Presiden Instruksikan Segera Inventarisir Pulau-Pulau

Presiden megawati Instruksikan Segera Inventarisir Pulau-Pulau

Rabu, 04 Pebruari 2004

PEKANBARU (Riau Online): Presiden Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh menteri dan badan terkait untuk segera menginventarisir pulau-pulau yanbg ada, terutama yang belum punya nama. Ia berharap seluruh menteri terkait segera mensinergikan pulau-pulau tersebut, sehingga diketahui berapa jumlah kongkretnya.

"Pulau-pulau tersebut mesti didata ulang, terutama yang belum memiliki nama. Untuk pemberian nama ini sangat kami harapkan betul digali dari kesejarahannya. Karena kemungkinan pulau tersebut secara tradisional dan budaya sudah punya nama tetapi hilang dalam catatan sejarah," kata Presiden saat membuka Rapat Kerja Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN) di gedung utama DPRD Riau, Senin (8/3) sore.

Mega menyebutkan, pengamanan pulau kita yang tidak hanya tidak berpenghuni tetapi juga terpencil dan bahkan terluar. Sekarang, pemerintah pusat terus memroses dengan negara tetangga yang terkait dengan pulau-pulau yang terletak di bagian terluar dari Negara Kesatuan RI (NKRI). Pulau-pulau tersebut memiliki arti yang sangat penting karena menyangkut batas negara dengan negara tetangga.

"Kita sedang dan terus melakukan pembicaraan dengan Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Timor Leste, Papua New Guine dan lainnya menyangkut batas wilayah kita. Sehingga dengan demikian eksistensi negara kesatuan RI secara kongkret memang bisa diterapkan dalam konsep tata wilayah negara kepulauan kita," tuturnya.

Presiden tidak bisa membayang jika suatu waktu ada masalah yang menimpa suatu pulau padahal pulau tersebut tidak punya. "Saya sering guyon dengan Pak Djatun (Menko Perekonomian Doradjatun KontjoroJakti, Red), kalau TNI AL mau memberitakan dalam keadaan bahaya di suatu pulau yang tidak bernama, bagaimana cara menyebutkannya. Paling-paling dari koordinat. Tetapi tidak semua kita tahu soal koordinat. Kalau tidak tahu kan repot sekali. Kalau pulau itu punya nama setidaknya kita bisa mencarinya di peta," kata Megawati lagi.

Makanya, pembenahan tata ruang wilayah sangat diperlukan. Satu sisi, kata Presiden, tata ruang nasional akan menampilkan format yang utuh bagi negara kesatuan RI, sebagai wujud NKRI. Apalagi Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dapat melihat jauh ke depan. Paling tidak eksistensi ini bisa dipertahankan selama 50 tahun atau satu abad ke depan.

Namun tata ruang nasional ini tidak akan berjalan tanpa adanya tata ruang daerah. Meski, katakan lah satu daerah wilayahnya cuma sebegitu. Tetapi kalau ditata dengan baik dapat membangun sinergi di tingkat pusat dan daerah, terutama di kabupaten/kota dalam provinsi.

"Jika kita sudah berhasil menyusun tata ruang ini, kita dapat menyusun rencana secara tepat dan melaksanakan program-program pembangunan secara pasti tanpa harus setiap saat berdebat ketika kita akan melaksanakan program-program tadi," tuturnya.

Presiden mencontohkan, jika tata ruang suatu wilayah di kabupaten tidak ditata, lima tahun ke depan daerah itu menjadi amburadul. Yang akhirnya ketika berkeinginan memperkuat dengan desentralisasi ini melalui Otonomi Daerah, justru daerahnya tidak siap. "Kalau sudah amburadul begitu, penduduk di daerah itu akhirnya berangkat ke tempat lain, karena daerahnya sendiri sudah tidak nyaman akibat tata ruang yang tidak diberlakukan secara baik," katanya.

Megawati mengakui, langkah kita lambat dalam mengatur tata ruang ini. Di tingkat nasional, setelah sekian lama, hal tersebut ternyata belum juga tuntas. Presiden juga memahami, penyelesaian masalah tata ruang tidak akan pernah mantap tanpa adanya pengaturan tata ruang tidak akan pernah mantap tanpa adanya tata ruang di tingkat daerah. Sebaliknya, tata ruang di daerah tidak pula dapat terwujud nasional tanpa adanya kerangka yang jelas dalam tata ruang tingkat nasional.

Dengan pemahanan tadi, pembentukan Badan Koordinasi Tata Ruang Daerah sebagai realisasi kesepakatan yang dicapai dalam Rapat Kerja Nasional di Surabaya, Juli tahun lalu. Pertemuan di Surabaya itu perlu dilihat sebagai katalisator untuk membangun sinergi dalam membangun dan mengatur tata ruang di tingkat pusat dan daerah, ataupun koordinasi yang lebih baik dalam pengaturan tata ruang di antara kabupaten atau kota dalam satu provinsi.

Presiden mengaku, begitu banyak kesulitan yang dihadapi dalam menyusun dan menetapkan tata ruang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Waktu yang diperlukan untuk menyusun pun demikian lama dan melelahkan. Ia berharap rapat kerja kali ini dapat mengambil pendekatan bagian demi bagian wilayah.

"Oleh karena itu, saya benar-benar minta agar segala hasil yang telah kita capai dapat dikelola dengan disiplin, ketat dan dilaksanakan secara tepat pula," ungkapnya.

Megawati menambahkan, perubahan atau penyesuaian atau apapun namanya, jelas dapat saja terjadi. Namun demikian, lakukan lah semua itu sesuau dengan syarat-syarat, prosedur dan secara terbuka. Undang-undang jelas mensyaratkan langkah itu.

Sementara itu, Gubernur Riau HM Rusli Zainal di kesempatan terpisah menyebutkan rapat kerja tersebut diikuti sejumlah menteri, seluruh gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD, serta pejabat esolan satu dan dua seluruh Sumatera, Jawa dan Bali. Rapat tersebut direncana berlangsung selama dua hari, Senin hingga Selasa (9/3).

Usai membuka secara resmi Raker tersebut, Presiden dan rombongan malam itu jgua langsung kembali ke Jakarta. Rencana meresmikan Jembatan Rumbai Jaya di Kabupaten Indragirihilir menjadi batal karena mepetnya waktu kunjungan Presiden dan cuaca buruk. Karena, sejak siang hingga sore harinya, kota Pekanbaru diguyur hujan lebat.(win)

persoalan tata ruang baik secara nasional sudah sejak lama di bahas dan di instruksikan kepada seluruh kepala daerah seluruh indonesia, namun propinsi riau sampai saat ini belum ada satupun yang rampung tata ruangnya baik skala kabupaten maupun secara keseluruhan propinsi riau, apa sebenarnya yang terjadi??? apakah ada kepentingan didalam penyusunan tata ruang propinsi riau????