdasarkan perhitungan sikius hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di baçjian barat wilayah Propinsi Riau.

1. Sumber Daya Mineral
Kabupaten Siak memiliki potensi sumber daya mineral berupa minyak dan gas bumi. Lapangan Minyak dan gas bumi pada cekungan Sumatera Tengah umumnya terperangkap dalam struktur lipatan antiklin. Formasi Sihapas yang umumnya tersusun atas batu pasir deltaic, merupakan reservoir utama dan tertutup oleh lapisan lempung dan serpih dan formasi Telisa. Diyakini minyak bumi tersebut merupakan migrasi dan formasi Bangko. Selain minyak bumi, gas juga ditemukan pada formasi Sihapas dan dalam jumlah yang besar ditemukan pada lapangan Libo dan Talas. (Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak, Tahun 2002 — 2011).
Lapangan minyak utama pada cekungan Sumatera Tengah ini adalah lapangan Minas, yang ditemukan pada tahun 1944 oleh tentara Jepang dan berproduksi pertama kali pada tahun 1952 dengan total cadangan diperkirakan mencapai 2 milyar barrel. Zona produksi ini diperkirakan 28 km x 10 km dengan kedalaman 2000 ft - 2600 ft. Jumlah sumur produksi sekitar 345 sumur, termasuk 8 sumur kering dan 47 sumur injeksi air. Total produksi lapangan ini mencapai 350.000 barrel per hari.

2. Sumber Daya Lahan
Data lahan yang ada di Kabupaten Siak pada tahun 2004 menunjukkan bahwa penggunaan lahan yang terbesar di Kabupaten Siak adalah penggunaan lain-lain seluas 231.152,45 hektar atau sekitar 33,7% dan seluruh lahan yang ada. Selanjutnya seluas 158.339,08 hektar atau sekitar 23,1% berupa hutan negara, 143.375,85 hektar atau sekitar 20,9% untuk perkebunan, dan seluas 133.022,95 hektar atau sekitar
19,4% sementara tidak diusahakan.

Potensi gambut di Kabupaten Siak ini mempunyai wilayah yang cukup luas daerah penyebarannya. Penyebaran lahan gambut ini menempati satuan morfologi dataran rendah. Daerah kawasan gambut terletak di sekitar daerah Libo ke arah utara dan barat, daerah sekitar Lubuk Dalam ke arah timur hingga daerah Zamrud, daerah Kec, Sei Apit dan daerah Perawang.

Dengan melihat tataguna lahan ini perhatian perlu diberikan terhadap adanya rawa seluas 5.133 hektar (0,7%), tambak seluas 13,787 hektar (2%) dan kolam/empang seluas 499,83 hektar (0,1%). Mengingat luasnya lahan gambut maupun pengaruh air asin yang ada, tidak semua wilayah yang ada dapat dimanfaatkan bagi kegiatan pembangunan.

2.A. Kawasan Lahan
Kawasan lahan budidaya yang ada di Kabupaten Siak meliputi:

1. Kawasan hutan Produksi
Saat ini kawasan hutan produksi di Kabupaten Siak termasuk ke dalam pengelolaan KPH Kabupaten Siak dan dimanfaatkan untuk kegiatan HPH seluas 495.000 hektar. Bila dipandang dan sisi penataan wang wilayah keberadaan perusahaan HPH dapat menimbulkan dampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun, proses penebangan kayu oleh perusahaan HPH senng kurang memperhatikan aspek konservasi, sehingga pada tempat-tempat tertentu telah teijadi kerusakan lingkungan hutan, diantaranya berupa hutan kritis.

2. Kawasan Pertanian Pangan
a. Lahan basah
Kawasan pertanian lahan basah cenderung tumbuh dan dibudidayakan di sekitar sungai dan kawasan lain yang potensial untuk sawah. Sebagian besar sawah yang terdapat di Kabupaten Siak merupakan sawah tadah hujan dan sebagian kecil merupakan sawah pengairan dan pasang surut.

b. Lahan Kering Semusim
Komoditi lahan kering yang diunggulkan adalah buah-buahan, palawija, sagu, dan sayuran. Lokasi kegiatan mi tersebar di hampir semua kecamatan dan pada kawasan pemukiman transmigrasi.

3. Kawasan Perkebunan
Kawasan budidaya perkebunan merupakan kegiatan usaha tani yang utama di Kabupaten Siak, dengan komoditi unggulan: Karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi. Lokasi perkebunan ini mendominasi Struktur Tata Ruang dengan pola menyebar di seluruh kawasan Kabupaten Siak.
a.Perkebunan Besar/Swasta
Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh ijin lokasi di wilayah Kabupaten Siak hingga tahun 1997 tercatat 31 perusahaan yang menempati areal seluas 215.106 hektar. Masing-masing perusahaan mengembangkan satu jenis komoditi unggulan, yaitu kelapa sawit atau karet. Sedangkan luas HGU yang telah direalisasikan baru mencapai 15 perusahaan dan mecakup lahan seluas 87.480 hektar. b. Perkebunan Rakyat
Lokasi perkebunan rakyat tersebar disekitar kawasan pemukiman dan perkebunan besar yang berfungsi sebagai plasma dan perkebunan besar. Jenis komoditi yang dibudidayakan antara lain karet, kelapa sawit, kelapa dan kopi. 4. Kawasan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi

Potensi minyak bumi yang terdapat di Kabupaten Siak dapat dikatakan sangat besar, yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Siak. Perusahaan pertambangan minyak bumi yang beroperasi diwilayah ini antara lain adalah PT Caltex Paafic Indonesia dan PT Kondur Petrolium. Keberadaan mmnyak diwilayah Kabupaten Siak ini telah memberikan kontribusi cukup besar dan memacu peitumbuhan ekonomi wilayah.

5. Kawasan Pemukiman
Untuk lokasi pemukiman sebagian besar berada di perkotaan dan hanya sebagian kecil saja yang berada diperkampungan yang umumnya linier di sisi jalan utama, dipinggiran sungai Siak dan juga ada yang terkonsentrasi dipusat-pusat desa. Pemukiman yang terdapat di Kabupaten Siak mempunyai tiga karakter, yaitu pemukiman perkotaan, pemukiman pedesaan dan pemukiman transmigrasi. Pemukiman perkotaan umumnya terletak disepanjang simpul-simpul jalan utama maupun pusat kegiatan industri dengan sebagian besar penduduknya bekerja di sektor ekonomi perkotaan, sedangkan yang dibagian pinggir erat kaitannya dengan pertanian dan perkebunan dimana penduduknya bekerja disektor tersebut.

2.B. Pergeseran Pengunaan Lahan
Pergeseran penggunaan lahan yang terjadi di Kabupaten Siak sukar di analisis karena konsistensi data yang tersedia sangat meragukan. Fluktuasi perubahan sangat besar; contoh paling ekstrim adalah data luas rawa dan semula 8.561 hektar pada tahun 2002, meluas menjadi 24.084 hektar pada tahun 2003 dan menyempit lagi menjadi 5.133 hektar pada tahun 2004. Dengan kondisi data lahan semacam ini analisa trend (kecenderungan) tidak dapat dilakukan. Selanjutnya kegiatan pengendalian dan pengawasan terhadap penggunaan lahan akan sulit dilakukan. Keadaan ini akan membahayakan bagi kawasan yang mempunyai nitai ekonomi dan nai kelestanan tingkungan tinggi, seperti hutan dan perkebunan.

3. Sumber Daya Air
Sumber Daya Air permukaan terdiri dan dua sumber utama yaltu sungai dan rawa. Sungai Siak merupakan sungai utama di daerah ini dengan debit aliran bulanan rata-rata 123 m3/detik padan bulan kering dan ratarata 575 m3/detik pada bulan basah. Aliran sungai ini sangat dipengaruhi oleh gerak pasang naik dan pasang surut air laut. Waktu antara pasang naik maksimum dan pasang surut minimum adalah 7,5 jam. Sedangkan selang antara pasang surut minimum ke pasang naik maksimum adalah 4 jam. Fluktuasi rata-rata muka air sungai Siak mi adalah 1493 mm. Air rawa rawa di utara dan timur pada daerah ini yang merupakan dataran banjir Sungai Siak. Kedalaman rawa bervariasi antara 1 - 1,5 meter, berada pada lapisan lempung bercampur gambut.
Kualitas air permukaan yang berasal dari Sungai Siak memiliki kuatitas jelek dengan kandungan beberapa unsur (sodium, nitrat silikat dan zat organik) relatif tinggi dibanding baku mutu air minum dan pH relatif rendah. Secara visual air yang berasal clan Sungai Siak mi keruh berwarna coklat dan berbau. Apabila air permukaan ini akan digunakan sebagai sumber air baku, diperlukan unit pengolahan air yang lengkap. Air rawa secara visual berwarna coklat dan kandungan unsur-unsur mineral sangat rendah.

Air tanah clangkal secara visual terllhat keruh berwarna coldat kehitaman dan secara laboratorium terlihat panyak mengandung unsur-unsur Na, S04, C03, HCO3 serta zat organik (bakteni colliform) yang relatif sangat tinggi dibandingkan mutu air baku. Sedangkan air tanah datam (artesis) hampir sama kualitasnya dengan air tanah dangkal. Kandungan unsure-unsur Sodium (Na) dan karbonat (C03) masih relatif tebih tinggi dan standar kualltas air minium.
Dua buah sungai besar, yaitu Sungai Siak dan Selat Panjang merupakan urat nadi perhubungan yang sangat penting tidak hanya bagi Kabupaten Siak, tapi juga bagi Propinsi Riau. Sarana perhubungan sungai dan laut digunakan untuk kegiatan pergerakan dan perpindahan penduduk maupun barang.

4.Tingkat Pencemaran dan Produksi Limbah
Kabupaten Siak belum memiliki sistem janngan penyaluran air limbah perpipaan maupun Instalasi Pengotahan Air Limbah (IPAL). Prasarana yang digunakan dalam pengelolaan air limbah antara lain berupa jamban keluarga, MCK dan saturan terbuka. Air timbah rumah tangga yang ditangani oleh masyanakat terbatas pada pembuangan dan Wc/jamban keluarga dengan ditampung dalam tangki septik atau cubluk maupun pembuangan langsung ke saluran atau sungai terdekat. Air bekas dapur atau kamarmandi disalurkan ke saluran drainase, sungai atau dibuang ke lahan kosong/persawahan. Kebiasaan penduduk membuang air limbahnya ke saluran drainase atau sungal, harus ditiadakan secara perlahan dengan memberikan penyuluhan terus menerus mengenai adanya bibit penyakit yang dapat ditularkan melalui air.

Limbah padat yang dihasilkan aktivitas masyarakat di Kabupaten Siak belum dikelola secara khusus oleh dinas/instansi. Sampah yang dihasilkan baik oleh penduduk maupun kegiatan industri dikelola masing-masing. Seinng dengan perkembangan Kabupaten, maka diperlukan dinas/instansi khusus untuk menangani persampahan karena jumlah volume sampah meningkat terus seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi dan industri. Kondisi air tanah yang relatif rendah terhadap permukaan tanah menyebabkan pengelolaan sampah dengan cara menimbun dalam lubang ditanah kurang baik. Sampah akan terendam oleh air tanah sehingga proses composting tidak berjalan dengan baik. Untuk daerah pedalaman yang jauh dan jalan raya yang sulit dijangkau armada pengangkut sampah, cara penimbunan atau sistem pengolahan setempat masih bisa ditolerir. Sedangkan pada wilayah industri dan perkotaan yang padat, seperti pasar, pertokoan, perumahan dan daerah komersial, diperlukan Sistem Terpusatdengan Tempat PembuanganAkhir (TPA)

Wastek dan Wasdal Penataan Ruang, Amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007

2009-08-10T02:56:00.000-07:00

Wastek dan Wasdal Penataan Ruang, Amanat Undang-Undang No. 26 Tahun 2007
Sumber : admintaru_060809
6 Agustus 2009

Undang-undang Penataan Ruang No. 26 tahun 2007 khususnya pasal 8 mengamanatkan, pengawasan penyelenggaraan penataan ruang menjadi wewenang Pemerintah. Pemerintah Pusat berwenang melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov), sedangkan Pemprov berwenang melakukan pengawasan terhadap Pemerintah Kabupaten/Kota. Bentuk pengawasan penyelenggaraan penataan ruang yang dilakukan meliputi Pengawasan Teknis (Wastek) dan Pengawasan Pengendalian (Wasdal) Kegiatan Dekonsentrasi . Hal tersebut diungkapkan Direktur Penataan Ruang Wilayah II Sri Apriatini Soekardi dalam Konsinyasi Wastek dan Wasdal di Hotel Akmani, Selasa (4/8).

Di kesempatan yang sama, Kasubdit Pembinaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah II Raymond Kemur mensosialisasikan Petunjuk Teknis Wastek Tahun 2009. Dalam paparannya, Raymond menjelaskan mengenai audit terhadap sekitar bangunan Sumber Daya Air di kawasan perkotaan dan laporan hasil pengawasan kegiatan swakelola dan kontraktual Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dekonsentrasi.

Selain itu, disampaikan pula progres kegiatan, isu strategis dan kendala pelaksanaan kegiatan Wastek dan Wasdal tahun 2008 dan 2009 untuk masing-masing SKPD lingkup Jawa Bali. Pada tahun 2008, semua SKPD Provinsi telah berupaya untuk menyebarkan kuisioner Wastek kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota, namun sebagian besar tidak dikembalikan karena mengalami kesulitan dalam pengisiannya, imbuh Raymond.

Kasubdit Lintas Wilayah Jawa-Bali Doni Janarto Widiantono menambahkan, dari hasil monitoring dan evaluasi Pemerintah Pusat, diketahui bahwa progres e-monitoring SKPD antara rencana dan realisasi masih terdapat deviasi yang cukup besar. Sedangkan untuk Petunjuk Operasional Kegiatan (POK), hasil yang telah disempurnakan adalah oleh Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah, imbuhnya saat memberikan penjelasan tentang pelaporan e-monitoring dan POK.

Perwakilan dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah masing-masing provinsi mengungkapkan, saat ini laporan pelaksanaan pemerintahan dekonsentrasi telah disampaikan kepada Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Kendala yang umumnya dihadapi adalah format dari masing-masing Departemen yang berbeda, sehingga menyulitkan dalam pelaporan.

Selain dihadiri oleh perwakilan Bappeda Provinsi, pertemuan ini juga dihadiri oleh SKPD dan Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkup Wilayah Jawa Bali. Diharapkan kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Nn/Ww/ibm).

Alih Fungsi Lahan Mendapat Prioritas

2009-08-10T02:55:00.000-07:00

Alih Fungsi Lahan Mendapat Prioritas

29.06.2009 | pertanahan | tidak ada komentar

Jakarta, Kompas - Pemerintah secara resmi akan mengusulkan kepada DPR agar pembukaan lahan pertanian baru di luar Pulau Jawa diintegrasikan dengan program transmigrasi. Petani yang lahannya mengalami alih fungsi akan mendapat prioritas.

Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian Hilman Manan, Jumat (26/6) di Jakarta, mengungkapkan, pembukaan lahan baru itu merupakan kewajiban pihak yang melakukan alih fungsi, baik di kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan maupun lahan cadangan pangan.

”Kalau tidak diintegrasikan dengan program transmigrasi akan ada kendala terkait siapa yang akan menggarap lahan pengganti itu. Menyiapkan lahan pengganti yang sesuai sekaligus membangun infrastruktur merupakan kewajiban, tetapi menumbuhkan budaya bertani juga perlu diciptakan agar pertanian bisa berkelanjutan,” katanya.

Dalam rangka mempertahankan budaya pertanian sekaligus memenuhi rasa keadilan, ada prioritas bagi petani yang lahannya terkena alih fungsi untuk masuk program transmigrasi. Kalau mereka tidak bersedia, kesempatan boleh diberikan ke pihak lain.

Rencana integrasi pembukaan lahan pertanian baru dengan program transmigrasi ini akan menjadi usulan pemerintah agar bisa masuk dalam Rancangan Undang-undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LPPB).

RUU inisiatif DPR itu saat ini tengah dibahas pada tingkat panitia kerja. RUU itu diharapkan dapat disahkan menjadi undang- undang oleh DPR periode 2004 - 2009.

Hilman mengatakan, sanksi pidana dan perdata terhadap pelaku alih fungsi lahan pertanian sudah ada. Bahkan sanksi tidak hanya kepada pejabat pemerintah yang melakukan praktik penyimpangan, tetapi juga kepada swasta.

Menteri Pertanian Anton Apriyantono mengatakan, lahan pertanian pangan di Indonesia perlu mendapat perlindungan. Tanpa itu, alih fungsi lahan akan terus terjadi. Ini ancaman serius bagi ketersediaan pangan ke depan. (MAS)

Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

2009-08-10T02:50:00.000-07:00

Tugas, Pokok dan Fungsi Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan

21/11/2008

Pasal 437

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi,sinkronisasi pelaksanaan penyusunan dan evaluasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaannya.

Pasal 438

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 437, Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

penyiapan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang, dan pertanahan;
pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan nasional dan rencana pendanaannya di bidang tata ruang dan pertanahan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan;
pengkajian kebijakan perencanaan pembangunan nasional dibidang tata ruang dan pertanahan;
pemantauan, evaluasi dan penilaian kinerja pelaksanaan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang dan pertanahan;
penyusunan rencana kerja pelaksanaan tugas dan fungsinya serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaannya;
melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan pejabat fungsional perencana di lingkungan direktoratnya.

Pasal 439
Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan terdiri dari:
a. Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan;
b. Sub Direktorat Tata Ruang;;
c. Sub Direktorat Pertanahan.

Pasal 440

Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas mengumpulkan data dan informasi tata ruang dan pertanahan, melaksanakan inventarisasi kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan serta melakukan sosialisasi dalam pelaksanaannya.

Pasal 441

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 440, Sub Direktorat Informasi dan Sosialisasi Tata Ruang dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

pelaksanaan sosialisasi hasil pengkajian kebijakan di bidang tata ruang dan pertanahan;
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan;
pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang informasi tata ruang dan pertanahan.

Pasal 442

Sub Direktorat Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 443

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 442, Sub Direktorat Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

pengkajian kebijakan dan peraturan di bidang tata ruang;
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang tata ruang;
penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang tata ruang;
penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;
pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang tata ruang;
pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang tata ruang.

Pasal 444

Sub Direktorat Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pertanahan serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaannya.

Pasal 445

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 444, Sub Direktorat Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

pengkajian kebijakan dan peraturan di bidang pertanahan;
pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional di bidang pertanahan;
penyusunan rencana pembangunan nasional di bidang pertanahan;
penyusunan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan;
pelaksanaan inventarisasi dan analisis berbagai kebijakan dan informasi yang berkaitan dengan penyiapan rencana pendanaan pembangunan di bidang pertanahan;
pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana, kebijakan, dan program-program pembangunan di bidang pertanahan.

Presiden Instruksikan Segera Inventarisir Pulau-Pulau

2009-08-09T12:06:00.000-07:00

Presiden megawati Instruksikan Segera Inventarisir Pulau-Pulau

Rabu, 04 Pebruari 2004

PEKANBARU (Riau Online): Presiden Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh menteri dan badan terkait untuk segera menginventarisir pulau-pulau yanbg ada, terutama yang belum punya nama. Ia berharap seluruh menteri terkait segera mensinergikan pulau-pulau tersebut, sehingga diketahui berapa jumlah kongkretnya.

"Pulau-pulau tersebut mesti didata ulang, terutama yang belum memiliki nama. Untuk pemberian nama ini sangat kami harapkan betul digali dari kesejarahannya. Karena kemungkinan pulau tersebut secara tradisional dan budaya sudah punya nama tetapi hilang dalam catatan sejarah," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di gedung utama DPRD Riau, Senin (8/3) sore.

Mega menyebutkan, pengamanan pulau kita yang tidak hanya tidak berpenghuni tetapi juga terpencil dan bahkan terluar. Sekarang, pemerintah pusat terus memroses dengan negara tetangga yang terkait dengan pulau-pulau yang terletak di bagian terluar dari Negara Kesatuan RI (NKRI). Pulau-pulau tersebut memiliki arti yang sangat penting karena menyangkut batas negara dengan negara tetangga.

"Kita sedang dan terus melakukan pembicaraan dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua New Guine dan lainnya menyangkut batas wilayah kita. Sehingga dengan demikian eksistensi negara kesatuan RI secara kongkret memang bisa diterapkan dalam konsep tata wilayah negara kepulauan kita," tuturnya.

Presiden tidak bisa membayang jika suatu waktu ada masalah yang menimpa suatu pulau padahal pulau tersebut tidak punya. "Saya sering guyon dengan Pak Djatun (Menko Perekonomian Doradjatun KontjoroJakti, Red), kalau TNI AL mau memberitakan dalam keadaan bahaya di suatu pulau yang tidak bernama, bagaimana cara menyebutkannya. Paling-paling dari koordinat. Tetapi tidak semua kita tahu soal koordinat. Kalau tidak tahu kan repot sekali. Kalau pulau itu punya nama setidaknya kita bisa mencarinya di peta," kata Megawati lagi.

Makanya, pembenahan tata ruang wilayah sangat diperlukan. Satu sisi, kata Presiden, tata ruang nasional akan menampilkan format yang utuh bagi negara kesatuan RI, sebagai wujud NKRI. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dapat melihat jauh ke depan. Paling tidak eksistensi ini bisa dipertahankan selama 50 tahun atau satu abad ke depan.

Namun tata ruang nasional ini tidak akan berjalan tanpa adanya tata ruang daerah. Meski, katakan lah satu daerah wilayahnya cuma sebegitu. Tetapi kalau ditata dengan baik dapat membangun sinergi di tingkat pusat dan daerah, terutama di kabupaten/kota dalam provinsi.

"Jika kita sudah berhasil menyusun tata ruang ini, kita dapat menyusun rencana secara tepat dan melaksanakan program-program pembangunan secara pasti tanpa harus setiap saat berdebat ketika kita akan melaksanakan program-program tadi," tuturnya.

Presiden mencontohkan, jika tata ruang suatu wilayah di kabupaten tidak ditata, lima tahun ke depan daerah itu menjadi amburadul. Yang akhirnya ketika berkeinginan memperkuat dengan desentralisasi ini melalui Otonomi Daerah, justru daerahnya tidak siap. "Kalau sudah amburadul begitu, penduduk di daerah itu akhirnya berangkat ke tempat lain, karena daerahnya sendiri sudah tidak nyaman akibat tata ruang yang tidak diberlakukan secara baik," katanya.

Megawati mengakui, langkah kita lambat dalam mengatur tata ruang ini. Di tingkat nasional, setelah sekian lama, hal tersebut ternyata belum juga tuntas. Presiden juga memahami, penyelesaian masalah tata ruang tidak akan pernah mantap tanpa adanya pengaturan tata ruang tidak akan pernah mantap tanpa adanya tata ruang di tingkat daerah. Sebaliknya, tata ruang di daerah tidak pula dapat terwujud nasional tanpa adanya kerangka yang jelas dalam tata ruang tingkat nasional.

Dengan pemahanan tadi, pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah sebagai realisasi kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Kerja Nasional di Surabaya, Juli tahun lalu. Pertemuan di Surabaya itu perlu dilihat sebagai katalisator untuk membangun sinergi dalam membangun dan mengatur tata ruang di tingkat pusat dan daerah, ataupun koordinasi yang lebih baik dalam pengaturan tata ruang di antara kabupaten atau kota dalam satu provinsi.

Presiden mengaku, begitu banyak kesulitan yang dihadapi dalam menyusun dan menetapkan tata ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Waktu yang diperlukan untuk menyusun pun demikian lama dan melelahkan. Ia berharap rapat kerja kali ini dapat mengambil pendekatan bagian demi bagian wilayah.

"Oleh karena itu, saya benar-benar minta agar segala hasil yang telah kita capai dapat dikelola dengan disiplin, ketat dan dilaksanakan secara tepat pula," ungkapnya.

Megawati menambahkan, perubahan atau penyesuaian atau apapun namanya, jelas dapat saja terjadi. Namun demikian, lakukan lah semua itu sesuau dengan syarat-syarat, prosedur dan secara terbuka. Undang-undang jelas mensyaratkan langkah itu.

Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal di kesempatan terpisah menyebutkan rapat kerja tersebut diikuti sejumlah menteri, seluruh gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, serta pejabat esolan satu dan dua seluruh Sumatera, Jawa dan Bali. Rapat tersebut direncana berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9/3).

Usai membuka secara resmi Raker tersebut, Presiden dan rombongan malam itu jgua langsung kembali ke Jakarta. Rencana meresmikan Jembatan Rumbai Jaya di Kabupaten Indragirihilir menjadi batal karena mepetnya waktu kunjungan Presiden dan cuaca buruk. Karena, sejak siang hingga sore harinya, kota Pekanbaru diguyur hujan lebat.(win)

persoalan tata ruang baik secara nasional sudah sejak lama di bahas dan di instruksikan kepada seluruh kepala daerah seluruh indonesia, namun propinsi riau sampai saat ini belum ada satupun yang rampung tata ruangnya baik skala kabupaten maupun secara keseluruhan propinsi riau, apa sebenarnya yang terjadi??? apakah ada kepentingan didalam penyusunan tata ruang propinsi riau????

POTENSI AIR BERDASARKAN KEDALAMAN DI KABUPATEN ROKAN HILIR

2009-08-08T18:44:00.000-07:00

SUMBER : DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Potensi air berdasarkan kedalaman dikabupaten Rokan Hilir

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang propinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang propinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

POTENSI AIR BERDASARKAN KEDALAMAN DI KABUPATEN ROKAN HULU

2009-08-08T18:38:00.000-07:00

Sumber : departemen pekerjaan umum

potensi Air Berdasarkan Kedalaman Dikabupaten Rokan Hulu

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang propinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang propinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

POTENSI AIR BERDASARKAN KEDALAMAN DI KABUPATEN INHU

2009-08-08T18:36:00.001-07:00

Sumber : Departemen Pekerjaan Umum

Potensi Air Berdasarkan Kedalaman Dikabupaten INHU

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang propinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang propinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

POTENSI AIR BERDASARKAN KEDALAMAN DI KABUPATEN INHIL

2009-08-08T18:32:00.000-07:00

SUMBER : departemen pekerjaan umum

potensi air berdasarkan kedalaman dikabupaten INHIL

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang propinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang propinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

POTENSI AIR BERDASARKAN KEDALAMAN DI KABUPATEN BENGKALIS

2009-08-08T18:29:00.001-07:00

Sumber : departemen pekerjaan umum

potensi air berdasarkan kedalaman di kabupaten bengkalis

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang propinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang propinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

POTENSI AIR BERDASARKAN KEDALAMAN DI KABUPATEN PELALAWAN

2009-08-08T18:21:00.000-07:00

SUMBER : Dapertemen pekerjaan umum

potensi air berdasarkan kedalaman dikabupaten pelalawan

blogs ini dibuat agar kita sama-sama memahami arti pentingnya pemetaan ruang propinsi riau yang berbasiskan masyarakat, dan menempatkan setiap ruang propinsi riau sesuai dengan peraturan yang di sepakati bersama, serta tidak merugikan ekologi dan masyarakat yang ada.

Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau - Presentation Transcript

2009-08-06T02:09:00.000-07:00

Kontroversi Perizinan Hti Di Provinsi Riau - Presentation Transcript

KONTROVERSI PERIZINAN HTI DI PROVINSI RIAU
- STUDI KASUS
- PT. RAPP SEKTOR PELALAWAN
- Keputusan Menteri Kehutanan
- Nomor 356/Menhut-II/2004
Oleh: Raflis, Yayasan Kabut Riau Rivani Noor, Cappa Sebagai Bahan Masukan Untuk Panel Pakar I Sertifikasi Bertahap Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari PT. RIAU ANDALAN PULP AND PAPER (PT. RAPP) Sektor Pelalawan di Kabupaten Pelalawan dan Siak Propinsi Riau dengan luas 75.640 ha
Sekilas Perizinan HTI pada Kawasan Gambut Di Provinsi Riau
- Izin HTI yang melanggar aturan perundangan adalah:
- Pelanggaran Oleh SK Mentri Seluas 864,325 ha
- Pelanggaran Oleh SK Bupati Seluas 230,624 ha
- Bertentangan Dengan:
- PP 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Nasional
- Kepres 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Provinsi Riau
Sumber Peta: Jikalahari
Aturan Hukum Yang Mengatur Pemanfaatan Ruang di Propinsi Riau
- Kepmen 137/1986 Tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan
- Perda No 10 Tahun 1994 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
- SK Gubernur No 105.a/III/98 tahun 1998 tentang padu serasi RTRWP dan TGHK
Ketiga Aturan hukum Tersebut Tidak saling membatalkan dan terdapat perbedaan alokasi rencana pemanfaatan pada ruang yang sama.
- Persoalannya adalah
- Departemen Kehutanan Mengeluarkan perizinan sesuai dengan Peta TGHK
- Alokasi pemanfaatan Ruang dalam TGHK banyak yang bertentangan dengan:
STUDI KASUS PT. RAPP SEKTOR PELALAWAN Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004
- 10 Nopember 1996 , Izin Prinsip Penambahan areal Surat Menteri Kehutanan No. 1547/Menhut-IV/1996 tanggal, pada areal seluas 121.000 hektar,
- 24 Desember 1997, Gubernur memberikan Rekomendasi Pencadangan Tambahan Areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, Surat Gubernur Riau Nomor 522.2/EK/3752
- 19 Desember 1997, Keluarnya Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI Komisi amdal pusat
- 19 Desember 2001 Persetujuan ANDAL, RKL/RPL Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT. Riau Andalan Pulp and Paper dari gubernur
- 22 Juli 2004, Permohonan Addendum SK HPHTI/IUPHHKT (Surat Direktur Utama PT. Riau Andalan Pulp and Paper Nomor 32/RAPP-J/VII/2004)
- 16 September 2004, Persetujuan Badan Planologi Kehutanan, surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.161/VII-KP/Rhs/2004 tanggal seluas 75.640 ha
- Keluarnya Keputusan Mentri Kehutanan Nomor 356/MENHUT-II/2004
Peyimpangan 1
- SK 1547/Menhut-IV/1996 dikeluarkan pada kawasan yang masih punya tutupan hutan yang cukup baik.
- Regulasi: PP 7 Tahun 1990 pasal 5 ayat 1 Areal hutan yang dapat diusahakan sebagai areal HTI adalah kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif.
- Fakta : Berdasarkan Citra Landsat Tahun 1996, Tutupan hutan alam masih dalam keadaan baik. (Citra Landsat 1996)
Sumber Peta: WWF Riau
Penyimpangan 2
- SK 1547/Menhut-IV/1996 dikeluarkan pada kawasan yang masih mempunyai izin HPH
- Regulasi: PP 7 Tahun 1990 Pasal 7 ayat (3)Hak Pengusahaan HTI tidak dapat diberikan dalam areal hutan yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan (HPH).
- Fakta : Terdapat 1 Izin HPH yang masih aktif dalam areal ini
Penyimpangan 3
- Sebagian kawasan yang diberikan dalam SK 1547/Menhut-IV/1996 ini berada dalam kawasan lindung berdasarkan Perda no 10 tahun 1994 Tentang rencana tata ruang wilayah provinsi
- Regulasi: PP 7 1990 Pasal 8 ayat (2) Hak Pengusahaan HTI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan oleh Menteri setelah mendengar saran dan pertimbangan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. (Penjelasan Ayat (2)Saran dan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah diperlukan agar pembangunan HTI sinkron dengan rencana pembangunan wilayah)
- Fakta:
Penyimpangan 4
- Regulasi : Kepres 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, PP 47 Tahun 1997 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Fakta 1: Keluarnya Persetujuan ANDAL, RKL dan RPL HPHTI Komisi amdal pusat 19 Desember 1997 dan 19 Persetujuan ANDAL, RKL/RPL Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT. Riau Andalan Pulp and Paper surat gubernur Desember 2001
- Fakta 2 : Banyak data yang menunjukkan bahwa kawasan ini adalah kawasan gambut
Data Tentang Kawasan Bergambut
- Peta Lahan Basah Skala 1:2.500.000 Pusat Survey Sumberdaya Alam Darat Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional Bakosurtanal) 1990
- Peta Lahan Kawasan Lindung Skala 1:2.500.000 Pusat Survey Sumberdaya Alam Darat Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) 1990
- Peta Penutupan Lahan Provinsi Riau Skala 1: 3.000.000 Badan Planologi Kehutanan Tahun 2002
- Peta Penutupan Lahan Provinsi Riau Skala 1: 3.000.000 Badan Planologi Kehutanan Tahun 2005
- Peta Luas Sebaran Lahan Gambut dan Kandungan Karbon Provinsi Riau Skala 1: 250.000, Wetlands International 2002
- Peta Bahan Batuan Induk, Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Riau Departemen Kehutanan 2006
- Peta Fisiografi, Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan Riau Departemen Kehutanan 2006
- Peta Topografi (lembar Siak) Skala 1: 250.000 Army Map Service tahun 1955
- Peta Topografi (Lembar Sorek, Kerinci, Buatan, Pangkalan Bunut, Kuala Panduk, Dayun, Tanjung Putat, Tasik Metas) Skala 1: 50.000 Bakosurtanal tahun 1976
- Peta Hasil Riset Kedalaman Gambut di Semenanjung Kampar, Jikalahari 2005
Penyimpangan 5
- Konversi Lahan Telah dilakukan Sebelum Izin Definitif dikeluarkan ( SK.356/MENHUT-II/2004)
- Regulasi : UU Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat huruf e menegaskan, setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan huruf (f) junto pasal 78 ayat (4) yang melarang siapapun menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.
- Fakta: Lahan Sudah dikonversi semenjak tahun 2000 sekitar 6.458 ha, tahun 2001-2002 seluas 54,218 ha, tahun 2003-2007 seluas 3.924 ha.
- Data yang mendukung: Peta Tutupan hutan alam 1999, Peta Tutupan hutan alam tahun 2004, Peta Penutupan Lahan Provinsi Riau Skala 1: 3.000.000 Badan Planologi Kehutanan Tahun 2002, Informasi Spasial daerah genangan Lapan 2002, Citra Landsat Provinsi Riau 2003 BKTRN, Citra Landsat Composite 2005
Dampak
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi Riau 2001-2015 Lebih Cenderung membiarkan SK Mentri atau SK Bupati/Gubernur yang telah dikeluarkan Pada Kawasan Yang seharusnya dilindungi Menurut Peraturan Perundangan (PP 47 1997 dan Kepres 32 1990)
- Pelanggaran Tata Ruang cenderung dibiarkan dan tidak ditindak.
- Wilayah ini akan akan dikembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung pada tahun 2050
- Ayat 2 :Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masin -masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ayat 3 Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- Ayat 4 Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Seharusnya: Sesuai dengan Semangat Penegakan hukum Ruang yang terdapat dalam UU No 26 Tahun 2007 Pasal 37
Skenario Hijau 2050
- Izin yang habis pada periode ini dikembalikan fungsinya sesuai peruntukannya
Kesimpulan
- Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004
- Dokumen Amdal, serta hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur (diduga terjadi manipulasi data)
- Sesuai dengan Undang-undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang maka Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 356/Menhut-II/2004 bisa dibatalkan demi hukum
- Dapat diduga telah terjadi jual beli kebijakan antara pihak perusahan dengan pejabat berwenang dalam proses pengeluaran izin.
- Ada indikasi tindak pidana sesuai dengan pasal pasal 50 undang undang No 41 Tentang Kehutanan
- Penyusunan Rencana Tata Ruang Provinsi tidak boleh mempertimbangkan perizinan yang cacat hukum
- Ada Kebijakan Nasional Untuk Tidak Mengkonversi Lahan gambut
- Proses Sertifikasi PHTL tidak bisa dilanjutkan

POTENSI DAERAH RIAU DALAM BIDANG KEHUTANAN

2009-08-06T01:58:00.000-07:00

POTENSI DAERAH RIAU DALAM BIDANG KEHUTANAN

1.		KABUPATEN KAMPAR
		Pembangunan sektor kehutanan diarahkan langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pemeliharaan ketahanan sumber daya alam, fungsi hutan, lingkungan hidup, manajemen air dan fungsi lainnya. Pada tahun 2006 kawasan hutan di kabupaten ini tercatat seluas 244.669,27 Ha.

2.		KABUPATEN BENGKALIS
		Di Kabupaten Bengkalis terdapat 285.936,70 hektar Hutan Negara yang tersebar pada 13 wilayah kecamatan. Hutan di kabupaten Bengkalis meliputi flora dan fauna, sementara Hutan Bakau banyak ditemui di sepanjang pesisir pantai, dan hasil hutan lainnya banyak digunakan untuk bahan baku industri.

3.		KABUPATEN SIAK
		Sebagian besar daerah Kabupaten Siak merupakan kawasan hutan yang diberi nama Kawasan Hutan Produksi, Hutan Suaka Alam, Hutan Bakau, dan Hutan Marga Satwa. Pemanfaatan hutan adalah dalam wujud eksploitasi hutan, produksi dari hasil hutan yang merupakan kayu bulat, kayu bulat kecil (bahan baku untuk chip), dan produksi khusus seperti kayu lapis, moulding, papan, kayu gergajian, kayu bakau dan produksi arang.

4.		KABUPATEN KUANSING
		Pengembangan sektor kehutanan diarahkan langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pemeliharaan ketahanan sumber daya alam, fungsi hutan, lingkungan hidup, manajemen air dan fungsi lainnya. Pada tahun 2006 kawasan hutan di kabupaten ini tercatat seluas 58.611,95 Ha. Jumlah lahan tersebut terdiri dar hutan lindung seluas 21.006,33 Ha, hutan produksi terbatas seluas 37.605,62 Ha. Sementara produksi di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari kayu bulat sebanyak 3.722,43 m3 dan kayu gergajian sebanyak 12.470,41 m3.

5.		KABUPATEN ROKAN HULU
		Perusahaan sektor kehutanan, berskala menengah atau skala kecil memberi kontribusi sungguh penting bagi PDRB daerah Rokan Hulu. Kontribusi dari perusahaan skala kecil dan menengah kepada PDRB daerah adalah 9% sementara perusahaan skala kecil 7%.

6.		KABUPATEN ROKAN HILIR
		Ada beberapa potensi kehutanan di Kabupaten Rokan Hilir. Total luas lahan di daerah ini pada tahun 2006 adalah 208.159 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung 10.994 Ha, Hutan Produksi tetap 118.242.58 Ha. Komoditas dari sektor kehutanan di Kabupaten ini terdiri dari beberapa produksi kayu seperti 3.729,0506 m³, kayu bulat 12.343,53 m³, dan kayu lapis 45.808,1225 m³ (Dinas Kehutanan Provinsi Riau, 2006).

Pemutakhiran Terakhir : 22 Mei २००९

2009-08-03T23:42:00.000-07:00

kapankah RTRW riau rampung, akankah tarek ulur kepentingan ini berlangsung lama
bagi wilayah berdasarkan kepentingan pribadi, akan membuat lama dalam penyusunan RTRWP riau, kasihan rakyat yang jadi korban akibat keserakahan dan kepentingan pribadi dalam tarek ulur penyusunan tata ruang propinsi riau

PLN kembali mengila......matikan listrik 12 jam sehari

2009-07-30T02:57:00.000-07:00

Kamis, 30 Juli 2009 , 09:19:00

Pemadaman Kembali 12 Jam

MASIH BERFUNGSI: Satu-satunya turbin yang masih berfungsi di PLTA Koto Panjang akibat elevasi debit air waduk kurang dari batas minimal 77 meter.(said mufti/riau pos)

PEKANBARU (RP) - Pelanggan listrik PLN —khususnya di Pekanbaru dan sekitarnya— tampaknya harus kembali bersabar. Setelah durasi pemadaman listrik berkurang menjadi total enam hingga sembilan jam beberapa hari terakhir, terhitung Kamis (30/7) ini, pemadaman kembali berlangsung 12 jam dengan durasi per tiga jam atau empat kali pemadaman.

Kondisi ini akan berlangsung hingga Senin (3/8) mendatang. Penyebabnya adalah karena adanya pemasangan satu unit servomoog di Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Ombilin di Sawahlunto, Sumatera Barat. Ini dilakukan untuk meningkatkan kehandalan dari pembangkit tersebut. Servomoog yang merupakan pengontrol peralatan pembagi uap.

“Hal ini berarti Riau akan mengalami defisit sebanyak 85 MW. Namun mulai Selasa (28/7) sudah dapat dibantu PLTG Teluk Lembu yang beralih menjadi PLTD Teluk Lembu sebanyak 15 MW,’’ ujar Manajer Perencanaan PLN Wilayah Riau dan Kapulauan Riau, Yugo Riyatmo.

Menurut Yugo, pemasangan dilakukan hari ini, karena akan ada jeda dua hari, Sabtu dan Ahad, dimana beban puncak berkurang. Sehingga dampak dari pemadaman tersebut tidak terlalu kerasa.
Manajer Sumber Daya Manusia Komunikasi Hukum dan Administrasi PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau (WRKR) Suwandi Siregar menambahkan ini sekaligus persiapan menyambut bulan Suci Ramadan.

“Jika sesuai jadwal pemasangan servomoog ini dilakukan pertengahan Agustus. Namun dipercepat akhir Juli, dikarenakan urgennya permasalahan ini,’’ terangnya.

Suwandi mengatakan pemadaman untuk bulan Ramadan mendatang berkurang atau diminimalisir sekecil mungkin. Namun, ia tidak bisa memastikan berapa kali akan dilakukan pemadaman setiap harinya.

Beberapa upaya yang dilakukan PLN untuk menghadapi bulan Ramadhan yakni Pemasangan servomoog PLTU Ombilin, hujan buatan untuk menaikkan debit air PLTA Koto Panjang, menambah kesiapan Kit PLTD Selincah dan PLTG Pauh Limo. Mengupayakan tambahan transfer dari sistem Sumbagut dan penambahan kapasitas Kit seperti menyewa PLTG Kramasan, menyewa PLTG Banyuasin dan menyewa PLTG Talang Duku.

Belum Diketahui Kapan Berakhir
Yugo juga mengatakan, pemadaman listrik bergilir yang terjadi saat tidak dapat diprediksi kapan akan berakhir. Dikarenakan pemadaman bersifat situsional seperti keadaan alam yang sangat mempengaruhi kondisi kelistrikan.

Yugo mencontohkan PLTA Koto Panjang yang elevasi airnya tergantung alam. Musim kemarau, seperti pada Juli 2009, elevasi airnya hanya mampu menggerakkan satu dari tiga turbin pembangkit PLTA Koto Panjang. Sedangkan ketika musim hujan, elevasi airnya melimpah sehingga tiga turbin pembangkit tersebut juga tidak terdapat berputar.

Dari beberapa pembangkit PLN seperti PLTA, PLTU, PLTG maupun PLTD. Hanya PLTA yang tidak dapat dikontrol oleh PLN, dikarenakan tergantung kondisi alam. Walaupun dalam penanggulangan permasalahan rendahnya debit air di waduk Koto Panjang diatasi dengan Teknik Modifikasi Cuaca (TMC), Yugo tetap mengatakan bahwa hal tersebut tidak efektif. Ia mencontohkan hujan selama empat hari, yang hanya bisa menaikkan debit air setinggi sepuluh centimeter.

“Krisis listrik di Riau diperkirakan akan berakhir 2010 hingga 2011, dengan selesainya pembangunan PLTU 2x100 MW,’’ ujar Yugo.
Ditambahkannya, pembangunan PLTU tersebut tak mungkin selesai dalam waktu dekat. Dikarenakan banyak pertimbangan dan penghitungan dalam membangun pembangkit yang berbahan bakar batu bara tersebut.

Ia juga mengatakan kondisi debit air atau elevasi PLTA Koto Panjang tak pernah diperkirakan seburuk sekarang ini, dimana berada di bawah normal yakni dibawah 77 meter.

Sementara itu, ketika ditanyakan mengenai jadwal pemadaman yang berkurang, namun jadwalnya yang tak dapat diprediksi, kadang lima menit ataupun lebih? Ia hanya dapat mengatakan bahwa kurang dari tiga jam, bukanlah pemadaman melainkan gangguan.

“Sebaiknya masyarakat bersabar menunggu lebih dari lima menit baru menghidupkan genset. Setelah dipastikan itu pemadaman, baru dinyalakan,’’ jawabnya menanggapi meninggalnya warga Cipta Karya, Pekanbaru akibat memasang genset.

Tak Masuk Akal PLN Rugi
Di bagian lain, kerugian Rp1 miliar yang disampaikan PLN Wilayah Riau untuk beralih ke bahan bakar solar dalam meminimalisir pemadaman bergilir dinilai kalangan DPRD Riau tidak masuk akal. Hal ini disampaikan anggota DPRD Riau dari Komisi A, Sobirin dan Abu Imin kepada Riau Pos, Selasa (29/7) di DPRD Riau.

Keduanya berpendapat, pemadaman bergilir yang dilakukan PLN tidak akan menyebabkan kerugian. Malah sebaliknya dengan pemadaman yang dilakukan, PLN malah jadi untung seperti halnya melonjaknya rekening listrik konsumen.

PLN, lanjutnya, selalu menyampaikan keluhannya sementara keluhan yang sudah sangat lama diderita masyarakat tidak pernah digubris, malah cenderung diabaikan sama sekali. Ia ketahui dari para ahli, pemadaman yang dilakukan jelas menyebabkan tagihan listrik naik. Logikanya, kata Sobirin, barang elektronik setiap kali mati dan hidup kembali akan menarik daya yang cukup tinggi dan hal itu jelas akan mempercepat meteran listrik. Satu hal lagi terabaikan selama ini, kompensasi tidak pernah diberikan PLN ketika pemadaman dilakukan lebih dari sepuluh jam.

‘’Logika PLN merugi itu dari mana. Contohnya saja kita lihat tagihan masyarakat malah melonjak dan kompensasi pemadaman yang melewati 10 jam tidak pernah diganti rugi oleh PLN. Jika kulkas di rumah tarikan awalnya 100 Watt setiap awal hidup, kali saja setiap kali mati karena akan ditarik daya sebesar itu. Akibatnya meteran cepat berputar dan rekening pun membengkak. Masak rugi Rp1 miliar dibilang-bilang, sementara kerugian yang dirasakan masyarakat selama ini tidak pernah diperhatikannya,’’ terang Sobirin.

Solusi jangka panjang sebutnya tidak ada selain mencabut monopoli PLN dan membiarkan daerah membangun sendiri penbangkitnya. Daerah punya anggaran untuk itu dan swasta juga memiliki kemampuan untuk membangun pembangkit yang bisa melayani konsumen secara profesional. Abu Imin malah menyatakan, PLN seperti tuli di tengah pekikan kritik masyarakat Riau dan tetap saja melakukan pemadaman dan tidak melakukan solusi apa-apa.

“Sudah berapa banyak rumah masyarakat Riau di Kampar sana jadi korban untuk membangun pembangkit listrik. Tapi tidak juga bisa mengatasi persoalan kelistrikan. Ini yang dinamakan perencanaan amburadul dan asal-asalan,’’ tutur mereka.(cr3/hpz)

Pencemaran yang Matikan Ribuan Ikan di Sungai Giti

2009-07-30T02:40:00.000-07:00

Kamis, 30 Juli 2009 , 08:33:00

Terkait Pencemaran yang Matikan Ribuan Ikan di Sungai Giti
Masyarakat Minta PT FAA Bertanggungjawab

IKAN MATI: Kapolsek Kabun AKP Dhariyen bersama anggo-tanya memeriksa ikan mati yang ditemukan masyarakat di aliran Sungai Giti Kecamatan Kabun, Sabtu (25/7/2009).(harjono/riau pos)

Laporan HARJONO, Kabun
harjono@riaupos.com

Warga Desa Giti Kecamatan Kabun, meminta kepada pihak PT Fortius Agro Asia (FAA) bertanggung jawab atas kejadian pencemaran Sungai Giti, yang menyebabkan ikan mati pada Sabtu 25 Juli lalu. Sebab, matinya ikan di aliran sungai tersebut jelas disebabkan limbah, sementara perusahaan yang ada di hulu sungai cuma PT FAA.

‘’KAMI minta pihak PT FAA agar bertanggungjawab terhadap pencemaran Sungai Giti. Sebab aliran sungai tersebut merupakan kebutuhan warga baik untuk mandi dan lainya. Makanya kami menuding pelakunya adalah PT FAA, karena PT FAA satu-satunya perusahaan yang ada di hulu sungai tersebut,’’ kata Gito (38) warga Desa Giti, bersama beberapa warga yang ditemua Riau Pos, di Kabun, Selasa (28/7).

Gito berkeyakinan tidak mungkin ada perusahaan lain yang merekayasa kejadian. Jadi, tidak ada alasan PT FAA untuk tidak bertanggung jawab. ‘’Kita sempat dengar dari beberapa pihak yang mengatakan PT FAA berdalih kalau ikan mati karena diracun. Itu saya rasa hanya mencari alasan tak masuk akal,’’ kata Gito yang juga pengurus Pemuda Desa Giti tersebut.

Menurut Gito, ikan mati benar-benar karena limbah pabrik kelapa sawit (PKS). Sebab dari warna dan bau air, jelas bau limbah begitu juga dengan warna air yang terlihat kecoklatan,’’ jelas Gito.

Karenanya, Gito ingin semua pihak jujur. Sebab, dari beberapa sumber yang ia peroleh, aparat desa sudah dipanggil oleh pihak PT FAA untuk berunding. ‘’Kami ingin agar Badan Lingkungan Hidup (BLH) bisa menyampaikan hasil sampel air Sungai Giti. Selain itu, kami juga ingin agar pemerintah terkait dan ninik mamak agar tidak terbujuk dengan janji-janji pihak PT FAA,’’ ujar Gito yang diiyakan oleh beberapa warga lainya.

Sedangkan Manajer PT Fortius Agro Asia Bintang Tulus Siregar seperti yang telah dikonfirmasi beberapa hari lalu mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan kalau pencemaran Sungai Giti disebabkan PT FAA. ‘’Kita belum bisa pastikan. Kita tunggu saja hasil lab,’’ katanya.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu Teddy Mirza Dal meminta agar pemerintah bersikap tegas. Tegas yang dimaksud Teddy, bila perusahaan tidak memenuhi atau menjalankan aturan standar, maka sebaiknya ditutup saja. ‘’Tutup saja perusahaaan yang tidak bekerja profesional. Sebab, itu sangat merugikan masyarakat sebagaimana halnya PT FAA. Karena dari laporan masyarakat tempatan, PT FAA tidak sosial dengan masyarakat,’’ tegas Teddy Mirza Dal.***

KARNA TATA RUANG YANG KURANG BAGUS

2009-07-30T02:37:00.000-07:00

Kamis, 30 Juli 2009 , 08:30:00
Ganti Rugi Lahan SSK II
Pemprov Siapkan Rp70 Miliar

Laporan MASHURI KURNIAWAN, Pekanbaru mkurniawan@riaupos.com
Departemen Perhubungan (Dephub) RI memberikan wewenang penuh terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, guna melakukan ganti rugi lahan yang akan terkena dampak perluasan landasan pacu Bandara Sultan Syarif Kasim II.

Menindaklanjuti hal ini, Pemprov Riau menyiapkan anggaran sebesar Rp70 miliar yang akan direalisasikan pada 2010 untuk kegiatan tersebut. Kegiatan ini akan dilaksanakan bersama dengan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau Emrizal Pakis menjelaskan, ganti rugi lahan perluasan Bandara SSK II masih dalam tahap pembicaraan secara lisan saja dengan Dephub RI dan Pemko Pekanbaru.

Untuk itulah, sambungnya, Pemprov Riau segera dilakukan pembicaraan lebih serius lagi mengenai ganti rugi lahan ini.

‘’Kita memang mempunyai keinginan melakukan ganti rugi lahan perluasan Bandara SSK II. Anggarannya memang ada. Tapi bentuknya seperti apa. Apakah penyertaan modal. Ini yang perlu didudukan dahulu,’’ ungkap Emrizal Pakis kepada Riau Pos, Rabu (29/7), di Kantor Gubernur Riau.

Berdasarkan informasi yang diterima Riau Pos di lapangan, perluasan bandara panjangnya dari 2.240 meter menjadi 2.500 meter lebih. Sedangkan untuk lebar bandara dari 39 meter menjadi 45 meter.(izl)

10 Cara Hadapi Kritik dengan Elegan

2009-07-22T23:39:00.000-07:00

Siapa yang senang dikritik? Saat dikritik, entah benar atau tidak, wajah dan hati kita pasti langsung panas. Kita merasa terluka, kesal, atau tidak terima. Apalagi jika Anda dipanggil khusus ke ruang rapat untuk mendengarkan kritikan tersebut. Anda merasa dikeroyok, sehingga tidak berdaya. Bila kritikan yang disampaikan tersebut benar, ada kalanya kita malah merasa begitu kecewa dan gagal, sehingga akhirnya mempengaruhi hasil kerja.

Namun, hal ini harus kita hadapi. Dengan dikritik, tidak berarti karier kita habis. Kita justru diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, bila Anda menerima kritik, hal-hal berikut ini dapat Anda lakukan:

1. Renungkan lagi. Kadang-kadang kita merasa tersinggung dengan kritik justru karena kita tahu kritik tersebut memiliki dasar yang jelas. Bila hal ini terjadi, tarik nafas dalam-dalam, lalu coba renungkan lagi. Hanya karena Anda membuat kesalahan dan harus memperbaikinya, bukan berarti Anda seorang loser. Seringkali rasa terluka atau rasa bersalah akibat dikritik itu tidak terlalu menyakitkan bila kita tidak bersikap defense.

2. Akui bahwa hal itu menyakitkan. “Ya ampun, memang konsepku kurang matang, ya? Ya sudah, coba aku perbaiki." Kejujuran Anda ketika dikritik justru akan menunjukkan kematangan Anda.

3. Tak usah langsung bereaksi. Akan lebih baik jika reaksi pertama Anda adalah mendengarkan dulu, dan mengatakan, "Oh, begitu ya? Nanti aku matangkan lagi konsepnya, mudah-mudahan besok bisa selesai." Banyak dari kita yang begitu hanyut dalam sensitivitas yang dalam, sehingga butuh waktu untuk mengenali apa yang sebenarnya kita rasakan. Jadi, ambillah waktu untuk berpikir dulu sebelum Anda bereaksi keras yang mungkin malah membuat Anda menyesal belakangan.

4. Kembalilah ke masalah tersebut. Jika Anda menyesal telah mengatakan sesuatu, atau tidak mengatakan sesuatu yang seharusnya Anda katakan, lontarkan kembali topik tersebut meskipun pembahasan mengenai hal tersebut sudah berlalu. "Saya berpikir lagi tentang apa yang Bapak katakan, dan saya hanya ingin Bapak tahu bahwa saya...." Mengemukakan hal ini akan menghilangkan ganjalan di hati Anda.

5. Bersimpatilah pada pengkritik Anda, karena hal ini bisa mencairkan situasi. Bagi sebagian orang, memberikan kritik sama sekali tidak menyenangkan. Bila hal ini terdengar keras untuk Anda, sebenarnya hal ini juga tidak nyaman bagi dia saat menyampaikannya.

6. Pertimbangkan sumbernya. Siapa yang menyampaikan kritik tersebut, dan apa motivasi mereka? Jika Anda merasa telah dikritik tanpa dasar, maka Anda perlu menyampaikannya. Hal ini memang sulit, karena Anda pasti akan dianggap defensif. Bila ini yang terjadi, tak perlu langsung bereaksi (kembali ke poin 3). Pikirkan kembali hal-hal yang menjadi pembelaan Anda, dan berikan bantahan yang menunjukkan kekuatan Anda. "Saya sudah berhasil menekan pengeluaran, kok, buktinya... (jelaskan apa yang sudah Anda lakukan)".

7. Ketahui hak-hak Anda. Kadang-kadang keabsahan bisa dipertimbangkan. Perusahaan mungkin sedang bermasalah. Jika Anda sedang sial, mungkin PHK adalah konsekuensinya. Namun Anda bisa mempertanyakan hak-hak Anda, misalnya, atasan seharusnya memberikan surat peringatan lebih dulu. Atau, Anda baca kembali "buku putih" perusahaan untuk mengetahui apakah tindakan Anda patut diberi ganjaran sebesar itu. Anda juga memiliki hak untuk diperlakukan dengan respek, tak peduli betapa parahnya situasi Anda. Kritik yang disampaikan tanpa kepedulian adalah tindakan tidak bertanggung jawab.

8. Minta pengukuran yang spesifik. Jika Anda diminta untuk melakukan perbaikan atau peningkatan hasil kerja, Anda bisa menanyakan pengukuran secara spesifik. Anda tidak bisa memenangkan balap lari bila tidak ada garis finish-nya bukan? Bersikaplah tekun, dan selalu memastikan kepuasan bersama.

9. Katakan terima kasih. Benar atau salah kritik yang disampaikan kepada Anda, sampaikan terima kasih. Bagaimana pun, hal ini memberikan kesempatan bagi Anda untuk belajar dan merenung kembali.

10. Sembuhkan luka-luka Anda. Memar di tubuh tentu membutuhkan kantong es atau mandi air panas. Jadi, manjakan diri Anda untuk recovery. Dengan demikian, Anda bisa menghadapi hari yang baru dengan semangat baru. Percayalah bahwa tidak ada sesuatu yang tidak dapat diatasi.

SUMUT - RIAU

2009-07-22T02:29:00.000-07:00

PERSOALAN TATA RUANG SUMATRA SEKARANG SUDAH BANYAK DIBICARAKAN DIBERBAGAI KALANGAN.

jambi - Riau

2009-07-22T00:45:00.000-07:00

JAMBI - RIAU

Jambi, Kompas - Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera mendukung upaya sepuluh gubernur membuat peta jalan penyelamatan ekosistem Sumatera. Koalisi berharap pengelolaan ekonomi di Pulau Sumatera mengedepankan kelestarian lingkungan, serta indikator keselamatan dan produktivitas masyarakat.

Demikian dikemukakan representasi Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera (KMSM), Rivani Noor, Minggu (29/6). KMSM prihatin terhadap Sumatera yang secara perlahan telah menurun daya dukung lingkungannya, serta daya tahan hidup warganya. Hal itu disebabkan tingginya laju deforestasi Sumatera yang membuka gerbang bagi timbulnya kemerosotan mutu hidup dan mutu lingkungan.

”Pembangunan saat ini seperti tidak mampu menghindari penggerusan daya dukung lingkungan dan kelentingan sosial setempat,” ujar Rivani.

Rivani melanjutkan, penataan ruang Pulau Sumatera tengah dirintis sepuluh gubernur se-Sumatera, bersama Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri. Para pihak ini berkeinginan memulihkan ekosistem yang rusak serta melindungi ekosistem alami tersisa. Penataan ruang berbasis ekosistem merupakan pilihan menarik mengingat keanekaragaman hayati dan ekosistem merupakan indikator penting keberlanjutan Sumatera.

Adapun isi kesepakatan tersebut mencakup pengembangan penataan ruang berbasis ekosistem, restorasi kawasan kritis, perlindungan kawasan bernilai tinggi bagi sistem kehidupan, keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim. Ini juga merupakan bagian dari upaya para pemerintah daerah untuk dapat ikut dalam perdagangan karbon sesuai skema reducing emossion from deforestation and forest degradation (REDD).

Koalisi Masyarakat Sipil Sumatera mengimbau pemerintah daerah meninjau ulang pola pembangunan di sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan yang kerap berdampak pada perusakan lingkungan. Untuk itu, pemberian izin pembukaan konsesi hutan perlu dihentikan.
saatnya dalam setiap kebijakan pemerintah mengkaji segala aspek serta melibatkan semua komponen yang terkait guna menghasilkan kebijakan yang seimbang dan selaras...

ali afriandy, S.Si

2009-07-21T23:21:00.000-07:00

sumbar - riau

tata ruang propinsi riau

2009-07-21T22:48:00.000-07:00